Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di Unmer, Mahfud MD Paparkan Sejarah Pemilu

M
Penulis: Mardi Sampurno❯
BEBERKAN SEJARAH: Menko Polhukam Mahfud MD jadi salah satu pembicara dalam kuliah kebangsaan yang digelar Universitas Merdeka (Unmer) Malang kemarin (21/5). (Unmer For Radar Malang)
BEBERKAN SEJARAH: Menko Polhukam Mahfud MD jadi salah satu pembicara dalam kuliah kebangsaan yang digelar Universitas Merdeka (Unmer) Malang kemarin (21/5). (Unmer For Radar Malang)
MALANG KOTA - Acara kuliah kebangsaan yang digelar Universitas Merdeka (Unmer) Malang kemarin (21/5) kedatangan tamu istimewa. Ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menjadi salah satu pembicaranya. Kegiatan yang mengambil tema ’dinamika dan tantangan Pemilu 2024’ itu digelar secara hybrid.

Dalam pembukaannya, Rektor Unmer Prof Dr Anwar Sanusi SE MSi langsung menyinggung tahapan pemilu serentak tersebut. ”Meski waktunya masih relatif lama, tetapi menurut UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 167 ayat 6, dijelaskan bila tahapan penyelenggaraan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan kata lain, tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022,” papar dia.

Anwar mengatakan bila pemilu 2024 bisa dipandang sebagai sesuatu yang strategis, karena bisa menjadi momentum politik untuk mengakhiri fase transisi menuju fase konsolidasi demokrasi. ”Pada pemilu sebelumnya ada banyak tantangan. Seperti ketersediaan SDM (sumber daya manusia), persoalan logistik, pendaftaran dan verfiikasi parpol (partai politik), dan potensi sengketa pemilu,” imbuhnya.

Pemaparan selanjutnya disampaikan Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu lebih banyak memaparkan sejarah pemilu dari beberapa era. Menurut Mahfud, pemilu merupakan salah satu janji yang diungkapkan Presiden Soekarno sejak tahun 1945. ”Namun, janji tersebut tidak bisa langsung diwujudkan karena tidak lama setelah merdeka, Indonesia harus kembali berhadapan dengan Belanda dan melawan NICA. Akhirnya pemilu pertama baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955,” ujarnya.

Dalam sejarahnya, pemilu di Indonesia dipandang sebagai gelaran politik yang paling demokratis. Sebab berbagai aliran partai politik seperti Masyumi, PKI, PNI, hingga NU sempat berkampanye di satu lapangan. Namun, kondisi setelahnya terjadi berbeda. Sebab pada masa orde baru mulai ditemui pergolakan politik. Baru pada era reformasi kondisi politik berangsur membaik. ”Pada era reformasi aturan soal pemilu diperketat untuk mengawal demokrasi agar bisa substantif dan berjalan dengan baik,” terang Mahfud.

Sekarang juga terdapat lembaga mandiri di luar lembaga eksekutif seperti KPU dan Bawaslu. Selain itu, saat ini juga terdapat pengadilan pemilu yang turut mengawasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pemilu melalui MK. ”Jaman orde baru tidak ada yang seperti itu. Adanya kejaksaan, tapi dia tunduk terhadap pemerintah. Orang yang memantau pemilu saja bisa ditangkap,” terangnya. Dengan dasar itu, dia yakin bila pemilu 2024 bakal berlangsung demokratis.(mel/by)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Perluas Jaringan Internasional, UKWK Jajaki Kolaborasi Teknologi dengan NAIST Jepang

Perluas Jaringan Internasional, UKWK Jajaki Kolaborasi Teknologi dengan NAIST Jepang

Universitas Katolik Widya Karya Malang (UKWK) terus memperluas jaringan kerja sama internasional. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kuliah tamu bertajuk “Expert Perspective of Blockchain Technology

Bendera Putih dari Gibran, Siapa yang Akan Menggantikan Kursi RI-2?

Bendera Putih dari Gibran, Siapa yang Akan Menggantikan Kursi RI-2?

Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya. Keputusan yang diambil Gibran tersebut membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024–2029.

Berikan Kritik Tajam, Mahfud MD Soroti Logika Hukum Jaksa yang Terlalu Dipaksakan

Berikan Kritik Tajam, Mahfud MD Soroti Logika Hukum Jaksa yang Terlalu Dipaksakan

Tuntutan pidana penjara selama 18 tahun terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dinilai tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer