Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Politik Dinasti

R
Prespektif Oleh Mahmudan
Prespektif Oleh Mahmudan

Advertisement

 

Di mana letak kesalahan Bupati H M. Sanusi yang mengangkat anaknya menjadi kepala dinas lingkungan hidup? Aturannya mungkin tidak ada yang dilanggar. Bisa jadi, semua prosedur sudah dijalankan. Plus mengantongi restu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga pelantikan dapat dilangsungkan beberapa waktu lalu.

Boleh jadi, si anak bupati, Ahmad Dzulfikar Nurrahman lebih mumpuni dibandingkan kandidat lain. Setidaknya soal problem di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. Maklum, ia lulusan S3 Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya dengan predikat cum laude.

Advertisement

Tapi publik tidak mempersoalkan regulasi atau prosedur. Sebagian masyarakat yang kontra menganggap pengangkatan anak bupati sarat conflict of interest. Juga berpotensi mengganggu sistem pengawasan internal pemerintahan. Sebab dalam struktur birokrasi, kepala daerah memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja dinas-dinas di bawahnya.

Lalu bagaimana mekanisme pengawasan berjalan jika yang diawasi adalah anak sendiri? Sejarawan Inggris Lord Acton berpandangan, kekuasaan cenderung menyimpang. Apalagi jika tidak diawasi, potensi penyimpangannya lebih besar. Seandainya nanti tidak terjadi penyimpangan sekalipun, persepsi publik sudah telanjur tercederai. Dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta.

Politik dinasti bukan hal yang baru di Indonesia, bahkan dunia. Sejarah mencatat kekuasaan kerap diwariskan dalam lingkaran keluarga. Di zaman Mesir Kuno, para Firaun meyakini bahwa darah kepemimpinan adalah titisan dewa yang hanya boleh mengalir di satu silsilah.

Advertisement

Kemudian di Eropa, monarki absolut seperti Dinasti Bourbon di Prancis atau Romanov di Rusia memastikan takhta tidak akan jatuh ke tangan orang luar, meskipun sang ahli waris tidak memiliki kapasitas untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan. Perpolitikan nasional juga pernah menyuguhkan politik dinasti yang vulgar sejak era reformasi. Media arus utama ramai-ramai menyorot sikap Jokowi yang merestui anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Padahal kala itu Jokowi masih menjabat Presiden.

Secara regulasi, memang tidak ada pasal eksplisit yang melarang keluarga presiden menjadi Wapres. Juga tidak ada larangan anak bupati menjadi kepala dinas. Tapi politik dinasti sering kali dikemas dengan bahasa administratif yang halus, seperti hak warga negara atau proses rekrutmen terbuka. Padahal jika diselami lebih dalam lagi, sering kali terselip niat untuk mengabadikan kekuasaan lewat garis keturunan.

Dalam kacamata Machiavelli, politik dinasti merupakan langkah efektif untuk mengamankan penguasa sekaligus kekuasaannya. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang penguasa harus mengutamakan stabilitas dan keberlangsungan kekuasaannya di atas moralitas konvensional.

Bagi penganut paham Machiavellian, menempatkan keluarga di posisi kunci adalah langkah strategis untuk menjamin loyalitas mutlak. Dalam politik yang penuh intrik, siapa yang lebih bisa dipercaya selain darah daging sendiri?

Advertisement

Artikel Terkait

17 Klien Bapas Kelas I Malang Ikuti Pelatihan Barista

17 Klien Bapas Kelas I Malang Ikuti Pelatihan Barista

Pelatihan itu berkolaborasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang dan Densus 88 Satgas Wilayah Jatim.

Ganggu Lalu Lintas, PKL Pasar Kebalen Masuk Rencana Penertiban

Ganggu Lalu Lintas, PKL Pasar Kebalen Masuk Rencana Penertiban

Salah satu titik penertiban yang masuk perencanaan yakni Pasar Kebalen. 

Pembangunan Jalan Baru di Kota Malang Dilakukan Terakhir Tahun 2025

Pembangunan Jalan Baru di Kota Malang Dilakukan Terakhir Tahun 2025

Salah satunya pada 2025, pihaknya membangun jaringan jalan baru di Kecamatan Kedungkandang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer