Etika Akademik Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Teori Relativitas Einstein

Oleh: Minsyahril Bukit
Dosen Fisika Universitas Nusa Cendana
Mahasiswa Program Doktoral Fisika Universitas Brawijaya
Istilah “etika” berasal dari istilah Yunani “ēthos” yang menunjukkan “karakter moral” dan dikaitkan dengan “ēthos” yang menandakan “kebiasaan”. Etika meliputi pemeriksaan moral dan filsafat etika yang telah berkembang sejak zaman kuno. Pentingnya etika dalam peraturan atau undang-undang, terutama di ranah perguruan tinggi, terletak pada perannya dalam memastikan bahwa keputusan dan tindakan dibuat dengan pertimbangan moral yang tepat, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks perguruan tinggi, etika secara luas mencakup aspek-aspek seperti integritas akademik (misalnya, pencegahan plagiarisme), menjaga data dan privasi, menegakkan konsentrasi dan otonomi dalam penelitian, mempromosikan kesetaraan dan keadilan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Etika akan melibatkan perlindungan identitas, privasi, mengamankan persetujuan, menjaga komunikasi yang tepat dengan peserta, menghormati hak dan kewajiban bagi setiap anggota civitas, dan dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi setiap anggota civitas akademik perguruan tinggi sesuai dengan peran nya masing masing.
Sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia Fisika saya tentunya sangat familiar dengan “Teori Relativitas Einstein (TRE)”. Teori relativitas Einstein menyatakan bahwa tidak ada gerak absolut di alam semesta ini. Artinya, tidak ada referensi atau titik acuan yang tetap di mana semua gerakan dapat diukur secara mutlak. Sebaliknya, semua gerakan harus dipahami dalam konteks relatif terhadap sesuatu yang lain.
Misalnya, ketika kita berbicara tentang benda yang bergerak, kita harus mengukurnya relatif terhadap benda lain atau kerangka referensi tertentu, seperti bumi atau bintang-bintang di luar angkasa. Tidak ada "tempat" atau "gerak" yang absolut atau mandiri di luar sistem referensi yang dipilih ini. Berlanjut ke Teori Relativitas umum, yang dikembangkan kemudian, memperluas prinsip ini ke dalam kerangka acuan non-inersial dan menggambarkan hubungan antara gravitasi dan geometri ruang-waktu.
Masih hangat dalam ingatan masyarakat Amerika Serikat dan juga masyarakat Indonesia terjadi pro dan kontra pendapat mengenai batasan usia baik itu minimimum dan maksmimum untuk bisa menjadi orang nomor satu dan nomor dua, walau terpilih namuan pada saat Presiden JB ditengah perayaan ulang tahunnya yang ke-80. Saat itu JB dianggap terlalu tua untuk bisa memimpin negeri Paman Sam tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perubahan batas usia minimum yang untuk ditetapkan dapat mencalonkan Capres-Cawapres pada Pemilu tahun 2024
Maka muncul pertanyaan siapakah yang benar atau salah secara mutlak terkait pro dan kontra pendapat mereka tersebut?
Maka dari sini saya akan beropini sesuai ilmu fisika yang selama ini saya geluti. Dalam diskusi kontroversial seperti yang berputar di sekitar batasan usia untuk para pemimpin, jarang melibatkan sudut pandang yang berbeda tentang benar salah nya suatu pendapat. Setiap argumen yang diajukan membawa konteks dan kepentingannya sendiri yang berbeda, yang bervariasi tergantung pada perspektif individu dan norma sosial yang berlaku. Hal ini sejalan dengan TRE, sebuah konsep yang berakar pada bidang fisika tetapi berlaku secara metaforis untuk suatu kejadian historis. Sama seperti tidak ada kerangka acuan tunggal yang “mutlak” dalam teori relativitas, begitu juga halnya etika dan politik juga tidak memiliki resolusi pakem. Korelasi ini merefleksikan tafsiran kita tentang seperti apa, siapa dan syarat bisa jadi “pemimpin” akan selalu punya tafsir berbeda serta selalu bergantung pada norma-norma sosial yang terus berubah sesuai perkembangan zaman.
Memahami teori relativitas Einstein memiliki relevansi yang signifikan dalam bidang etika akademis karena mendorong evaluasi ulang sudut pandang kita tentang realitas dan kebenaran. Dalam lingkungan akademis, ia menumbuhkan budaya integritas intelektual dan menggarisbawahi kewajiban untuk tidak diragukan lagi merangkul pengetahuan yang mapan sebagai absolut, tetapi sebagai subjek yang terbuka untuk pengawasan dan analisis dari berbagai sudut pandang.
TRE menjelaskan bahwa persepsi kita tentang kejadian fisik dapat bervariasi berdasarkan kerangka acuan kita, namun ada prinsip-prinsip dasar yang tetap teguh. TRE sejaln dengan etika akademis, di mana menegakkan kejujuran intelektual mengharuskan pengakuan bahwa sementara perspektif mungkin berbeda, ada prinsip-prinsip inti seperti kejujuran dan akuntabilitas yang menuntut kepatuhan dan advokasi. Akibatnya, melalui TRE dapat memperkaya pemahaman kita tentang berbagai seluk-beluk pengetahuan dan juga tidak melupakan etika akademik yang mengikat seluruh anggota civitas akademik.
Solusi utama untuk masalah sosial, terutama dalam bidang etika akademik di dalam lembaga pendidikan, terletak pada memastikan bahwa semua anggota komunitas akademik berdedikasi untuk menegakkan prinsip-prinsip etika seperti kebenaran, kepercayaan, kesetaraan, rasa hormat, akuntabilitas, dan keberanian. Pendekatan ini akan memfasilitasi pengembangan lingkungan akademik yang kuat di mana integritas adalah yang terpenting dan berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pengambilan keputusan dan perilaku.
Sebagai penutup opini saya ini, mengutip implementasi TRE bahwa “tidak ada kebenaran absolut” karena semuanya akan selalu bergantung pada kerangka acuan pengamat. Analogi ini dapat diperluas ke ranah hukum , politik, sosial , di mana tidak ada acuan mutlak tentang pantas tidak pantas, etis tidak etis nya suatu perkara sebaliknya, semuanya relatif terhadap konteks dan keadaan tertentu layaknya TRE yang Albert Einstein hipotesakan saat negara kita masih dalam kondisi terjajah.
