Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahkan mereka menganggap SMP swasta hanya jadi anak tiri pihak terkait. Mulai Dinas Pendidikan Kota Malang maupun Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM).
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto menyebut, menjelang PPDB memang sempat ada pertemuan dengan Kepala Disdikbud dan DPKM. Namun menurut Rudiyanto, setelah itu tidak aksi nyata dari DPKM yang dirasakan oleh sekolah swasta "Khususnya terkait PPDB (penerimaan siswa) tahun ini," keluhnya.
Untuk diketahui, DPKM terdiri dari 11 anggota. Mereka berasal dari kalangan akademisi maupun praktisi yang dilantik pada Januari tahun 2021 lalu. Tugas DPKM berperan secara optimal dalam pembangunan pendidikan di Kota Malang. Dewan Pendidikan wajib menjadi fasilitator, katalisator, mediator, dan komunikator antara kebijakan Pemerintah Kota yaitu dinas pendidikan dengan siswa atau wali siswa dan sekolah. Artinya DPKM harus hadir ketika sekolah swasta mendapatkan masalah.
Rudiyanto berharap, ada peningkatan sinergi antara DPKM dan Disdikbud Kota Malang untuk membantu permasalahan sekolah swasta. Seperti observasi bagaimana keadaan sekolah swasta. Menganalisa kajian sistem PPDB dengan tim ahli pendidikan. Mengawal kebijakan dan keputusan. Serta memberikan saran dan masukan agar bisa diambil 'winwin solution' permasalahan yang ada, khususnya PPDB. "Kami berharap tidak hanya berdiri di sisi SMP negeri, tetapi juga ada untuk SMP swasta," ujar Rudiyanto.
Pria yang juga sebagai Kepala SMP Sriwedari itu menekankan, karena sekolah swasta juga selalu mengikuti kebijakan atau instruksi dari pusat maupun Disdikbud Kota Malang. Jadi seharusnya perhatian juga bisa dicurahkan lebih lagi kepada mereka. Rudiyanto berharap, DPKM tidak memandang sebelah mata sekolah swasta. Pasalnya, lembaga pendidikan itu juga ikut mencerdaskan anak-anak di Kota Malang.
"Jangan sampai terjadi pergeseran asal siswa sekolah swasta dari luar kota, sehingga kami melayani masyarakat luar Kota Malang. Karena akibat yang dari kota sudah terserap oleh sekolah negeri yang terus bertumbuh," tandasnya.
Terkait adanya tudingan sekolah swasta hanya jadi anak tiru, dibantah anggota DPRD Komisi D Kota Malang Suryadi. Selama ini menurut Suryadi, pemerintah sudah memberikan perhatian yang sama. Misalnya dalam penerimaan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). “Dana Bosda yang dianggarkan dari APBD itu kan tidak hanya diterima oleh sekolah negeri saja. Namun, sekolah swasta juga dapat,” ujarnya.
Selain itu, dalam membangun SMP negeri baru pemerintah juga telah melakukan kajian terlebih dahulu. Misalnya dengan memperhatikan rasio jumlah lulusan SD dengan ketersediaan kuota pada setiap SMP negerinya. “Jadi dari kajian terhadap rasio jumlah lulusan SD. Dengan pembangunan SMP negeri baru itu, kami masih menyisakan setengah dari jumlah lulusan yang ada,” ujarnya.
Harapannya sisa tersebut agar bisa bersekolah di sekolah swasta. Meski begitu tak bisa dipungkiri bahwa minat masyarakat memang masih tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pasalnya ada anggapan beberapa biaya yang bisa digratiskan. Untuk itu, dirinya meminta sekolah swasta meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu upaya promosi sekolah juga harus digalakkan lebih lagi.
Suryadi menambahkan, dari pembangunan tiga SMP negeri baru itu dirinya juga akan melakukan evaluasi jika memang dirasa merugikan sekolah swasta. Ketimpangan rasio jumlah lulusan dengan ketersediaan kuota di SMP negeri akan diantisipasi dengan penambahan rombel saja. “Jadi untuk opsi pembangunan unit sekolah baru akan kami pertimbangkan ulang,” tandas politisi Partai Golkar ini. (adk/dre/abm)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



