Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Geram Lihat Koruptor Manfaatkan Celah Hukum, Ini Aksi Nyata Dekan UMM

S
Penulis: Shuvia Rahma❯
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr Tongat SH MHum. (Roisyatul Mufidah / Radar Malang)
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr Tongat SH MHum. (Roisyatul Mufidah / Radar Malang)
MALANG - Celah-celah hukum yang banyak dimanfaatkan koruptor untuk lolos dari sanksi pidana menggelitik Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr Tongat SH MHum mensarikan pemikiran, pengamatan, dan juga pengalaman sebagai ahli bidang pidana hukum dalam buku berjudul 'Kendala Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.

Buku ini hadir untuk menjawab realitas sosial yang terjadi di Negara Indonesia. Tengat menyebut, para pelaku korupsi ini tidak lepas dari model dan karakteristiknya yang tentu berbeda dengan tindak pidana lainnya.

Menurutnya, terjadinya korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai kekuasaan, bahkan orang yang paham hukum di balik para pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.

“Sehebat apapun penegak hukumnya, kalo ada celah sedikit pasti bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mengelak dari jeratan penegak hukum,” ujarnya.

Dekan FH ini juga menyinggung faktor perundang-undangan. Menurutnya hal tersebut yang mendasari dan sangat penting. Berguna untuk memperkecil kemungkinan perbedaan tafsir para oknum yang membantu pelaku tindak pidana korupsi. Ia menerangkan bahwa hal itulah jarang disadari oleh penegak hukum maupun masyarakat.

“Jangan sampai ada celah sedikit pun dalam undang-undang itu yang memberi ruang kepada pelaku untuk menyiasati apa yang dilakukan,” tambahnya.

Buku ini merupakan buku ke 9 yang ia buat. Ditulis sejak 2018 lalu, Tongat mengakui bahwa pembuatannya cukup lama mengingat banyak data yang harus ia cari. Selain itu juga beberapa revisi yang perlu ia rampungkan.

Dengan hadirnya buku ini, Tongat ingin menyampaikan pesan kepada para pembaca dan masyarakat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Ia menilai bahwa UU harus sempurna, tidak boleh banyak celah untuk kasus korupsi.



Pewarta : Roisyatul Mufidah

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Enam Orang Jadi Tersangka setelah Terlibat KUR Fiktif Bank Pelat Merah, Rugikan Negara Rp 2,7 M

Enam Orang Jadi Tersangka setelah Terlibat KUR Fiktif Bank Pelat Merah, Rugikan Negara Rp 2,7 M

Dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) salah satu bank pelat merah di Kepanjen periode 2021–2024 diduga merugikan negara Rp 2,7 miliar.

Celah Pengawasan Dana Siap Pakai BNPB Terkuak Usai OTT KPK, Pengamat Usul Pencairan Bertahap

Celah Pengawasan Dana Siap Pakai BNPB Terkuak Usai OTT KPK, Pengamat Usul Pencairan Bertahap

Kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB membuka celah pengawasan anggaran bencana. Pengamat mengusulkan pencairan bertahap dan lembaga pemantau independen.

KPK Amankan Uang Sebanyak 3,5 Miliar Dugaan Kasus Korupsi Batubara Pejabat PSI

KPK Amankan Uang Sebanyak 3,5 Miliar Dugaan Kasus Korupsi Batubara Pejabat PSI

KPK mengamankan uang sejumlah Rp3,5 yang diduga merupakan dana gratifikasi pada aktivitas tambang di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer