Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selain kegiatan tersebut sebagai luaran Dosen Berkarya (Dokar), juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa melalui value transfer informasi, penguatan materi, kajian, dan kompetensi mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kegiatan BIMTEK Penyelenggaraan KLHS diikuti oleh Dosen dan mahasiswa SPUB khususnya prodi lingkungan serta PSLH (Pusat Studi Lingkungan Hidup) UB. Acara dibuka dengan pengarahan oleh Wadir 1 Fadillah Putra S.Sos., M. Si., M. Paff., Ph.D.
Acara hari pertama dibagi menjadi 2 sesi, yaitu Kerangka Kebijakan Environmental and Social Safeguard oleh Erik Teguh Primiantoro, S. Hut., MES. Sebagai Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dia menekankan pentingnya penyusunan dokumen KLHS dalam mendukung KRP oleh pemerintah daerah sebelum memberikan ijin terhadap berbagai proyek pembangunan. Dijelaskan pula perbedaan antara dokumen AMDAL dengan dokumen KLHS. Dokumen KLHS lebih menitikberatkan pada landscape sustainability sedangkan AMDAL pada project sutainability. Keduanya merupakan dokumen untuk memperoleh ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
“Contoh Best Practices Kajian Lingkungan KLHS dan KRP yang telah dilaksanakan untuk proses pendirian Ibu Kota Nusantara (IKN) dan masih dikaji untuk memenuhi standar pembangunan berkelanjutan,”ujarnya.
Kemudiam pamateri kedua yaitu Sri Handayani, M.Si. dan Hendaryanto, ST, M. Si menjelaskan tentang Strategic Environmental Assessment (SEA) Study - Merencanakan KLHS dan melakukan KLHS. Menurutnya setiap tahapan penyusunan dokumen KLHS harus melibatkan pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting karena adanya pengambilan keputusan untuk memberikan rekomendasi dalam perencanaan pembangunan.
Sesi terakhir diisi oleh Hendaryanto, ST, M. Si. Dengan judul materi kajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan. “Dampak Lingkungan Hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi namun dibatasi oleh batas ekologis,” tegas beliau.
Dia menambahkan bahwa batas ekologis adalah wilayah yang memiliki interkoneksi secara ekologis dan sosial dengan wilayah KRP.
Acara ditutup oleh Dr. Ir. Anthon Efani, MP. selaku Wadir 2 SPUB. Dengan adanya BIMTEK Penyelenggaraan KLHS ini, diharapkan SPUB, khususnya PSLP (dosen dan mahasiswa) memiliki pengetahuan yang cukup dalam upaya membantu penyusunan KLHS pemerintah daerah, melalui tenaga ahli yang handal dan berkualitas.
Sebagai Informasi, KLHS merupakan salah satu instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Walaupun UU PPLH telah disahkan sejak tahun 2009.
Namun penyusunan KLHS baru mulai diintensifkan secara nasional pada tahun 2016 yaitu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan setiap Pemerintah daerah untuk menyusun KLHS.
Penyusunan KLHS harus diikuti dengan ketersediaan SDM berkualitas yang menguasai peraturanperundang-undangan, teknis penyusunan, dan substansi muatan pokok KLHS. Oleh karena itu, PSLP merasa perlu untuk meng-upgrade kompetensi dosen secara berkala agar dapat membantu melayani dan memfasilitasi kebutuhan Pemerintah daerah secara optimal.
Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dosen dalam memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa dan sebagai tenaga ahli. Selain itu kerjasama ini diharapkan dapat memberikan pembekalan dan pengakuan kompetensi bagi mahasiswa PSLP dalam bentuk Sertifikat Pendamping Ijazah.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



