Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keadilan untuk Korban Salah Tangkap

B
Photo
Photo

NAMA Pegi Setiawan menghiasi berbagai platform media massa selama beberapa pekan terakhir.


Advertisement

Ditangkap polisi dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, kemudian dibebaskan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung melalui putusan praperadilan.

Putusan bebas itu sudah diduga sebelumnya oleh banyak pengamat maupun praktisi hukum lantaran penangkapan Pegi minim bukti.

Bahkan cacat hukum.

Advertisement

Pegi memang sudah bebas.

Tapi, bagi keluarga dan para kuasa hukumnya, semua itu belum cukup.

Mereka berencana mengajukan permohonan ganti rugi.

Advertisement

Sebab, nama baik Pegi yang tercoreng layak untuk dipulihkan melalui ganti rugi immateriil.

Begitu juga urusan materiil akibat dia tidak bisa bekerja selama dalam penahanan dan penyidikan.

Ide mendapatkan hak ganti rugi dalam kasus seperti yang dialami Pegi memang perlu dibudayakan.

Selain untuk memberikan rasa keadilan, cara itu bisa menjadi evaluasi bagi penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menangani perkara.

Lebih penting lagi, menekan praktik penyimpangan yang sengaja dilakukan.

Sebab, kasus semacam itu tak hanya dialami Pegi saja.

Hal serupa juga pernah terjadi ke Kabupaten Malang.

Bahkan perkaranya sudah melewati penuntutan jaksa dan akhirnya diputus bebas oleh hakim.

Jangka waktu penahanan yang dialami terdakwa pun lebih lama dibanding Pegi.

Setidaknya ada dua kasus pidana yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada 2023 lalu.

Yang pertama perkara pencurian dengan terdakwa Misnadi, 50, dan Suciani, 48.

Dua orang asal Desa Purwodadi dan Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang itu didakwa telah melakukan perampasan mesin speedboat dan sepeda motor Honda CRF 150 L.

Pada putusan tanggal 14 April 2023, majelis hakim PN Kepanjen memberikan vonis lepas dari segala tuntutan hukum.

Atau ontslag van alle rechvervolging dalam bahasa Belanda.

Putusan itu terus diperkuat sampai tingkat kasasi pada 21 Juni 2023.

Ada juga perkara pengemplangan pajak dengan terdakwa Dody Kristanto.

Pria 40 tahun itu didakwa merugikan negara Rp 1.021.916.000 akibat tidak melaporkan kompensasi kelebihan PPN usahanya sejak April 2021 sampai Oktober 2021.

Tapi, hakim memutuskan untuk mengeluarkan pria asal Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan itu dari tahanan.

Amar putusannya menyebut dakwaan batal demi hukum dan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Yahya Harahap dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyebut ada dua hal yang juga dapat membuat hakim memberikan putusan tersebut.

Yakni, perkara perdata dan adat.

Poin keperdataan terlihat pada dua perkara yang diputus bebas PN Kepanjen itu.

Perkara pencurian diputus bebas karena barang yang dicuri masih terkait sengketa pernikahan.

Termasuk penguasaan harta bersama.

Begitu juga dengan perkara pajak.

Hakim berpendapat tersebut berbau keperdataan.

Salah satu argumennya, pembayaran pajak menjadi tanggung jawab satu perusahaan.

Bukan pimpinan.

Sehingga muncul pendapat jika ingin perkara tersebut ingin naik ke pidana, maka nama terdakwanya adalah perusahaan yang dipimpin Dody.

Hingga kini, tiga terdakwa yang sudah divonis bebas itu tidak mengajukan tuntutan ganti rugi.

Para penegak hukum yang menangani kasus itu pun tidak mengetahui alasannya, karena memang tidak ada komunikasi lagi.

Tentu sangat disayangkan karena sikap semacam itu tidak memberikan pelajaran apa pun.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang kurang berpihak pada korban salah penanganan hukum.

Misalnya terkait amar putusan hakim yang memerintahkan pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Rehabilitasi nama baik itu cukup dengan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak, perangkat lingkungan tempat terdakwa tinggal, dan instansi tempat terdakwa bekerja (diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983).

Itu pun belum pasti dilakukan.

Dalam PP yang sama juga disebutkan bahwa rehabilitasi dilakukan dengan menempelkan putusan hakim di papan pengumuman pengadilan agar bisa dibaca orang.

Lantas, siapa saja yang sempat membaca pengumuman semacam itu?

Apalagi pada zaman seperti saat ini?

Kasus Pegi seharusnya menjadi pelajaran bagi pembuat peraturan maupun undang-undang untuk memberikan keadilan kepada korban salah tangkap atau salah penanganan hukum dengan jemput bola.

Tidak perlu menunggu korban mengajukan gugatan ganti rugi terlebih dulu.

Hakim perlu dibuat bisa memberikan putusan langsung yang memerintahkan rehabilitasi sekaligus pemberian ganti rugi.

Menunggu korban menuntut lebih dulu jelas tidak mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin keadilan secepatnya.

Psikologis korban kerap sudah mengalami trauma dan enggan masuk ruang pengadilan.

Apalagi kalau proses itu membutuhkan biaya untuk membayar pengacara.

Di India pernah ada terpidana kasus pembunuhan dan perampokan yang akhirnya dibebaskan oleh pengadilan dan mendapatkan ganti rugi.

Dia adalah Gireesh Kumar, yang bahkan sempat mendekam 10 tahun penjara.

Mengutip The New Indian Express, Kumar dibebaskan Kerala High Court (Pengadilan Tinggi Kerala) pada 3 Juli 2024.

Sebelumnya dia divonis hukuman mati pada 2013.

Namun, setelah proses banding, dia dinyatakan bebas.

Hakim tinggi melihat adanya kejanggalan dalam proses pengumpulan alat bukti oleh kepolisian setempat.

Selain dibebaskan, Pemerintah Negara Bagian Kerala juga memberikan kompensasi sebesar INR 500 ribu.

Atau setara Rp 96,7 juta. Mungkin tidak sebanding dengan kerugian mendekam 10 tahun di penjara dan nama baik yang telah tercoreng sekian lama.

Tapi, setidaknya ada tanggung jawab negara dalam melakukan rehabilitasi sekaligus kompensasi.

Dan itu dilakukan hakim di sebuah negara yang masyarakatnya gemar mengkritik polisi melalui film sejak dulu hingga kini. (*)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Cerita Keluarga Penumpang KM Virgo Transport 8 yang Belum Ditemukan: Tiga Anak Taufik Masih Menunggu sang Ayah Pulang

Cerita Keluarga Penumpang KM Virgo Transport 8 yang Belum Ditemukan: Tiga Anak Taufik Masih Menunggu sang Ayah Pulang

Khusnul Khotimah masih menunggu kepastian tentang keberadaan suaminya, Muhammad Taufik, yang menjadi salah satu penumpang KM Virgo Transport 8. Sembilan hari setelah keberangkatan, keluarga belum mendapat kabar pasti.

Pria Lawang Bacok Tetangga usai Diancam Dibunuh

Pria Lawang Bacok Tetangga usai Diancam Dibunuh

Merasa nyawanya terancam, Aris Zakaria kalap. Pemuda 32 tahun asal Dusun Boro, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang itu membacok tetangganya, Moh Soleh, 39. Pembacokan dilakukan pada 16 April lalu. Kini dia harus

Senggol Motor, Warga Kepanjen Meninggal Dunia di Kebonagung

Senggol Motor, Warga Kepanjen Meninggal Dunia di Kebonagung

Kecelakaan di Jalan Raya Dusun Sonotengah, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji pada Jumat malam (3/7) menyebabkan timbulnya satu korban jiwa. Korban diketahui bernama Edo Ferdiansah, 27, warga Desa Mojosari

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer