Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji 1.000 PPPK, Anggaran Disdikbud Kota Malang Makin Gendut

F
Penulis: Farik Fajarwati❯
Ilustrasi seleksi PPPK (Jawapos/ist)
Ilustrasi seleksi PPPK (Jawapos/ist)
MALANG KOTA – Alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (disdikbud) Kota Malang dipastikan akan semakin menggendut tahun depan. Sebagai informasi, tahun ini anggaran belanja Disdikbud Kota Malang berada di angka Rp 200 miliar. Tahun depan, anggaran itu meningkat jadi Rp 590 miliar. Praktis, plotting anggaran pendidikan di Kota Malang mengalami kenaikan signifikan. Yakni Rp 390 miliar atau 295 persen.

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, kenaikan anggaran tersebut lantaran terdapat pos belanja gaji guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil rekrutmen tahun ini.

Di tahun 2021, pembayaran gaji masih dilakukan pemerintah pusat. Sementara untuk tahun depan, gaji guru PPPK dibebankan ke pemerintah daerah. “Ada anggaran Rp 50 miliar yang disiapkan bakal masuk untuk gaji seribu guru PPPK yang tahun depan dikelola oleh pemerintah daerah,” bebernya.

Sementara itu, penambahan anggaran lain senilai Rp 300 miliar merupakan bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) yang bakal masuk ke disdikbud. Namun nantinya, anggaran tersebut tetap disalurkan ke sekolah lewat sistem yang telah disiapkan. Menurut Sutiaji, besarnya belanja di Disdikbud Kota Malang tersebut tak menjadi masalah. ”Karena di tahun depan, fokus pembangunan memang lebih diarahkan ke kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menambahkan, gaji guru PPPK setara dengan UMK Kota Malang atau sekitar Rp 2,9 juta per bulan. “Jumlah tersebut sudah kami atur, bakal kami evaluasi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, meningkatnya pos belanja Disdikbud Kota Malang di tahun 2022 juga menjadi perhatian kalangan dewan. Mereka meminta agar peningkatan anggaran tersebut  sebanding dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Rokhmad SSos mengatakan, pihaknya mendukung apapun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik di Kota Malang. ”Seperti peningkatan fasilitas sekolah, guru honorer, insentif, apalagi gaji guru itu mesti diutamakan,” bebernya.

Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu hal yang harus diprioritaskan. Bahkan kata dia, DPRD akan menambah anggaran pendidikan bila memang diperlukan. “Terkait dengan pendidikan, tentu anggaran jangan sampai dikurangi, kalau ada anggaran yang kurang tentu dewan akan menambah,” ungkapnya.

Menurutnya, selama DPRD Kota Malang melakukan hearing dengan dinas pendidikan, pihaknya belum pernah mendengar keluhan terkait kekurangan anggaran.  “Selama ini dinas pendidikan tidak ada kekurangan anggaran, semua sudah tercukupi secara optimal,” tambahnya

Dia juga menyarankan disdikbud mengedepankan asas manfaat, urgensi, dan kondisi dalam pemanfaatan anggarannya. ”Dinas pendidikan harus punya skala prioritas,” ungkapnya. (adn/cr5/nay/rmc)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Realisasi Pajak Daerah di Kota Malang Kurang Rp 167 Miliar

Realisasi Pajak Daerah di Kota Malang Kurang Rp 167 Miliar

Sampai awal November, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat realisasi pajak daerah menyentuh 81,35 persen.

Ketua RT di Kota Malang Berharap Wacana Kenaikan Insentif Terealisasi 2027

Ketua RT di Kota Malang Berharap Wacana Kenaikan Insentif Terealisasi 2027

Usulan kenaikan insentif Ketua RT dari Rp 500 ribu menjadi Rp 750 ribu per bulan mendapat sambutan positif.

Sampai Oktober, Serapan Belanja Daerah Kota Malang Masih di Bawah 60 Persen

Sampai Oktober, Serapan Belanja Daerah Kota Malang Masih di Bawah 60 Persen

Menjelang akhir Oktober, realisasinya belum mencapai 60 persen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer