Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rencana tersebut perlu dikoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Karena sejak 2016 lalu terjadi pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. ”Insya Allah, rencana kami begitu (membangun SMA negeri baru) tapi perlu planning terlebih dahulu,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji.
Tahun ini Pemkot Malang membangun tiga SMPN baru, yakni SMP Negeri 28 di Polehan, SMP Negeri 28 di Gadang, dan SMPN 30 di Mulyorejo. Penambahan sekolah baru ini sebagai tindak lanjut dari keluhan wali murid yang putra putri mereka kesulitan masuk ke SMP negeri di Kota Malang.
Pembangunannya ditargetkan rampung tahun ini sehingga pada tahun 2022 sebagian ruang kelas sudah bisa difungsikan. Pengerjaannya dilakukan bertahap. Tahun ini cukup dibangun ruang kelas VII dan VIII. Kemudian tahun 2022 mendatang dilanjutkan pembangunan ruang kelas IX. Nilai kontrak pembangunan gedung dari ketiga SMPN tersebut beda-beda. Ada yang Rp 7 miliar, Rp 8 miliar, dan Rp 9 miliar.
Sutiaji menegaskan, rencana menambah SMA negeri baru di Kota Malang ini masih dikaji lebih lanjut. Termasuk dia akan melihat daerah mana yang memungkinkan dibangun SMA baru, terutama daerah pinggiran kota.
Sementara ini Sutiaji masih fokus pada pembangunan tiga SMP negeri baru. ”Intinya masih rencana, semoga saja bisa dibangun,” tuturnya. Selain faktor ketersediaan lahan dan kebutuhan, Sutiaji juga mempertimbangkan kondisi SMA swasta. Dia tidak ingin pembangunan SMAN baru itu justru malah mematikan SMA swasta.
Terpisah, Ketua Komisi D (Bidang Kesra) DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi mendukung keinginan Pemkot Malang menambah SMAN baru. Sebab, versi Wanedi, beberapa orang tua siswa mengeluhkan sulitnya masuk SMAN di Kota Malang. Mayoritas keluhan itu dari orang tua siswa yang anaknya tidak lolos saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), baik PPDB SD maupun SMP. ”Kami selaku dewan ya mendukung, tapi juga perlu diperhatikan SMA ini masuk wewenang provinsi,” ungkap Wanedi.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengapresiasi langkah pemkot mempercepat pemerataan pendidikan. Sebab, sektor pendidikan sempat mendapat sorotan dari para legislator. Hal yang paling disoroti yakni pemerataan fasilitas antara sekolah swasta dan negeri.
Wanedi mendorong pemkot memberikan program kemudahan akses pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Terpenting lagi jangan sampai ada kesenjangan antarsekolah yang tak mendapat jatah siswa maupun siswa tidak bisa bersekolah. ”Jika perlu, gerakkan RT hingga RW untuk membantu siswa yang kurang mampu,” tandas Wanedi. (rmc/adn/c1/dan)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



