Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waswas Drama UKT Berlanjut ke Jilid Dua

Y
Photo
Photo

SETELAH drama uang kuliah tunggal (UKT) terjadi tahun lalu, kini ada kemungkinan drama serupa terulang.


Advertisement

Efisiensi anggaran menjadi sinyal awalnya.

Langkah efisiensi itu pula yang menjadi alasan aksi demo mahasiswa pada 20 Februari lalu.

Ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dianggap merugikan sektor pendidikan.

Advertisement

Sebab, Kemendiktisaintek disebut terkena efisiensi anggaran senilai Rp 14,3 triliun.

Efisiensi anggaran memberikan sinyal UKT sempat disampaikan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, 12 Februari lalu.

Ada beberapa anggaran yang terdampak efisiensi.

Advertisement

Antara lain dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (BPPTNBH), dan dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN). UKT seakan menjadi tumbal yang paling mudah dikorbankan.

Kabar baiknya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto tidak boleh memengaruhi UKT di perguruan tinggi negeri (PTN).

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa efisiensi di kementerian dan lembaga hanya mencakup pengeluaran tertentu.

Seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), dan acara-acara seremonial.

Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan bahwa anggaran untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak dikurangi.

Mendongkrak uang kuliah adalah cara yang paling mudah.

Namun, lebih baik mengutamakan meningkatkan pendapatan melalui unit usaha atau aset yang dimiliki.

Setiap kampus diharuskan memiliki persentase ketergantungan terendah pada UKT.

Karena itu mereka harus mampu memperoleh pendapatan dari sumber lain seperti penelitian, pengabdian, kerja sama pendidikan, dan kemitraan lainnya.

Diversifikasi sumber pendapatan itu penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan kualitas pendidikan.

Kita dapat berkaca dari kampus luar negeri yang tidak hanya mengandalkan UKT.

Harvard University menyajikan pendapatan sekitar 37 persen dari endowment income, 16 persen dari sponsor, dan hanya sebesar 21 persen dari education revenue.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan kampus dalam diversifikasi sumber pendapatan.

Seperti filantropi atau sumbangan dari alumni, perusahaan, dan individu lainnya.

Universitas Harvard, misalnya, mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari filantropi.

Selanjutnya lewat penelitian.

Bisa berupa hibah dan kontrak penelitian yang dibiayai pemerintah, industri, atau organisasi internasional.

Selanjutnya lewat dana abadi (endowment fund), atau dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang.

Contoh kampus dengan dana abadi besar seperti Universitas Harvard dan Yale.

Keduanya bisa mengurangi ketergantungan pada UKT.

Cara berikutnya adalah kerja sama industri.

Berupa kemitraan dengan perusahaan dalam bentuk proyek riset, konsultasi, dan program pengembangan sumber daya manusia.

Selanjutnya pendapatan non-akademis.

Contohnya seperti penyewaan fasilitas kampus, program pendidikan non-gelar, dan layanan lainnya.

Terakhir yakni sponsor.

Bisa didapat lewat perusahaan atau organisasi yang membiayai pendidikan mahasiswa melalui beasiswa atau dukungan infrastruktur.

Kalau upaya-upaya itu dilakukan, kita semua tak perlu waswas dengan UKT yang berpotensi naik tiap tahunnya. (*)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Dua Atlet ISSI Kota Malang Berlaga di Popda dengan Biaya Sendiri   

Dua Atlet ISSI Kota Malang Berlaga di Popda dengan Biaya Sendiri  

Efisiensi anggaran Disporapar Kota Malang turut berdampak pada persiapan sejumlah cabang olahraga (cabor) menjelang Popda Jatim 2026. Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Malang juga harus menyesuikan

Polemik Keterbatasan Anggaran Popda, Dewan Desak Dialog Pemkot dan Wali Atlet

Polemik Keterbatasan Anggaran Popda, Dewan Desak Dialog Pemkot dan Wali Atlet

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menanggapi polemik atlet pelajar yang harus mengeluarkan biaya mandiri. Dana itu untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026

Dampak Efisiensi Anggaran Mulai Terasa, Damkar Kota Malang Perketat Seleksi Laporan dan Prioritaskan Kondisi Darurat

Dampak Efisiensi Anggaran Mulai Terasa, Damkar Kota Malang Perketat Seleksi Laporan dan Prioritaskan Kondisi Darurat

Damkar Kota Malang memperketat penyaringan laporan masyarakat di tengah efisiensi anggaran. Prioritas diberikan pada kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan lingkungan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer