Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Suara penolakan akan wacana tersebut salah satunya disuarakan Pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah (PP FGM). Ketua Umum PP FGM H Pahri SAg MM menyatakan menentang rencana tersebut karena seharusnya sektor pendidikan tidak masuk dalam objek pajak.
"Ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan semangat gotong royong. Kehadiran sekolah swasta yang dikelola masyarakat (yayasan/persyarikatan) merupakan perwujudan dari kepedulian mereka untuk membantu pemerintah dalam memenuhi layanan dan pemerataan pendidikan," tulisnya dalam rilis yang diterima Radar Malang Online Minggu (13/6) malam.
Hal ini juga menjadi masalah di beberapa wilayah yang dikategorikan terpencil. "Ini akan memperburuk keadaan di daerah sana yang bahkan layanan pemerintah di sektor pendidikan belum masuk. Kita 4.0 saja sudah susah kenapa ditambah lagi seperti ini?," tanyanya.
Karena itu pihaknya meminta draft tersebut dihapuskan dan menyarankan untuk fokus peningkatan mutu pendidikan. "Sebaiknya fokus pada upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan meningkatkan dan memanfaatkan secara optimal dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Jelas sekali bahwa banyak orang tua yang akan terbebani dengan hal ini," pungkasnya.
Pewarta: Biyan Mudzaky
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
