Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gurita Bisnis Sekolah

Y

Photo
Photo

Oleh: Fajar Andre Setiawan


Advertisement

Jurnalis Jawa Pos Radar Malang


Jumlah SMP swasta di Malang Raya mengalami peningkatan signifikan. Total ada 31 SMP swasta yang akan beroperasi tahun ajaran 2025/2026. Penambahan paling banyak terjadi di Kabupaten Malang, yakni 26 sekolah baru. Di Kota Malang tambah empat sekolah, sementara Kota Batu satu sekolah baru.

Penambahan jumlah SMP swasta nyaris terjadi setiap tahun. Pada 2022 lalu, jumlah SMP swasta di Kota Malang terdata 66 sekolah. Kemudian meningkat menjadi 83 sekolah pada 2023. Itu artinya ada penambahan sebanyak 7 SMP swasta baru. Sementara, tahun ini jumlahnya kembali meningkat menjadi 87 sekolah.

Advertisement

Penambahan itu seolah menjadi sinyal kemajuan pendidikan. Sebab, pendirian sekolah baru membuat akses pendidikan secara fisik semakin merata. Sekaligus memperkuat imej Kota Malang sebagai kota pendidikan. Terlepas seperti apa kualitasnya.
Yang pasti, keberadaan sekolah bonafide efektif mendongkrak imej tersebut. Terutama untuk sekolah-sekolah dengan sistem boarding school. Alias sistem yang mengharuskan siswanya tinggal di asrama selama proses sekolah.

Sistem itu pula yang banyak diadopsi dalam pendirian sekolah baru belakangan ini. Membuat pangsa pasar SMP swasta di Kota Malang semakin luas. Itu lantaran sekolah swasta tak dibatasi wilayah tertentu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Poin plusnya, pendidikan selalu berhasil memberikan efek domino. Tidak hanya untuk pemerataan akses pendidikan saja. Melainkan juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Malang.

Advertisement

Sekilas tak ada jeleknya dari fenomena pertumbuhan SMP swasta tersebut. Namun, benarkah sekolah saat ini masih memegang cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?
Sekolah kini telah menjadi komoditas. Ia seolah menjelma ladang bisnis yang menjanjikan. Itu bila fenomena pertumbuhan SMP swasta tersebut dibenturkan dengan krisis siswa ekstrem yang dialami sebagian besar sekolah. Belum lagi masalah manipulasi data siswa untuk meraup bantuan dana dari negara besar-besaran.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bila pendirian sekolah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah atau pemerintah daerah. Mulai dari pemberian izin dan pencabutan izinnya. Hal itu tertuang dalam Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan.

Dari situ tampak bila pemerintah memegang wewenang untuk menghitung kebutuhan sekolah dan mengatur sebaran secara merata dalam pendirian sekolah-sekolah baru. Pemerintah sangat mungkin tidak memberikan izin operasional sekolah. Bahkan mencabutnya jika pelaksanaan pendidikan di sekolah tertentu tidak lagi berjalan ideal.

Dari 83 SMP swasta di Kota Malang yang beroperasi tahun ajaran 2023/2024, baru hanya ada 4 sekolah saja yang berhasil memenuhi pagu PPDB. Sementara pada tahun sebelumnya tercatat 6 sekolah yang berhasil memenuhi pagu. Itu artinya keterisian pagu di SMP swasta Kota Malang hanya berkisar 4-6 persen saja.

Bijakkah ketika pemerintah membiarkan SMP swasta baru terus bermunculan?

Banyaknya SMP swasta akan semakin memperketat persaingan. Imbasnya adalah krisis siswa baru yang lebih ekstrem lagi. Lebih lanjut akan berdampak pada pelaksanaan proses pembelajaran dan pendidikan yang tidak ideal.

Bayangkan bila dalam satu rombongan belajar (rombel) hanya ada dua, tiga, atau lima siswa saja. Padahal pendidikan adalah usaha mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Antara lain kompetensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk itu, peserta didik memerlukan dukungan lingkungan sosial sesama temannya. Sebab, yang paling penting dari ilmu pengetahuan adalah ilmu untuk bersikap dan bertindak di lingkungan sosial.
Kekurangan siswa ekstrem membuat sekolah kelabakan menutup biaya operasional sekolah. Tak sedikit sekolah yang akhirnya menggunakan jalan pintas. Salah satunya dengan manipulasi data jumlah siswa. Sebab, jumlah siswa yang sedikit membuat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah juga kian susut.

Itulah mengapa saat ini muncul modus baru. Yakni dengan menggandeng pondok pesantren salafiyah. Tujuannya agar nama santri di pondok pesantren tersebut bisa dicantumkan sebagai siswa demi menambah jatah BOS.

Kondisi itu menunjukkan runtuhnya cita-cita luhur sistem pendidikan nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan saat ini lebih tampak sebagai peluang usaha yang seksi. Bisa dimanipulasi untuk meraup keuntungan yang banyak.

Apalagi sekolah swasta bisa menarik iuran dari masyarakat. Ditambah kucuran dana pemerintah yang mengalir deras. Plusnya lagi adalah sistem penerimaan dana bantuan yang tidak menggunakan basis yang tepat. Peluang itulah yang agaknya terbaca jelas oleh orang-orang yang kini menduduki kursi kekuasaan. Atau setidaknya memiliki relasi yang dekat dengan birokrat.

Tentu itu modal yang sangat cukup untuk melancarkan pendirian sekolah baru. Itulah mengapa pemerintah seolah tak memiliki kekuatan untuk menolak permohonan izin pendirian sekolah baru.

Pemerintah seharusnya memiliki master plan pembangunan sekolah yang jelas. Sudah saatnya pembangunan pendidikan di Indonesia tidak ada dikotomi antara yang negeri dan swasta. Toh nyatanya sekolah swasta tetap mendapat perhatian dari pemerintah. Pemerataan akses pendidikan dan kualitas pendidikan harus menjadi tujuan bersama.
Sudah saatnya pemerintah turun tangan untuk menjalankan peran pengawasan. Sebab, hal itu sudah tertuang dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Misalnya dengan memfilter sekolah-sekolah yang sudah tidak layak operasional dan kemudian menutupnya.

Setelah itu, pemerintah fokus merevitalisasi sekolah dan pembinaan pada sekolah-sekolah swasta. Tujuannya agar standar pendidikan negeri dan swasta bisa setara. Tidak ada sekolah yang unggul dan sekolah pinggiran. Sekolah harus dikembalikan pada cita-cita dasarnya. Tidak menjadi komoditas seperti hari-hari ini. (*)

Kritik dan saran bisa disampaikan di fajarandress@gmail.com

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana

Artikel Terkait

Hampir Pingsan di Lapangan, Fajar Alfian Tetap Antar Indonesia Menang di Hong Kong Open 2026

Hampir Pingsan di Lapangan, Fajar Alfian Tetap Antar Indonesia Menang di Hong Kong Open 2026

Fajar Alfian mengaku hampir pingsan saat menghadapi wakil Chinese Taipei di Hong Kong Open 2026. Meski kondisi fisiknya menurun, ia bersama Shohibul Fikri berhasil mengamankan kemenangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer