Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berkaca pada tahun lalu, nilai silpa Pemkab Malang menyentuh angka Rp 350 miliar. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya program besar maupun megaproyek yang tertunda akibat situasi pandemi. Imbasnya, banyak belanja program yang gagal direalisasikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, hingga bulan September lalu rata-rata serapan anggaran di OPD memang masih sekitar 40 persen sampai 50 persen. Namun begitu, pihaknya yakin Silpa yang tahun ini tidak akan lebih besar dari tahun kemarin. Karena dalam pantauannya, di trimester ke 4 ini, proses pencairan belanja program terus dipercepat. "Kami usahakan lebih kecil daripada tahun kemarin, untuk itu akan kami kasih pendampingan terus," ucap Wahyu.
Selain itu, Sekda juga akan terus melakukan controlling terhadap semua OPD. Sehingga dengan begitu, mereka akan terpacu untuk lebih cepat menjalankan program kegiatan yang telah direncanakan. "Pak Bupati setiap minggu akan mengecek langsung penerapan dari OPD. Kemarin sudah dikumpulkan, OPD yang serapannya kecil diminta untuk memberikan laporan dan presentasi progress-nya seperti apa. Karena bagian dari kinerja," kata dia.
Mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya DPKPCK Kabupaten Malang itu melanjutkan, setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) yang dilakukan oleh Pemkab Malang tahun ini, beberapa proyek besar telah mendapatkan porsi untuk melanjutkan pembangunannya kembali. Hal ini dia harapkan bisa menjadi pemicu percepatan serapan anggaran. "Contohnya untuk pembangunan GOR yang ada di area Stadion Kanjuruhan itu dapat anggaran Rp 5 miliar tahun ini untuk melanjutkan pembangunan," terang Wahyu.
Di tiap OPD, saat ini mereka juga terus berpacu dalam menuntaskan program kegiatan yang mereka miliki tahun ini. Sehingga dia yakin, Silpa pada tahun ini tak akan sebanyak tahun 2020 lalu. "Mulai bulan ini mereka mempercepat proses pencairan program kegiatan. Harapannya pada akhir tahun semuanya sudah 100 persen," pungkas Sekda.
Lebih lanjut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menjelaskan, tahun kemarin memang sektor pendidikan yang paling banyak menyumbang Silpa. Angkanya sekitar 30 persen. Menurutnya, hal itu lantaran banyak kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat pada dunia pendidikan. Sehingga banyak program kegiatan yang tidak bisa terlaksana. "Artinya bukan dalam posisi salah mendesain," ujarnya. Jika mengacu pada sektor tersebut, artinya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang lah yang belum menjalankan program sesuai perencanaan.
Selain itu, aturan untuk tidak melaksanakan proyek mercusuar pada masa pandemi ini, juga cukup banyak menyumbang sisa anggaran. Baginya, hal ini merupakan hal yang wajar karena pemerintah daerah memang harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat. Dengan demikian untuk sementara waktu, proyek tersebut harus ditunda terlebih dahulu.
Dalam penjelasannya, ada regulasi tersendiri dari pusat dalam penentuan pembagian Silpa. Di mana, dana sisa itu, harus dikembalikan kepada OPD yang menyumbang Silpa tersebut. "(Silpa) itu tidak bersifat umum seperti dana alokasi umum (DAU). Tetapi disitu bersifat mengikat. Artinya sekitar Rp 350 miliar tadi itu, dihitung dulu dari DAK berapa? Kemudian dari sumber yang sudah terdistribusi itu berapa? Langsung itu dikembalikan kepada perangkat daerah yang ada tadi itu," jelasnya.
Dengan begitu, Silpa ini memang tak bisa jika harus di-plotting dalam satu tempat seperti BTT. Dan harus dikembalikan kepada dinas yang sebelumnya belum bisa melakukan progam kegiatan yang mereka buat. "Sehingga Silpa tadi itu sudah terdistribusi kepada perangkat daerah yang kemarin tidak dilakukan secara maksimal," pungkas Tomie. (fik/lid/rmc)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

