598 Guru di SD-SMP Negeri Kota Malang Masih Berstatus GTT

MALANG KOTA – Pengangkatan guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih cukup penting. Sebab, masih banyak guru yang berstatus tidak tetap (GTT). Di Kota Malang, tercatat ada 3.435 guru di SD dan SMP negeri.
Jumlah tersebut tersebar di 195 SD negeri dan 30 SMP negeri. Dari total itu, 598 di antaranya masih berstatus GTT. Sisanya sudah berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK.
Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Tujuwarno mengatakan, saat ini jumlah guru di Kota Malang juga masih belum ideal. Sebab, jumlahnya masih kurang. Itu disebabkan tingginya angka purna setiap bulannya. Tuju menyebut, rata-rata ada sekitar 30 guru yang purna tugas setiap bulannya.
Dia merinci, saat ini ada sebanyak 1.116 guru berstatus PNS yang bertugas di SD negeri. Sedangkan, untuk yang berstatus PPPK ada 786 orang. ”Kalau yang di SMP negeri PNS-nya ada 656 orang. Sementara, PPPK-nya ada 259 orang,” kata dia.
Tuju mengatakan bila beberapa GTT akan beralih status menjadi PPPK tak lama lagi. Sayangnya, dia tak bisa menyebut jumlah pastinya. ”Sebab, kami juga masih menunggu informasi jelasnya dari atasan,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam seleksi PPPK untuk formasi guru tak ada ketentuan khusus harus GTT di sekolah negeri dulu. Sebab, seleksinya terbuka untuk siapa saja. Namun, Tuju mengatakan jika ada porsi khusus untuk GTT yang sudah mengabdi di sekolah negeri.
Penambahan GTT saat ini tak bisa dilakukan sembarangan. Itu harus melalui sepengetahuan Disdikbud Kota Malang. Alias tak bisa diputuskan sepihak oleh sepihak. ”Sebab kaitannya dengan anggaran untuk menggajinya,” terangnya.
Selama ini, gaji GTT diambilkan dari dana BOSNAS dan BOSDA. Sementara, dana tersebut besarannya bergantung dari jumlah siswa yang ada. Untuk itu, kemampuan menggaji guru harus disesuaikan dengan dana yang tersedia. Tuju menambahkan, saat ini beberapa GTT memiliki tugas tambahan mengajar. Mengingat setiap sekolah memiliki rata-rata satu kekurangan guru.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Pujianto berharap kekurangan guru di sekolah negeri harus menjadi perhatian khusus. Sebab, itu berkaitan dengan kualitas pendidikan yang ada. Sehingga, pihaknya mendukung apabila segera dilakukan rekrutmen untuk GTT baru. Agar GTT yang sudah ada tak merangkap tugas mengajar. ”Tentu itu akan memengaruhi performa guru dalam mengajar,” ucapnya.
Selain itu, dalam perekrutan guru PPPK, Pujianto menyebut perlu adanya terobosan kebijakan. Sebab, selama ini dia melihat porsi prioritas untuk GTT masih kurang adil. Dia mengatakan, sudah seharusnya ada kuota khusus yang diberikan bagi GTT yang sudah berkhidmat di sekolah negeri. Terutama untuk yang sudah mengabdi lama. ”Saya rasa secara kompetensi dan pengalaman mengajar pun sudah tidak diragukan lagi,” pungkasnya. (dre/by)



