
KRIMINALISASI terhadap guru beberapa waktu terakhir semakin marak.
Tak terkecuali di Malang.
Sudah ada dua guru di Kabupaten Malang yang menjadi korban.
Hanya karena ingin mendisiplinkan murid, harus berbuntut panjang hingga dipolisikan Sebuah fenomena yang cukup mencoreng dunia pendidikan.
Memang, perubahan zaman membuat karakter siswa saat ini berbeda dengan beberapa dekade ke belakang.
Sebuah kemunduran jika kasus seperti ini terus terjadi.
Sejatinya, kekerasan dalam dunia pendidikan itu tidak diizinkan.
Tak hanya di pendidikan, dalam segala aspek kehidupan lainnya juga melarang tindak kekerasan dalam bentuk apa pun.
Guru saat ini sudah dituntut untuk kreatif dalam memberikan materi pelajaran.
Di samping itu juga telah menyesuaikan keinginan siswa terkait cara belajar yang nyaman.
Hanya saja, ada beberapa siswa yang mungkin salah tangkap dalam memahaminya.
Peran orang tua siswa dalam hal ini juga penting.
Jangan menganggap ketegasan guru dalam mendidik anaknya dengan menghukum adalah tindakan berlebihan.
Jika hukuman yang diberikan dalam koridor wajar, maka itu masih sah sah saja dilakukan.
Miris jika melihat perilaku siswa saat ini sudah berani melawan gurunya dengan memberikan umpatan.
Padahal, sosok guru bisa dibilang sakral kedudukannya.
Roh sebuah pendidikan ada di guru.
Jika roh itu sudah hilang, maka hilanglah makna sebuah pendidikan.
Julukan pahlawan tanpa tanda jasa ke depan mungkin hanya sebuah kiasan saja.
Lantas, tindakan mempolisikan guru karena hanya ingin mendisiplinkan siswa sudah seharusnya dihentikan
Orang Tua Siswa Harus Terbuka
Adanya kriminalisasi guru yang terjadi mayoritas karena pemikiran orang tua yang cenderung tertutup.
Padahal, orang tua menyekolahkan anaknya adalah memasrahkan apa pun tentang cara belajar kepada guru.
Orang tua memang punya hak lebih untuk mengatur anaknya.
Sebab, mereka adalah darah dagingnya sendiri.
Tapi, orang tua juga wajib mematuhi aturan guru dalam mengajar. Karena sikap anak mungkin berbeda ketika di sekolah ketimbang di rumah.
Pola pikir orang tua harus berani terbuka.
Jika memang siswa membuat kesalahan, orang tua harus menerimanya.
Steve Fuller dan Jerry Jacobs, dua akademisi terkemuka menyebut sekolah memiliki peran penting dalam agen sosialisasi seseorang.
Guru jadi sosok utama dalam hal ini.
Jangan sampai orang tua hanya memandang satu sisi saja.
Perlu ada pemikiran dua sisi agar tidak gamang memidanakan guru karena hanya satu kesalahan saja.
Payung Hukum
Buntut dari kriminalisasi guru, mau tak mau ada reaksi dari berbagai elemen.
Khususnya dari PGRI.
Langkah untuk membuat payung hukum perlindungan guru memang sudah tepat dan perlu dipercepat.
Tapi itu juga jadi sesuatu yang terlambat.
Karena apa? Sebelumnya sudah ada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan terkait perlindungan hukum untuk guru dan dosen ketika menjalankan tugasnya.
Bahkan dalam aturan tersebut sudah dijelaskan secara tegas guru dapat memberikan sanksi sesuai kaidah jika siswa berbuat salah.
Pemerintah dalam hal ini seharusnya turun tangan.
Memberikan sosialisasi bahkan edukasi terkait payung hukum yang sudah ada tersebut.
Sejauh ini pemerintah daerah maupun pusat masih terkesan lepas tangan.
Sebab, mereka tak ingin mencampuri urusan hukum lebih dalam.
Untuk pencegahan, pemerintah bisa melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja guru.
Evaluasi dari ANBK yang berlangsung tiap tahun hanya fokus pada pembelajaran.
Perlu ada gebrakan lain khususnya penilaian di luar pelajaran.
Pendidikan karakter yang digaungkan pemerintah harus berjalan sebagaimana mestinya. Guru tak perlu takut untuk mendisiplinkan siswa.
Siswa juga demikian. Harus menerima masukan dari guru jika ada hal yang tak sesuai.
Orang tua pun juga sama.
Jangan memandang hukuman yang diberikan guru selalu buruk. Karena tak mungkin ada asap jika tak ada api.
Maka dari itu, semua pihak harus menyadari perannya masingmasing.
Komunikasi antarpihak sudah selayaknya jadi kunci pencegahan kriminalisasi guru.
Karena mau bagaimana pun, guru tetap dibutuhkan dalam pendidikan.
Rohnya pendidikan ada di guru. (*)



