
KOTA BATU, RADAR MALANG - Kota wisata tanpa tata kelola parkir yang jelas ibarat rumah megah dengan atap bocor. Dari luar tampak menjanjikan, tetapi di dalam penuh persoalan yang di biarkan menetes sedikit demi sedikit. Persis seperti yang kini terjadi dalam tata kelola perparkiran di Kota Batu.
Pemerintah Kota Batu kembali melempar wacana baru, yakni mengontrak juru parkir (jukir) dengan pola setoran di muka. Setiap titik satuan ruang parkir (SRP) dipatok nominal tertentu yang harus disetor lebih dahulu ke kas daerah. Skema ini seolah menjadi jalan pintas menambal kebocoran retribusi parkir yang sudah menahun.
Padahal berdasarkan catatan Jawa Pos Radar Malang, potensi pendapatan parkir di Kota Batu yang dihitung oleh konsultan sebenarnya bisa menembus Rp 10 miliar. Namun, realisasinya selalu jauh panggang dari api. Pada 2021, dari target Rp 8,5 miliar, hanya terealisasi sekitar Rp 460 juta.
Saat target diturunkan secara drastis menjadi Rp 2 miliar pada 2022, capaiannya pun tak genap 50 persen, yakni hanya sekitar Rp 942 juta. Angka PAD retribusi parkir bahkan sempat stagnan di angka Rp 300 juta hingga Rp 400 juta per tahun. Frustrasi dengan jurang kesenjangan yang terlampau lebar, target itu perlahan diturunkan agar terkesan lebih realistis.
Pada 2024, target dipangkas menjadi Rp 9,5 miliar, tapi realisasinya hanya mentok di angka Rp 1,68 miliar. Puncaknya pada 2025, Pemkot Batu kembali menurunkan standar target menjadi Rp 7 miliar. Namun, hasilnya tetap saja jeblok karena yang masuk ke kas daerah hanya Rp 1,7 miliar.
Baca Juga: Viral Beri Karcis Parkir Fotokopian di Sekitar Stasiun Malang, Dua Jukir Langsung Diringkus
Masalahnya, publik sudah terlalu sering dijejali “formula baru” parkir oleh Pemkot Batu. Mulai dari digitalisasi, smart parking, karcis elek tronik, hingga pengawasan terpadu. Semua diwacanakan, bahkan sebagian sampai di anggarkan. Namun, hasilnya tak pernah benar-benar efektif.
Tengok saja smart gate parkir di kawasan Alun-Alun Kota Batu atau di Pasar Induk Among Tani yang belum bekerja optimal karena celah sistem dan kebiasaan menerobos pintu keluar. Pengunjung memang menerima karcis cetak, tetapi transaksi di lapangan kerap tetap dikendalikan secara manual.
Di titik inilah ironi tata kelola parkir Kota Batu terlihat sangat telanjang. Teknologi mahal dipasang, tetapi bu daya kerja dan sistem penga wasannya masih sangat analog. Setiap kali target tak tercapai, pemerintah kerap menjadikan “jukir nakal” yang tak memberi karcis sebagai kambing hitam.
Padahal, akar persoalannya bukan semata urusan karcis, alat elektronik, atau menyalahkan petugas di jalanan. Akar masalahnya ada pada konsistensi kebijakan dan keberanian membangun sistem pengawasan yang transparan.
Banyak daerah sudah memberi contoh. Di Surabaya, e-parking diterapkan melalui parkir meter untuk menekan pungutan liar. Namun, Surabaya memberi pelajaran penting, yakni teknologi tidak otomatis menyelesaikan masalah jika pengawasan lemah, SOP longgar, dan penggunaan karcis berulang masih marak terjadi.



