
KUALITAS anak didik kita sedang disangsikan. Tak semua yang naik kelas dinilai berkualitas. Setidaknya itulah persepsi pemerintah. Khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Namun solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas siswa justru mengarah pada pengetatan kenaikan kelas. Apakah pemerintah sudah membenahi proses pembelajaran sebelum menuntut hasil yang lebih tinggi?
Belakangan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan kebijakan baru. Siswa tidak otomatis naik kelas. Artinya, seleksi diperketat lagi. Siswa yang masuk kategori tidak mampu harus tinggal kelas. Jika tak ada aral, kebijakan baru diberlakukan tahun depan. Pemerintah beralasan, langkah ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidak boleh siswa tinggal kelas. Tapi cara pemerintah memandang dan mengelola pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyalahkan siswa. Juga tak komprehensif dalam memahami masalah.
Ketika kemampuan siswa rendah, apakah penyebabnya selalu kemalasan anak? Jangan-jangan ada yang salah dalam sistem pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan, metode pengajaran yang diterapkan tidak relevan dengan kondisi siswa. Sehingga transformasi pengetahuan tak 100 persen masuk ke murid. Demikian juga fasilitas dan lingkungan belajar harus dipastikan tidak ada masalah.
Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD memberi gambaran serius. Hanya 18 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai kompetensi minimum matematika. Dalam membaca, angkanya 25 persen. Untuk sains, 34 persen. Angka-angka tersebut di bawah rata-rata OECD.
Data ini diperkuat temuan Bank Dunia mengenai tingkat Learning Poverty (kemiskinan pembelajaran) di Indonesia. Data mengungkap bahwa 53-59 persen anak usia 10 tahun tidak mampu membaca dan memahami teks bacaan sederhana.
Angka itu tidak bisa dianggap sepele. Namun juga tidak otomatis membuktikan bahwa siswa kurang disiplin. Bisa juga dipengaruhi banyak faktor. Termasuk kurikulum, metode pembelajaran, kualitas guru, dan fasilitas pendukung di sekolah.



