Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono mengatakan besaran bantuan itu mengikuti kemampuan anggaran yang ada. “Jadi besar kecilnya yang diterima bergantung pada ketersediaan anggaran,” dalih Rachmat, sapaan akrabnya.
Pihaknya menjelaskan sejak tahun 2021 lalu BOS yang diterima setiap sekolah tidak penuh. Rachmat menjelaskan bahwa setiap siswa SD dihitung Rp 50 ribu per anak setiap bulannya. Lebih lanjut Rp 50 ribu itu akan dikalikan jumlah keseluruhan siswa yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Lalu dikalikan 12 yang berarti dana tersebut diperuntukkan untuk satu tahun. Namun, karena ketersediaan anggaran naik turun, apalagi saat pandemi dulu, tahun 2021 lalu hanya dikalikan 4 saja. Itu artinya, dana BOS yang disalurkan sama dengan untuk empat bulan saja dari hitungan idealnya.
“Hitungannya sama tetapi untuk SMP dihitung 75 ribu untuk setiap siswanya,” imbuhnya. Rachmat menambahkan tahun ini malah akan dikalikan dua bulan saja. Itu artinya, sekolah-sekolah akan mendapatkan dana boskab yang lebih kecil dari tahun lalu. Penurunannya mencapai 50 persen. Jadi misalnya tahun lalu sekolah mendapatkan dana BOS sebesar Rp 50 juta, tahun ini hanya Rp 25 juta saja.
Rachmat menyampaikan penurunan dana bantuan tersebut juga akibat dana dari pusat ke daerah juga menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Sementara, terkait sekolah swasta yang berhenti mendapat sokongan dana dan pemda itu, Rachmat mengaku saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pembahasan. Dirinya tengah mengupayakan agar sekolah-sekolah swasta kembali mendapatkan kucuran dana BOS tersebut. “Mudah-mudahan bisa dialokasikan lagi termasuk untuk MI dan MTs,” tutupnya. (dre/abm)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



