Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu diungkapkan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Dino Kriesmiardi Selasa (25/5) siang. "Kami sekarang sudah naik penyidikan dalam kasus korupsi dana bantuan Direktorat Pembinaan SMK untuk sekolah yang direvitalisasi atau direnovasi tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Babun) tahun anggaran 2019," ungkapnya.
Perkara ini sendiri dilaporkan ke Kejari akhir tahun 2020. Dalam kasus tersebut kerugian negara ditaksir mencapai Rp 400 juta. "Anggarannya Rp 1,9 miliar, sementara kerugian negara mencapai Rp 400 juta," sebutnya.
Kerugian itu sendiri didasarkan pada hasil pembangunan sekolah yang tidak sesuai spesifikasi. Malah, pihaknya mengendus indikasi maladministrasi "Kalau sesuai petunjuk dan teknisnya harusnya menunjuk pihak eksternal untuk pembangunan itu sendiri, alih-alih demikian malah menunjuk guru internal, semua dikendalikan kepala sekolah (Kepsek) dan tangan kanannya," imbuh Dino.
Akibatnya, proyek tersebut cacat karena tidak sesuai spesifikasi dan kualitas yang ditetapkan. "Jadinya kurang baik," singkatnya. Diketahui bila proyek tersebut ialah penambahan ruang. "Jadi ada dua lantai yang dibangun, masing-masing satu ruangan. Lantai atas itu untuk laboratorium komputer, yang bawah lab teknik pengelasan," beber Dino.
Dari hasil penyelidikan, kejari menetapkan DL, 54 yang merupakan Kepala SMKN 10 sebagai tersangka. "Sudah kami tetapkan namun belum dilakukan penahanan," ujarnya.
Sambil terus mendalami kasus dugaan mark up anggaran ini, pihaknya juga terus menguliti dugaan kasus lain dalam satu sekolah. "Masalah pengelolaan dana BOS, BPOPP dan penarikan seragam siswa, ini masih kami perlu dalami dan cari alat bukti," pungkasnya.
Pewarta: Biyan Mudzaky
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



