alexametrics
22 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Pemkot dan DPRD Kota Malang Ketar-Ketir Pajak Sekolah

Pemkot dan DPRD Kota Malang satu frekuensi dalam menanggapi rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor jasa pendidikan. Mereka sama-sama keberatan bila nantinya sekolah swasta dan bimbel dikenakan PPN. Dampaknya bisa meluas.
—————

MALANG KOTA – Rencana pemerintah pusat untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor jasa pendidikan, turut membuat sejumlah pihak di Kota Malang ketar-ketir. Mereka umumnya berharap segera ada kejelasan informasi yang bisa disampaikan pemerintah pusat.

Wacana soal pemungutan PPN pada jasa pendidikan itu mencuat setelah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mencuat. Dalam Pasal 4A, diketahui ada penghapusan sejumlah kolom jasa pendidikan, sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Sementara dalam aturan lain, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 11 tahun 2014 tentang kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN, disebutkan beberapa lembaga yang masuk kriterianya. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbingan belajar (bimbel).

Nah, pasca draf tersebut mencuat, ada kabar bila sekolah swasta dan bimbel bisa dikenai PPN. Poin inilah yang selanjutnya menuai polemik dan kontroversi.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, saat ini masih wait and see terkait kelanjutan rencana revisi RUU tersebut. Jika benar nantinya ada pemberlakuan PPN terhadap sekolah swasta dan bimbel, dia mengaku cukup keberatan. ”Sangat berat tentunya, karena beban mereka (sekolah swasta) akan semakin berat dari segi biaya operasional,” kata Suwarjana.

Bila memang poin itu diberlakukan, pejabat eselon II B Pemkot Malang itu mengatakan bila pihaknya tidak setuju. Sebab menurutnya, pendidikan bakal berpotensi jadi ladang keuntungan semata. Dampaknya ke depan juga bisa mengurangi jumlah siswa. Akibatnya, angka putus sekolah pun bisa saja naik seiring. Belum lagi, guru yang mengajar juga akan terimbas.

Sebagai gambaran, mantan Kepala Bagian Umum (Kabag) Umum Pemkot Malang itu juga menyebutkan bila di Kota Malang saat ini ada 87 SD dan 79 SMP swasta. Jumlah itu belum termasuk SMA atau SMK swasta. Bila memang pemungutan PPN diterapkan untuk sekolah swasta, lembaga-lembaga itulah yang berpotensi terkena imbasnya.”Kami tak mau pendidikan ini dikomersialisasi, apalagi pajak ini cukup berat,” imbuh Suwarjana.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan DPRD Kota Malang, Abdul Wahid, juga bereaksi sama. Ia bersama anggota dewan lainnya tak ingin sektor pendidikan dikomersialisasi. Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kualitas pendidikan, baik dengan menambah kuota guru dalam PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ), maupun sistem kurikulumnya.”Kasihan juga sekolah swasta kalau diperalat di saat pandemi dan ekonomi belum pulih 100 persen,” kata dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan (Dapil) Kedungkandang itu juga mengaku telah bersurat ke pemerintah pusat melalui partainya soal poin keberatan tersebut. Di sisi lain, ia menyebut bila sudah selayaknya insan pendidikan di Kota Malang turut memperjuangkan sikap keberatan itu. Tujuannya untuk tetap menjaga marwah Kota Malang sebagai kota pendidikan. Jika revisi UU itu disahkan, dia berharap keputusan tersebut benar-benar bisa berlaku adil. ”Kami juga menunggu, sama-sama menunggu. Tapi berharap kebijakan tersebut tidak disahkan,” kata dia.(adn/by)

Pemkot dan DPRD Kota Malang satu frekuensi dalam menanggapi rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor jasa pendidikan. Mereka sama-sama keberatan bila nantinya sekolah swasta dan bimbel dikenakan PPN. Dampaknya bisa meluas.
—————

MALANG KOTA – Rencana pemerintah pusat untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor jasa pendidikan, turut membuat sejumlah pihak di Kota Malang ketar-ketir. Mereka umumnya berharap segera ada kejelasan informasi yang bisa disampaikan pemerintah pusat.

Wacana soal pemungutan PPN pada jasa pendidikan itu mencuat setelah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mencuat. Dalam Pasal 4A, diketahui ada penghapusan sejumlah kolom jasa pendidikan, sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Sementara dalam aturan lain, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 11 tahun 2014 tentang kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN, disebutkan beberapa lembaga yang masuk kriterianya. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbingan belajar (bimbel).

Nah, pasca draf tersebut mencuat, ada kabar bila sekolah swasta dan bimbel bisa dikenai PPN. Poin inilah yang selanjutnya menuai polemik dan kontroversi.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, saat ini masih wait and see terkait kelanjutan rencana revisi RUU tersebut. Jika benar nantinya ada pemberlakuan PPN terhadap sekolah swasta dan bimbel, dia mengaku cukup keberatan. ”Sangat berat tentunya, karena beban mereka (sekolah swasta) akan semakin berat dari segi biaya operasional,” kata Suwarjana.

Bila memang poin itu diberlakukan, pejabat eselon II B Pemkot Malang itu mengatakan bila pihaknya tidak setuju. Sebab menurutnya, pendidikan bakal berpotensi jadi ladang keuntungan semata. Dampaknya ke depan juga bisa mengurangi jumlah siswa. Akibatnya, angka putus sekolah pun bisa saja naik seiring. Belum lagi, guru yang mengajar juga akan terimbas.

Sebagai gambaran, mantan Kepala Bagian Umum (Kabag) Umum Pemkot Malang itu juga menyebutkan bila di Kota Malang saat ini ada 87 SD dan 79 SMP swasta. Jumlah itu belum termasuk SMA atau SMK swasta. Bila memang pemungutan PPN diterapkan untuk sekolah swasta, lembaga-lembaga itulah yang berpotensi terkena imbasnya.”Kami tak mau pendidikan ini dikomersialisasi, apalagi pajak ini cukup berat,” imbuh Suwarjana.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan DPRD Kota Malang, Abdul Wahid, juga bereaksi sama. Ia bersama anggota dewan lainnya tak ingin sektor pendidikan dikomersialisasi. Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kualitas pendidikan, baik dengan menambah kuota guru dalam PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ), maupun sistem kurikulumnya.”Kasihan juga sekolah swasta kalau diperalat di saat pandemi dan ekonomi belum pulih 100 persen,” kata dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan (Dapil) Kedungkandang itu juga mengaku telah bersurat ke pemerintah pusat melalui partainya soal poin keberatan tersebut. Di sisi lain, ia menyebut bila sudah selayaknya insan pendidikan di Kota Malang turut memperjuangkan sikap keberatan itu. Tujuannya untuk tetap menjaga marwah Kota Malang sebagai kota pendidikan. Jika revisi UU itu disahkan, dia berharap keputusan tersebut benar-benar bisa berlaku adil. ”Kami juga menunggu, sama-sama menunggu. Tapi berharap kebijakan tersebut tidak disahkan,” kata dia.(adn/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/