Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak sedikit pembangunan saluran drainase dikeluhkan karena mengganggu aktivitas warga. Macet sampai akses terbatas jadi pemandangan yang lazim terlihat. Pertanyaannya, kenapa tidak mengatur saluran drainase sejak dulu?
Rumit. Itu yang bisa menggambarkan kondisi saluran drainase di Kota Malang. Saluran drainase yang terhubung satu sama lain nyatanya perlu revisi. Itu karena belum semua saluran drainase mengarah ke sungai sebagai pembuangan air. Di sisi lain, saluran irigasi yang mengarah ke sawah justru dipaksa menjadi saluran drainase.
Tak salah jika banjir masih menggenang di 36 titik sampai saat ini. Ketinggian banjir juga beragam. Dari hanya genangan semata kaki, sampai lutut orang dewasa, kerap kita rasakan. Tapi itulah Malang. Saluran drainase yang rumit itu sudah terjadi bertahun-tahun. Perbaikan saja mungkin tidaklah cukup.
Masalah seperti itu sebenarnya turun-temurun sejak orang Belanda menginjakkan kaki di kota pendidikan. Mengutip jurnal yang ditulis Reza Hudiyanto berjudul Mengungkap Unsur Air dalam Sejarah Kota Malang 1914-1940, penataan drainase sudah dikeluhkan sejak 1919 silam. Artinya selama 92 tahun berjalan, masalah drainase belum tuntas sepenuhnya.
Jika ditarik benang merah ke masa kini, problem drainase itu bisa jadi warisan yang perlu mendesak diperbaiki. Sistem drainase masih disebut belum berjalan optimal. Ditambah lagi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan menambah beban saluran untuk mengalirkan air. Tak cukup itu, daerah resapan air kini juga semakin menyusut seiring bertambahnya perumahan.
Menengok lagi pada 1919-1929, ketika Wali Kota Malang Bussemaker memimpin, mungkin itu bisa jadi awal penataan saluran drainase. Daerah Kauman dan Talun pernah jadi andalan pembuangan saluran drainase. Bahkan saat itu belum ada saluran drainase yang mumpuni mengalirkan air ke sungai seperti di sana.
Baru pada tahun 1930-an, ketika Wali Kota Malang Voorneman memimpin jadi titik balik penataan sistem drainase yang lebih total. Panjang saluran drainase kala itu sudah mencapai 68 kilometer. Semua tersambung ke sungai. Namun tetap saja, karena luas Kota Malang mencapai 110 kilometer persegi, drainase sepanjang itu masih tak cukup.
Masa itu memang belum terjadi banjir, namun sistem drainase kerap tersumbat karena sampah yang terbuang. Pola itu pun terulang lagi di masa kini. Kota Malang yang sudah memiliki saluran drainase sepanjang 1.786 kilometer masih tersumbat sampah dan sedimentasi lumpur. Tercatat ada 287 kilometer saluran drainase tak berfungsi secara optimal.
Kini, saluran drainase di Kota Malang sebenarnya sudah bertambah 26 kali lipat. Pasti semua bertanya, mengapa saluran drainase yang sudah panjang masih ada saja banjir? Padahal sejumlah sesepuh yang pernah hidup pada zaman itu masih ingat tidak ada banjir.
Sumber masalah itu sebenarnya simple. Hanya ada di pemetaan saluran drainase berupa peta. Ya, Pemkot Malang sudah merampungkan penyusunan masterplan drainase November lalu. Peta drainase itu segera terpampang di semua kelurahan mulai tahun depan. Apakah terlambat? Sudah tentu iya. Tapi tak menjadi masalah karena lebih baik begitu daripada tidak sama sekali.
Karena jika berbicara penanganan banjir harus dari pemetaan saluran drainase yang dimiliki. Jika sudah dimiliki, maka mudah saja untuk mengurai problem tersebut. Tak salah jika Pemkot Malang getol menarget 2028 bisa bebas banjir.
Apakah terealisasi? Kalau ada keseriusan pasti ada jalan. Karena berbicara penanganan banjir perlu menengok Jakarta. Saluran drainase di sana dinilai sempit. Sama seperti di Kota Malang. Beberapa saluran yang dinormalisasi masih berukuran 1 x 1 meter. Tentu dari kacamata awam kita kurang.
Mengingat daerah resapan air hujan semakin menyusut. Maka opsi membuang air ke sungai jadi solusi. Daerah aliran sungai (DAS) masih cukup mumpuni menampung air. Hanya ada rumah di sepanjang DAS yang perlu direlokasi. Itu bisa jadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Malang paling berat demi bebas banjir.
Alhasil saluran drainase yang tertutup bangunan bisa normal lagi. Bukan tanpa alasan, pemkot pernah mencatat di dua kecamatan ada 79 bangunan berada di atas saluran drainase. Tak salah jika air selalu meluap di jalanan hingga perumahan warga.
Memang harus ada effort dari pemkot dan warga untuk saling mengerti solusi penanganan banjir. Pemkot perlu tegas lagi mencari program ampuh menanggulangi banjir. Begitu juga dengan warga yang harus mengerti dampak dari perilaku membuang sampah sembarangan. Kalau semua sudah saling mengerti, pasti banjir tak akan terjadi.
Pembangunan saluran drainase bisa dibilang hanya salah satu solusi. Namun sebagai warisan, tentu seharusnya ada saling rasa menjaga. Karena dari cerita masa lalu, kita masih abai dengan menjaga saluran drainase. Lantas kalau sudah seperti ini, apa harus saling menyalahkan? (*)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

