PROGRAM pasar murah pada dasarnya lahir dari niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat. Terutama menjelang momen seperti Ramadan dan Lebaran ketika harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan. Dengan adanya pasar murah, masyarakat diharapkan bisa memperoleh bahan pengan dengan harga yang lebih terjangkau. Namun niat baik tersebut harus diiringi dengan perencanaan yang matang.
Tanpa pengelolaan yang baik, program yang bertujuan membantu warga justru bisa berubah menjadi sumber persoalan baru. Kisruh yang terjadi dalam pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menjadi contoh nyata.
Kegiatan yang seharusnya menjadi solusi ekonomi bagi warga justru berakhir ricuh karena membeludaknya masyarakat yang datang. Antrean panjang, desakan warga, hingga ketidaktertiban di lokasi menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya siap menghadapi antusiasme masyarakat.
Dampak dari kejadian itu cukup luas. Pemkot Malang akhirnya memilih menunda pelaksanaan pasar murah di kecamatan lain seperti Sukun, Blimbing, dan Klojen. Keputusan tersebut tentu diambil demi menjaga situasi agar tetap kondusif. Namun penundaan juga menandakan bahwa evaluasi besar perlu dilakukan agar kegiatan serupa tidak kembali menimbulkan kericuhan.
Jika dicermati, persoalan utama dalam banyak kegiatan distribusi bantuan atau subsidi pangan sering kali berkaitan dengan manajemen kerumunan (crowd management). Dalam kajian kebijakan publik, distribusi bantuan yang melibatkan banyak orang membutuhkan sistem yang jelas, transparan, serta terukur. Tanpa sistem tersebut, kegiatan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kepanikan, bahkan konflik di tengah masyarakat.
Kasus di Kedungkandang menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pasar murah sangat tinggi. Hal ini sebenarnya bisa dimaknai sebagai indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut memang besar.
Artinya, program pasar murah masih relevan dan dibutuhkan. Persoalannya bukan pada programnya, melainkan pada cara pelaksanaannya.
Ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan evaluasi. Pertama, sistem distribusi harus lebih tertata. Banyak daerah kini mulai menerapkan sistem kupon atau pendaftaran sebelumnya untuk kegiatan serupa. Dengan cara ini, jumlah penerima dapat dipetakan sejak awal sehingga tidak terjadi penumpukan massa secara mendadak.
Kedua, penyebaran lokasi pasar murah perlu dipertimbangkan secara lebih merata. Jika hanya digelar di satu titik dalam satu wilayah, maka masyarakat dari berbagai lingkungan akan datang bersamaan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerumunan besar yang sulit dikendalikan. Dengan menambah titik distribusi atau membagi jadwal kegiatan, potensi kericuhan bisa diminimalkan.
Ketiga, koordinasi lintas instansi juga perlu diperkuat. Pelaksanaan pasar murah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas saja. Aparat keamanan, perangkat kecamatan, hingga unsur kelurahan seharusnya dilibatkan sejak tahap perencanaan. Dengan koordinasi yang baik, pengaturan arus warga, jalur antrean, hingga sistem pengamanan bisa dirancang lebih efektif.
