
RADAR MALANG - Ada temuan tak biasa dalam sidak yang digelar Bupati Malang H M. Sanusi bersama anggota DPR Krisdayanti di Pasar Singosari, Kamis (30/3) lalu.
Puluhan bahan pangan dan makanan yang dijual para pedagang diuji lab. Hasilnya, mayoritas bahan pangan tersebut ternyata mengandung zat berbahaya.
Dari 37 sample bahan pangan, sebanyak 23 di antaranya mengandung zat berbahaya. Ada yang dicampur formalin, ditambah boraks maupun diwarnai bahan pewarna merah rhodamin B.
Beberapa bahan pangan itu di antaranya ada kerupuk puli, kerupuk warna-warna hingga ikan asin. Memang, temuan zat berbahaya ini bukan hal baru.
Namun dari hasil uji lab itu menguatkan indikasi banyak produsen bahan pangan yang masih memakai jalan pintas agar bisa meraup cuan cepat.
Sementara mereka tak memikirkan efek samping atau dampak buruk yang akan ditanggung konsumennya.
Padahal, mengonsumsi makanan mengandung bahan berbahaya memang tidak memberi dampak secara langsung.
Namun zat kimia yang nglumpuk di tubuh hingga batas tertentu diyakini bakal beraksi ke tubuh hingga mengganggu fungsi organ tubuh.
Zat berbahaya itu juga diyakini menjadi salah satu biang kerok munculnya kanker.
Masih maraknya bahan pangan berbahaya di pasaran tak lepas dari tiga pihak yang saling mempengaruhi.
Yakni produsen atau pelaku usaha pembuat bahan pangan, pembeli atau konsumen, dan pemerintah sebagai regulator.
Dalam banyak kasus, produsen pangan tetap nekat mencampurkan bahan kimia berbahaya ke produk makanannya karena hanya berfikir cuan cepat semata.
Sementara, risiko munculnya efek samping bagi pembeli yang mengonsusmi produk makanannya seperti bukan menjadi perhatiannya.
Meski sudah jelas dilarang, mereka tetap menggunakan zat kimia agar produk pangannya bisa tahan lebih lama, lebih enak dilihat atau memperbaiki teksturnya.
Selama ini, formalin marak digunakan pada makanan agar bisa lebih awet atau untuk memperpanjang umur simpannya. Sehingga makanan tidak cepat basi atau busuk.
Sementara boraks banyak dipakai untuk memperbaiki tekstur pangan hingga kelihatan lebih kenyal atau renyah.
Sedangkan pewarna rhodamin B atau methanyl yellow terbukti amnpuh memperbaiki tampilan produk bahan pangan yang awalnya berwarna kusam atau keruh.
Celakanya, mayoritas warga masih belum peduli dengan kandungan produk pangan yang dibeli. Harga yang terjangkau, warna yang aduhai dan tampilan yang yummy masih menjadi pertimbangan utama.
Sehingga bahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang tersebut tetap dibeli dan laris manis.
Pemerintah memang wajib hadir, memenuhi hak warga mendapatkan pangan yang berkualitas, bergizi sekaligus aman.
Urusan perut dan salah satu hajat hidup terpenting manusia ini diatur lengkap dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Karena itu, maraknya bahan pangan berbahaya yang dijual bebas ini masih menunjukkan sepinya aksi aparatur pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat.
Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi aparatur negara yang punya tanggungjawab mengatasi masalah pangan berbahaya.
Mulai dari BBPOM, Dinkes, Disperindag hingga Satpol PP. Mereka punya untuk bersama-sama melakukan tindakan agar maraknya pangan berbahaya tak lagi beredar di pasar dan toko.
Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, badan ini mempunyai tugas mengawasi obat maupun makanan. Tiap daerah kini sudah ada perwakilan BBPOM.
Seperti di Jawa Timur, ada tim BBPOM Surabaya yang ikut dalam sidak ke Pasar Singosari, Kamis lalu.
Peran stretegis BPOM ini termasuk memastikan bahan pangan yang diperjualibelikan di pasar tak melanggar aturan.
Untuk menopang tugasnya, BPOM sudah punya senjata ampuh. Yakni UU Nomor 18/2012 tentang Pangan serta UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dua payung hukum ini menjadi modal penting BPOM agar bisa menjalankan fungsi dan perannya.
Dari hasil sidak di Pasar Singosari itu bisa diasumsikan bahan pangan yang sama juga beredar luas di pasar se-Malang Raya.
Itu artinya ancaman kesehatan jangka panjang tidak hanya warga kecamatan Singosari saja.
Jika temuan di Pasar Singosari dirasa kurang mewakili, maka mengambil sampling tambahan di dua atau tiga pasar lagi tentu bukan hal yang sulit dilakukan.
Temuan sidak, apalagi yang dihadiri langsung oleh Bupati Malang H M. Sanusi dan anggota DPR RI Dapil Malang Raya Krisdayanti tentu layak ditindaklanjuti.
Sehingga produsen maupun pedagang menyadari kesalahan dan keliruannya yang hanya mikir cuan semata.
Adanya aksi konkret dan langkah tindaklanjut juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah menjaga makanan dan minuman di pasar tak dicemari zat berbahaya.
Sehingga, tidak lagi muncul kesan kegiatan sidak dan sejenisnya, hanya bersifat seremonial dan cari perhatian semata.(*)



