Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TARGET Kota Malang 2028 bebas banjir patut disimak. Banjir yang masih jadi ancaman ketika hujan mengguyur cukup deras jadi pekerjaan rumah yang harus tuntas. Apalagi dalam waktu yang terbilang singkat kurang dari lima tahun.
Menarik untuk dibahas, sebab beberapa hari lalu ada dokumen presentasi masterplan drainase milik Pemkot Malang yang bekerja sama dengan Fakultas Teknik (FT) Universitas Brawijaya (UB) berisi sebanyak 176 halaman. Masterplan drainase yang disusun pada 2022 lalu itu kini sudah rampung. Bahkan kabar terbaru sudah dipresentasikan di hadapan anggota DPRD Kota Malang.
Sejumlah langkah strategis untuk menangani banjir sudah direncanakan dalam masterplan tersebut. Pertama, yakni jumlah daerah aliran drainase (DAD) di Kota Malang ada 33 aliran. Artinya, jumlah tersebut bisa saja bertambah karena hampir seluruh drainase saat ini tercampur dengan saluran irigasi yang terbuang ke sawah, bukan ke sungai.
Namun itu secara teknis, hal kedua yang patut disimak adalah anggaran yang diusulkan pemkot untuk membebaskan Kota Malang dari banjir. Total ada Rp 1,8 triliun yang bakal disiapkan untuk empat tahun mendatang. Tentu jumlah yang cukup besar, karena dana tersebut sama dengan anggaran belanja daerah pemkot tahun 2019 lalu.
Dari total anggaran tersebut, pada 2025 menjadi momen jor-joran Pemkot Malang menggunakan dana tersebut. Pasalnya, ada alokasi anggaran sebesar Rp 65o miliar yang digunakan untuk penanganan banjir. Ada beberapa titik DAD yang akan fokus direvitalisasi.
Mulai dari wilayah paling barat yakni Tlogomas hingga selatan di Sukun. Semua saluran drainase akan difungsikan seperti semula. Terbuang ke sungai. Tidak menggenang di jalanan atau rumah warga yang masih kerap kita jumpai.
Kemudian kita berangan-angan dari penyelesaian banjir itu membuahkan hasil. Hidup tenang tidak ada lagi ketakutan jika hujan turun cukup deras. Saluran air akan bekerja secara optimal. Galunggung bebas genangan. Rumah-rumah di Kelurahan Bareng yang bisa tergenang air setinggi 50 sentimeter seketika hilang.
Lalu di Jalan Martadinata, tidak ada lagi bocah berenang di kubangan air banjir. Begitu dengan titik banjir lainnya. Tapi ada satu yang harus diperhatikan. Pembangunan saluran drainase yang akan digarap tidak melulu sama seperti sebelum-sebelumnya.
Ukuran box culvert atau gorong-gorong yang ada saat ini masih tergolong kecil. Berukuran sekitar 1x1 meter. Padahal debit air yang mengalir cukup banyak. Seolah percuma jika merevitalisasi sejumlah saluran drainase namun tidak mampu menampung debit air.
Misalnya saja di DAD Lowokwaru. Ukuran saluran drainase di sana rata-rata masih 50 x 40 sentimeter. Daya tampung air pun maksimal hanya 1,26 meter kubik per detik atau maksimal hanya bisa dialiri 1.260 liter air per detik. Alhasil banjir kerap terjadi di sana.
Namun rencana pemkot bisa disimak. Ada rencana pelebaran saluran sampai 1,5 x 1,4 meter. Naik dua kali lipat dari sebelumnya, artinya ke depan air bisa tertampung di saluran tersebut dengan baik. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah cukup dengan membangun saluran drainase saja?
Mengingat di daerah aliran sungai (DAS) atau di sempadan sungai kini sudah berubah fungsi. Mayoritas lahan sempadan sungai dengan jarak 15 meter dari bibir sungai penuh dengan bangunan, yakni rumah warga. Misalnya saja di sempadan Kali Metro, pada 2010 lalu lahan yang masih suci dari bangunan seluas 1.412 hektare. Namun kini hanya tersisa 498 hektare saja. Alhasil bencana longsor kerap terjadi beberapa waktu terakhir karena bagian sempadan sebagai area bebas bangunan sudah tergerus oleh air.
Kemudian jika dibiarkan, air bisa saja naik ke permukaan. Apalagi jika melihat data yang pernah diungkapkan Perum Jasa Tirta (PJT) I pada akhir 2022 lalu. Di mana debit air sungai kini mulai naik jika hujan turun cukup deras. Sungai Brantas contohnya, dalam situasi normal mungkin debit air masih di bawah 101 meter kubik per detik. Namun kini lebih bahaya bisa naik mencapai 702 meter kubik per detik.
PJT I sudah memberikan warning dengan siaga kuning atau waspada. Jika naik beberapa meter kubik saja, mungkin Kampung Warna-warni atau perkampungan di pinggiran sungai bisa tenggelam. Maka penanganan banjir tidak melulu soal drainase. Penataan permukiman warga kini juga harus dipertimbangkan. Sebuah tantangan di mana penduduk semakin bertambah, lahan permukiman pun menjadi sempit.
Kita membayangkan satu titik bebas banjir di Kota Malang kini sudah bahagia. Apalagi jika 33 titik yang saat ini masih menjadi kawasan langganan banjir. Maka tak ada salahnya jika ada aturan yang lebih komprehensif selain drainase. Terutama di bidang lingkungan, area resapan air perlu dijaga jangan sampai berubah fungsi.
Mungkin generasi yang pernah hidup di tahun 1960 sampai 1970 masih mengingat keberadaan bozem atau embung. Namun kini, sebagian sudah beralih fungsi menyisakan dua lokasi saja di Taman Merbabu dan belakang Pasar Blimbing. Padahal warisan kolonial Belanda itu setidaknya ampuh mengurangi genangan air.
Pasalnya, wilayah Kota Malang yang merupakan dataran tinggi seharusnya mampu mengalirkan air daerah hilir. Namun justru hulu menjadi banjir yang tak terselesaikan. Maka pekerjaan rumah ini cukup berat. Belum lagi ada satu pekerjaan menahun yang belum tuntas yakni proyek jacking di sekitar kawasan Galunggung sejak 2014 silam belum tuntas.
Kemudian dari berbagai permasalahan penyebab banjir tadi, tentu rasanya akan menjadi pekerjaan berat jika tidak ada aksi nyata. Baik dari Pemkot Malang maupun masyarakat dalam hal ini ikut dalam pembangunan kota. Apakah sudah siap membayangkan 2028 mendatang Kota Malang bebas banjir?(*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



