Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kekerasan di Pesantren dan Peran Strategis Menteri Agama

D
Penulis: Didik Harianto❯
Photo
Photo

 


Advertisement

Oleh: ABD. AZIZ*

 

Pasca melaksanakan tugas profesi advokat, mendampingi klien di Pengadilan Agama, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (23/2) siang, penulis memenuhi undangan diskusi terbatas dari Profesor Achmad Jainuri, seorang Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di kawasan Jenderal Soedirman 59 Kota Surabaya. Banyak hal dibincangkan. Termasuk, potensi penulis dalam meramaikan Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang (2024) akhir, dan isu terkini yang menerpa Pondok Pesantren di Indonesia: perundungan!

Advertisement

 

Pelbagai kisah pilu lima tahun terakhir yang terjadi di dunia Pesantren akibat tak adanya sistem pengawasan yang terencana, terukur, dan terprediksi, menggugah penulis untuk mengetuk hati Menteri Agama agar sesegera mungkin mengambil langkah progresif. Di pundak Gus Men, sapaan akrab Gus Yaqut, terpahat peran strategis dalam merespon dan melakukan ikhtiar pencegahan tindakan perundungan, yang membuat cidera atau bahkan terenggut-nya nyawa seorang santri di tanah air.

 

Advertisement

Menteri Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sudah waktunya menyusun sistem pengawasan yang serius guna diberlakukan secara nasional di Pondok Pesantren. Hadirkan para Pengasuh Pondok, berikan pemahaman secara komprehensif tentang urgensinya sistem pengawasan, dan pemberlakuan sistem dimaksud di masing-masing Pesantren.

 

Selain itu, terapkan sistem hukuman bagi Pesantren-Pesantren, yang setelah mengikuti pertemuan berkala dengan Menteri Agama yang bertujuan memberlakukan sistem pengawasan tetapi dengan sengaja tidak mengindahkan, maka dapat dipertimbangkan untuk mencabut izin pendirian Pesantren, khusunya bagi Pondok yang sudah pernah atau berulang kali terjadi kasus perundungan.

 

Ciri Pesantren yang maju adalah memiliki khas keterbukaan pada kemajuan dalam menyusun dan menerapkan sistem pengawasan yang terintegrasi. Salah satunya, mengikuti arahan Menteri Agama, baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pembinaan, termasuk kebijakan pemasangan _closed circuit television_ (CCTV) di ruang pembelajaran dan area Pondok Pesantren. Life monitoring itu mampu mengirimkan sinyal ke monitor, bahkan telepon genggam sekalipun.

 

Dengan demikian, gerak gerik santri yang mencurigakan, seperti berselisih paham dengan temannya dapat terpantau secara jelas, dan keamanan Pesantren pun dapat dengan segera mencegahnya sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

 

Monitoring secara digital yang tersambung langsung dengan telepon seluler Pengasuh Pondok, Kepala Sekolah dan tim keamanan merupakan _support system_ yang penting karena menyajikan laporan terkini situasi dan kondisi santri, dan pencegahan dini akan terjadinya potensi penganiayaan maupun penyiksaan terhadap sesama santri.

 

Berita memilukan dari Pesantren yang dikenal sebagai penjara suci, tempat menempa diri, membentuk kepribadian, budi pekerti luhur, akhlak yang mulia, terungkap nyata di banyak media. Pihak yang berwenang melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap Pesantren (Menteri Agama) harus segera mengambil langkah konkrit agar kepercayaan (trust) pada Pesantren tak berkurang, sedikitpun.

 

Harapannya, pesantren yang ramah anak, ketenangan dalam belajar, sistem belajar dan mengajar yang kondusif, dan orang tua tidak was-was pada putra-putrinya yang ada di Pesantren, akan tercipta, dan harapan akan profil keluaran (lulusan) yang kuat dalam bidang agama dan memiliki keelokan akhlak, potensial terwujud,

 

Saat menulis kegelisahan akan situasi dan kondisi Pesantren dewasa ini, penulis sedang berada di Kota, yang pernah viral karena semburan lumpur yang menerjang warganya. Matahari beranjak sore. Alam tak secerah biasanya. Langit tampak mendung. Awan tebal pun menyelimuti Sidoarjo.

 

Sejenak penulis menghela nafas panjang. Panggilan untuk memberikan masukan konstruktif pada Menteri Agama terus mendera. Apalagi, kekerasan demi kekerasan yang berujung pada kematian santri di Pondok Pesantren terus terjadi. Bukan apa-apa, kematian seseorang dengan cara dianiaya dan disiksa, secara Psikologi, berpengaruh buruk pada mental orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mengajarkan dan mendidik selama ini. 

 

Lebih dari itu, meninggalkan situasi dan kondisi mencekam di lingkungan Pesantren. Bahkan, daya traumatik akan menghantui dan membekas pada para santri yang belajar ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik dan kontemporer, itu.

 

Mari, mengingat peristiwa perundungan, seperti yang terjadi pada 14 November 2023 lima bulan lalu. Seorang santri di Kabupaten Tebo, Jambi, meninggal dunia diduga karena adanya penganiayaan di lingkungan Pesantren. Kemudian, tak sampai 1 bulan kemudian, tepatnya tanggal 4 Desember 2023, seorang santri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dianiaya dengan cara disetrika oleh seniornya hingga meninggal dunia. Baru-baru ini, 4 Februari 2024, seorang santri di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, meregang nyawa pasca disiksa oleh 4 orang seniornya. 

 

Kini, ketiga kasus tersebut di atas bergulir di kepolisian setempat. Pesantren, yang pada 25 tahun lalu hampir tak bersinggungan dengan pihak berwajib, kini mulai familiar. Peristiwa yang sangat memilukan ini, sungguh menyesakkan dada. Apalagi, jika korban dan keluarganya tidak mendapatkan keadilan. Hukum justeru berpihak pada pelaku, yang sejatinya diberikan sanksi sebagai efek jera, dan membuat santri lain berpikir seribu kali untuk mengikuti jejak oknum santri yang melakukan tindakan perundungan! 

 

Salah satu contoh hukum berpihak pada pelaku kekerasan, korban berinisial DZ di sebuah Pesantren di Kabupaten Malang, yang telah dibuat patah tulang hidungnya oleh santri senior berinisial KR sehingga kekerasan pada anak patut diduga kian marak, dapat disimak melalui laman Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpn. 

 

Dalih Jaksa dan Hakim adalah penerapan Pasal (69) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyebutkan tidak di pidananya pelaku karena ia belum genap berumur 14 tahun. Padahal, Pasal (70) tegas mensyaratkan bahwa, keberlakuan Pasal (69) itu harus mendasarkan pada ringannya perbuatan pelaku. 

 

Untuk itu, penulis mendorong para penegak hukum untuk bekerja secara profesional dengan mentaati dan menerapkan UU SPPA sebagaimana tersebut di atas. Jika penegak hukum tidak profesional maka kejadian kekerasan serupa dapat dimungkinkan akan terus terjadi dan berulang.

 

Pihak terkait, non penegak hukum, juga harus komitmen untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren. Menteri Agama harus mengambil inisiasi progresif. Mendiagnosis, apa gerangan yang salah dan memerlukan tindakan preventif, protektif, dan antisipatif. Caranya, lakukan langkah maju dengan, sekali lagi, mengumpulkan seluruh pimpinan Pesantren se-Indonesia di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Agenda utamanya, melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang terencana, terukur, dan terprediksi.

 

Nah, terhadap Pesantren-Pesantren yang tercatat bahkan berulangkali telah terjadi kasus perundungan (bullying), penganiayaan dan penyiksaan yang membuat cidera, cacat tetap dan/atau mengancam jiwa, kehilangan nyawa sebagian santri-nya, diundang secara khusus untuk diberikan pembinaan agar membuat sistem pengawasan secara operasional sebagaimana dimaksud. Namun, bagi Pondok-Pondok yang tidak mentaati hasil evaluasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam dan arahan Menteri Agama, dalam tempo yang ditentukan dapat dipertimbangkan untuk dicabut izin pendirian Pesantren selama beberapa semester. 

 

Setelah dilakukan pembinaan tetap mengabaikan pentingnya sistem pengawasan itu, tentu setelah diberikan peringatan secara bertahap, jalan pencabutan izin pendirian Pesantren secara permanen (tetap) dapat ditempuh. Sikap tegas ini penting diambil agar menjadi pelajaran bagi Pondok Pesantren. Lebih dari itu, sebagai kawah chandradimuka ilmu pengetahuan, situasi dan kondisi Pesantren yang kondusif dan ramah anak akan tercipta dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Jika Gus Yaqut selaku Menteri Agama responsif dan mampu mengurai serta menyuguhkan solusi alternatif (sebelum 20 Oktober 2024) terhadap problem Pesantren: perundungan, penganiayaan, penyiksaan (kekerasan) yang sudah meninggalkan cerita pilu: kematian, ia akan dikenang atas warisan (legacy) yang menyentuh kemanusiaan yang asasi dan hakiki. Adalah suatu kemuliaan ketika Menteri Agama serius melakukan ikhtiar pencegahan akan maraknya perundungan, penganiayaan dan penyiksaan, yang tak sedikit berakhir dengan kematian yang tragis! Dibunuh pada usia muda, lebih-lebih saat menuntut ilmu di Pesantren. 

 

Dalam hal kematian, Al-Quran Surat Al-An'am (162) menegaskan: _Inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahirabbil alamin_. "Sesungguhnya shalat-ku, ibadah-ku, pengorbanan-ku, hidup dan mati-ku hanyalah untuk (kepunyaan) Allah, Tuhan semesta alam." (*)

* Advokat, Legal Consultant, Mediator Non Hakim, Lecture, dan CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW. Kini, Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)

 

Advertisement
Editor : Didik Harianto

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer