Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, kenaikan anggaran tersebut lantaran terdapat pos belanja gaji guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil rekrutmen tahun ini.
Di tahun 2021, pembayaran gaji masih dilakukan pemerintah pusat. Sementara untuk tahun depan, gaji guru PPPK dibebankan ke pemerintah daerah. “Ada anggaran Rp 50 miliar yang disiapkan bakal masuk untuk gaji seribu guru PPPK yang tahun depan dikelola oleh pemerintah daerah,” bebernya.
Sementara itu, penambahan anggaran lain senilai Rp 300 miliar merupakan bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) yang bakal masuk ke disdikbud. Namun nantinya, anggaran tersebut tetap disalurkan ke sekolah lewat sistem yang telah disiapkan. Menurut Sutiaji, besarnya belanja di Disdikbud Kota Malang tersebut tak menjadi masalah. ”Karena di tahun depan, fokus pembangunan memang lebih diarahkan ke kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menambahkan, gaji guru PPPK setara dengan UMK Kota Malang atau sekitar Rp 2,9 juta per bulan. “Jumlah tersebut sudah kami atur, bakal kami evaluasi lagi,” ujarnya.
Sementara itu, meningkatnya pos belanja Disdikbud Kota Malang di tahun 2022 juga menjadi perhatian kalangan dewan. Mereka meminta agar peningkatan anggaran tersebut sebanding dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Rokhmad SSos mengatakan, pihaknya mendukung apapun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik di Kota Malang. ”Seperti peningkatan fasilitas sekolah, guru honorer, insentif, apalagi gaji guru itu mesti diutamakan,” bebernya.
Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu hal yang harus diprioritaskan. Bahkan kata dia, DPRD akan menambah anggaran pendidikan bila memang diperlukan. “Terkait dengan pendidikan, tentu anggaran jangan sampai dikurangi, kalau ada anggaran yang kurang tentu dewan akan menambah,” ungkapnya.
Menurutnya, selama DPRD Kota Malang melakukan hearing dengan dinas pendidikan, pihaknya belum pernah mendengar keluhan terkait kekurangan anggaran. “Selama ini dinas pendidikan tidak ada kekurangan anggaran, semua sudah tercukupi secara optimal,” tambahnya
Dia juga menyarankan disdikbud mengedepankan asas manfaat, urgensi, dan kondisi dalam pemanfaatan anggarannya. ”Dinas pendidikan harus punya skala prioritas,” ungkapnya. (adn/cr5/nay/rmc)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



