Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Plong, Tunjangan Profesi Guru SMA/SMK Akhirnya Cair

A
Penulis: Aditya Novrian❯
Ilustrasi guru di Kota Malang (dokumen radar malang)
Ilustrasi guru di Kota Malang (dokumen radar malang)
MALANG KOTA – Penantian para guru SMA/SMK menunggu pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akhirnya terjawab. Mulai Senin lalu (15/5), Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) untuk pencairan TPG telah diterbitkan Pemprov Jawa  Timur.

Artinya dalam waktu dekat guru SMA/SMK di Kota Malang dan Kota Batu akan cair. Salah seorang guru SMA Negeri Kota Malang Bunga (bukan nama sebenarnya) mengaku langsung berkomunikasi dengan guru-guru lainnya.

”Beberapa guru yang saya tanya juga SKTP-nya terbit tadi pagi (kemarin),” ucapnya.

Bunga mengaku lega karena sangat bergantung pada TPG untuk memenuhi kebutuhan. Meski pencairannya masih entah kapan, setidaknya kabar menerima TPG itu sudah dia kantongi.

Sebelumnya, TPG triwulan pertama tahun 2023 seharusnya cair sebelum Lebaran atau 22 April lalu. Sebab pencairannya juga diikuti pemberian THR sebesar 50 persen dari besaran TPG yang diterima. Pencariannya pun dilakukan saat itu juga.

Namun, guru-guru di Kota Malang dan Kota Batu tak mendapat jatah yang sama. Bahkan, SKTP pun tak kunjung terbit selama tiga pekan terakhir.

”Kalau SKTP belum terbit kami masih waswas karena kami salah apa,” ucap Bunga.

Ya, sebelumnya sejumlah guru mengalami keterlambatan yang lebih parah. Yakni sejak triwulan ketiga dan keempat tahun 2022 lalu. Namun, mulai Senin lalu (15/5) TPG sudah dicairkan.

”Jadi hari Senin kemarin ada yang sudah cair sekaligus untuk dua triwulan yang telat itu,” jelas dia.

TPG merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan itu diberikan setiap tiga bulan sekali.

Di tempat lain, Kepala Seksi SMA Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kota Malang dan Batu M Asrofi mengatakan, keterlambatan pencairan TPG dan penerbitan SKTP itu disebabkan karena beberapa prosedur yang harus dilalui. Sebab, kapasitas cabdin hanya menghimpun pemberkasan yang kemudian disetorkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

”Selanjutnya untuk penerbitan SKTP merupakan wewenang Kemendikbudristek,” ujarnya. (dre/adn)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

173 Ribu Guru Non-ASN Berpeluang Tetap Mengajar pada 2027, Ini Syaratnya

173 Ribu Guru Non-ASN Berpeluang Tetap Mengajar pada 2027, Ini Syaratnya

Kabar baik bagi ratusan ribu tenaga pendidik non-aparatur sipil negara (non-ASN). Pemerintah memastikan sebanyak 173.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri berpeluang memperoleh perpanjangan penugasan pada 2027

Guru PJOK SMPN 24 Ahmad Agung Firmansyah Kenalkan Strength Training dalam Pelajaran

Guru PJOK SMPN 24 Ahmad Agung Firmansyah Kenalkan Strength Training dalam Pelajaran

Berangkat dari pengalaman pribadi dan keprihatinan terhadap kebugaran siswa, Ahmad Agung Firmasyah mengenalkan strength training dalam pembelajaran PJOK SMPN 24 Kota Malang. Latihan mulai dari push-up hingga penggunaan d

126 Inovasi Guru Kota Malang Warnai Anugerah Guru Prima Jatim 2026

126 Inovasi Guru Kota Malang Warnai Anugerah Guru Prima Jatim 2026

Inovasi pem­belajaran tak lagi sebatas metode mengajar di depan kelas. Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dan koding mulai membuka peluang baru bagi pendidik untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kre­atif,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer