Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Lebaran dan ”Kapan?” (Tradisi Intervensi Ruang Privat)
Y
Penulis: Yudistira Satya Wira Wicaksana❯

Maka wajar jika momen itu disambut penuh suka cita dan kebahagiaan. Perayaannya semakin semarak dengan tradisi-tradisi lain yang lekat dengan momen itu. Misalnya belanja baju baru. Menyiapkan kue Lebaran. Hingga mudik atau pulang ke kampung halaman. Semua berbondong-bondong merayakannya dengan orang-orang tersayang.
Di sisi lain, Lebaran menjadi ajang melanggengkan tradisi intervensi ruang privat seseorang. Yang paling umum adalah dengan pertanyaan yang diawali kata tanya ”kapan”. Misalnya, kapan lulus kuliah, kapan menikah, kapan punya momongan, hingga kapan nambah anak.
Lebaran tahun ini pun bisa menjadi momok bagi sebagian orang. Terutama generasi 90-an hingga 2000-an. Mereka menjadi sasaran paling potensial sebagai objek intervensi ruang privat. Pasalnya, saat ini usia mereka dianggap ideal untuk menyelesaikan studi, menikah, dan mempunyai anak.
Padahal usia tidak bisa menjadi patokan tingkat kematangan dan kedewasaan mental seseorang. Apalagi jika dikaitkan dengan intervensi terkait pernikahan. Topik itu mempunyai sensitivitas lebih jika dibandingkan dengan dua topik lainnya yang sama-sama populer.
Ada sebuah glorifikasi terhadap pernikahan di masyarakat Indonesia. Tentu saja hal itu tidak salah. Mengingat pernikahan memang sesuatu yang sakral. Di dalamnya terkandung nilai-nilai religiusitas yang luhur. Namun, hal itu menjadi salah jika yang menjadi patokan hanya usia. Dalam agama Islam pun ada beberapa hukum yang mengatur pernikahan.
Setidaknya ada lima hukum yang mengatur tentang pernikahan dalam Islam. Di antaranya wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Secara garis besar kelima hukum tersebut menitikberatkan pada kemampuan lahir dan batin sebagai pertimbangannya. Kemampuan lahir meliputi kondisi finansial. Sedangkan, kemampuan batin meliputi kemampuan yang didasarkan dorongan biologis seseorang dan kemampuan untuk mengontrolnya. Sehingga, kematangan mental dan emosional sangat berpengaruh terhadap hal itu.
Namun, realitas hukum menikah di masyarakat seolah di-gebyah uyah. Seakan seseorang yang telah mencapai usia atau lulus pendidikan tertentu wajib untuk menikah. Padahal kesiapan mental dan kemampuan finansial tak selalu berjalan beriringan. Sehingga, pertanyaan kapan nikah, menjadi template basa-basi paling populer. Terlebih saat momen Idul Fitri. Tak jarang konten-konten kreatif tentang pertanyaan itu ramai di media sosial menjelang Lebaran.
Ikhwal pernikahan jelas merupakan ranah privasi. Namun, image ramah orang Indonesia telah dimaknai salah kaprah. Masyarakat menganggap banyak bertanya merupakan bentuk keramahan. Padahal ada batas-batas tertentu yang tidak boleh ditanyakan kepada seseorang. Semata-mata untuk menjaga dan menghargai privasi orang lain. Salah satunya pertanyaan seputar pernikahan. Sebab, secara psikologis pertanyaan tersebut juga memiliki efek tidak baik bagi kesehatan mental.
Psikolog Klinis (Piskopatologi & Substance Use) dan Psikologi Lintas Budaya UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) Muhammad Salis Yuniardi SPsi MPsi Phd mengatakan, pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung ranah privat seseorang bisa mengakibatkan tekanan. Sebab, hal itu akan membuat seseorang mempertanyakan banyak hal dalam dirinya. Lebih parah akan mengarahkan orang pada perasaan bersalah. Sebab, dengan pertanyaan tersebut, seseorang bisa merasa punya tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi orang lain.
Sama halnya seperti pertanyaan kapan nikah? Pertanyaan itu seolah alarm bagi seseorang untuk menyadari kesendiriannya. Implikasinya adalah perasaan kesepian. Padahal tidak ada yang bisa menjamin seseorang tidak merasa sendiri ketika sudah menikah atau memiliki pasangan. Perasaan-perasaan seperti itu menjadi bagian dari siklus rasa yang harus dicecap manusia selama hidupnya. Untuk itu, normalisasi pertanyaan-pertanyaan yang mengintervensi ruang privat seseorang sudah seharusnya disadari dan berhenti.
Ya, selama ini pertanyaan itu selalu dinormalisasi. Dengan dalih basa-basi, ramah tamah, bahkan guyon. Tapi jika melihat dampak lebih jauh, pertanyaan tersebut bukan sebuah lelucon yang tepat. Pertanyaan itu akan mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan bukan berdasar pada kebutuhan dan kemampuan. Melainkan sebatas untuk memenuhi standar sosial saja.
Inilah yang kemudian mempunyai relevansi dengan tingginya angka pernikahan yang berbanding lurus dengan angka perceraian. Misalnya yang berlangsung di Kota Malang. Setiap tahun setidaknya ada 1.800 ribu kasus perceraian. Itu artinya setiap harinya Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Malang menerima 5 kasus perkara cerai. Sedangkan jumlah pernikahan setiap tahun rata-rata di angka 5 ribuan. Bisa dikatakan satu dari tiga pasangan yang melangsungkan pernikahan akhirnya bercerai.
Ketua PA Kelas IA Malang Misbah menyebut ekonomi menjadi faktor terbesar penyebab perceraian. Sebab, kebanyakan pasangan yang memutuskan menikah belum mempunyai kematangan finansial. Ditambah kematangan emosional yang kurang, makin mendorong pasangan suami istri menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan agama. Itulah yang menjadi bumerang bagi pasangan menikah.
Ditambah kasus perceraian di Kota Malang didominasi pernikahan dengan usia masih sebiji jagung. “Kebanyakan usia pernikahannya di bawah lima sampai sepuluh tahun,” ungkapnya.
Ketidaksiapan emosional dan finansial juga kerap berujung pada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jika ditarik lebih panjang lagi dalam setiap kasus perceraian, setidaknya ada satu sampai dua anak yang menjadi korban. Bahkan beberapa ada yang akhirnya dalam kondisi telantar.
Tentu fenomena itu tidak serta merta diakibatkan intervensi ruang privat berupa pertanyaan kapan nikah. Namun, setidaknya intervensi itu menjadi salah satu bagian dari upaya mempertipis nilai kesakralan pernikahan. Tak lagi berlangsung atas kemauan, kebutuhan, dan kemampuan seseorang. Melainkan sebatas seremonial dan formalitas untuk mencapai standar sosial tertentu.
Sudah seharusnya kita punya kesadaran untuk berhenti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengintervensi ruang privat seseorang. Sudah seharusnya topik-topik yang lebih intim dimunculkan sebagai sarana membangun komunikasi yang konstruktif.
Tantangannya memang berat. Tidak semua orang terdidik, sehingga kapasitas untuk memunculkan topik obrolan yang tepat menjadi sangat terbatas. Namun, mirisnya kaum terdidik pun juga kerap berperan dalam melanggengkan intervensi ruang privat itu. Kuncinya ada pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. (*)
Saran dan kritik ke email: fajarandress@gmail.com
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



