Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dongeng Sekolah Gratis

A
Penulis: A. Nugroho❯
Jurnalis Jawa Pos Radar Malang
Jurnalis Jawa Pos Radar Malang

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah daerah (pemda) agar tidak melakukan pungutan apa pun dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Mulai dari SD hingga SMP baik negeri maupun swasta. Itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta pada 27 Mei lalu.


Advertisement

Putusan tersebut menegaskan kembali tentang kewajiban konstitusional negara untuk menyelenggarakan sekolah gratis di jenjang pendidikan dasar Kabar tersebut menjadi angin segar. Mengingat jargon sekolah gratis selama ini hanya dongeng belaka. Hanya cerita fiksi karangan pemerintah yang tidak pernah benar-benar terjadi.

Sebatas cerita khayalan yang tujuannya untuk menghibur masyarakat. Bahkan, dongeng-dongeng itu kerap meninabobokan rakyat. Sehingga kami terlelap, tertidur pulas.

Bermimpi bahwa sekolah gratis benar-benar terjadi. Namun, setelah bangun kami akan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Semoga saja putusan MK ini tidak akan menjadi dongeng baru.

Advertisement

Apalagi sekolah gratis yang dimaksud tidak hanya untuk negeri saja. Namun, juga untuk swasta. Dongeng ini, mohon maaf, putusan ini tampaknya akan terlalu mulukmuluk untuk pemerintah.

Sebab, sejauh ini belum semua SD dan SMP negeri bebas dari pungutan. Tentu saja hal ini tidak akan diakui sekolah sekolah negeri. Banyak jalan menuju Roma.

Keberadaan komite sekolah dan paguyuban orang tua siswa mengaburkan praktik curang ini. Pungutan yang dilakukan komite atau paguyuban dianggap sah. Hanya karena itu tidak dilakukan pihak sekolah.

Advertisement

Namun, peruntukkannya banyak yang tidak tepat. Bahkan tidak berkaitan langsung dengan proses belajar anak alias tak menyentuh substansi. Misalnya, iuran untuk renovasi prasarana sekolah.

Seperti perbaikan gedung, kamar mandi, dan sebagainya  Padahal untuk itu, sekolah bisa mengajukan anggaran khusus ke pemerintah. Selain itu, ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa digunakan. Komite dan paguyuban kini juga lebih sering mengurusi hal-hal yang tak penting.

Seperti mengadakan event pameran, pentas, hingga wisuda. Semua kegiatan itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fenomena ini juga menjadi PR pemerintah untuk mengkaji urgensi adanya komite dan paguyuban di sekolah.

Itu hanya jika dongeng sekolah gratis ini benar benar ingin dialihwahanakan menjadi novel based on true story. Namun, dongeng sekolah swasta gratis bukan cerita baru di Kota Malang. Pada 2023 lalu, isu itu sudah mulai santer dibahas.

Pemicunya adalah sejumlah sekolah swasta yang mengalami kekurangan murid ekstrem. Wacana itu awalnya akan direalisasikan tahun ajaran 2024/2025 lalu. Namun, akhirnya urung juga.

Alasannya, anggaran tidak mampu menanggung. Padahal itu murni karena pemerintah tak memiliki budaya inovatif, berpikir, dan menghitung ulang. Mereka lebih suka melanjutkan tradisi.

Salah satunya dengan penyaluran dana BOSDa yang sebenarnya banyak kebocoran. Sebab, banyak sekolah swasta elite yang punya segmentasi siswa dari keluarga menengah ke atas juga ikut mendapatkan kucuran dana tersebut. Tidak ada anggaran adalah alasan klasik.

Jika pemerintah mau benar-benar serius, tentu saja ada jalan. Seperti peribahasa yang sama saat menggambarkan bagaimana pungutan tetap berjalan lancer di sekolah negeri. Banyak jalan menuju Roma.

Dongeng ini, mohon maaf, putusan ini tentu wajib dijalankan pemerintah. Penggratisan sekolah swasta bukan sesuatu yang berlebihan. Apalagi selama ini kuota di sekolah negeri sangat terbatas.

Ditambah penerimaan peserta didik  belum memprioritaskan semua siswa prasejahtera. Terbukti dari kuota afirmasi yang hanya dibuka 15-20 persen saja. Bayangkan jika kuota itu penuh dan ada siswa miskin yang tidak memiliki kualifikasi jarak, nilai rapor, dan prestasi! Pilihannya hanya ada dua.

Yakni melanjutkan di sekolah swasta berbayar atau berhenti. Lantas di mana letak kehadiran negara dalam rangka menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan hak pendidikan kepada masyarakat? Untuk itu pemerintah perlu berhitung ulang. Agar sekolah gratis tidak lagi sebatas dongeng.

Perlu dipetakan kembali tentang kebutuhan tiap sekolah khususnya swasta. Sebab, tidak semua sekolah swasta bisa digratiskan. Masyarakat tetap punya hak untuk mendapat pilihan lembaga pendidikan yang berkualitas lebih.

Misalnya, sekolah- sekolah dengan ciri khas keagamaan tertentu atau yang menggunakan kurikulum internasional. Selain itu, pemerintah harus memastikan batas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja dengan orientasi yang harus dipersempit lagi.

Misalnya, masyarakat hanya perlu menyiapkan seragam dan atributnya saja. Di luar itu akan menjadi tanggungan pemerintah dan dianggap tidak perlu. Terutama dalam penyelenggaraan event pameran, pentas, dan wisuda.

Mari kita sama-sama mengalihwahanakan dongeng sekolah gratis menjadi novel based on true story. (*)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Maksimal 34

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Maksimal 34

UU Kementerian Negara digugat ke MK. Pemohon meminta jumlah kementerian dibatasi maksimal 34 untuk menekan beban fiskal dan memperkuat kepastian hukum.

Buya Said Minta Gibran Buka Ijazah

Buya Said Minta Gibran Buka Ijazah

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta Wa kil Presiden Gibran Rakabu ming Raka menunjukkan ijazah SMA kepada publik tanpa harus menunggu gugatan baru. Menurut dia, keterbukaan tersebut bisa menjadi

Gugatan Ijazah Tak Diterima MK, Gibran Rakabuming Raka Tetap Sah Jadi Wapres

Gugatan Ijazah Tak Diterima MK, Gibran Rakabuming Raka Tetap Sah Jadi Wapres

MK menyatakan gugatan soal ijazah Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer