Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kota Malang Dapat Tambahan 288 Guru PPPK

Y

 


Advertisement

 

Siswi diajari guru dalam proses belajar di kelas 1 SDN 1 Wonokoyo Kota Malang
Siswi diajari guru dalam proses belajar di kelas 1 SDN 1 Wonokoyo Kota Malang

MALANG KOTA – Krisis guru di Kota Malang bakal bisa ditekan dengan kehadiran 288 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Guru PPPK itu langsung mendapatkan penempatan di Kota Malang sesuai Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang diterima akhir Agustus lalu.

Advertisement

Penambahan guru PPPK di Kota Malang bisa menambal kekosongan yang terus bertambah belakangan ini.

Rata-rata, ada 30 guru yang pensiun alias purna tugas setiap bulan.

Hal itu mengakibatkan jumlah guru sekolah negeri semakin berkurang.

Advertisement

Kekurangan tersebut tak bisa ditutup dengan perekrutan guru honorer.

Sebab, gaji guru honorer dibebankan kepada anggaran sekolah, sehingga tidak semua sekolah mampu menganggarkannya.

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Tujuwarno membenarkan.

”Untuk itu, dalam perekrutannya sekolah harus koordinasi dengan disdikbud,” ujar Tujuwarno, kemarin.

Selama ini, dia mengatakan, gaji guru honorer diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

Untuk itu, sekolah harus menghitung alokasi anggaran.

Pihaknya menambahkan, dari banyaknya guru yang pensiun, rata-rata sekolah kini memiliki kekurangan satu guru.

Dengan begitu, pengangkatan guru PPPK baru beberapa waktu lalu bisa langsung dilakukan penempatan.

Kendati begitu, Tuju mengaku ada beberapa sekolah yang juga memiliki kelebihan guru, meski jumlahnya tak banyak.

“Yang kelebihan ada. Paling hanya satu atau dua sekolah saja,” ungkapnya.

Jika dirata-rata jumlah kekurangannya mencapai 225 guru.

Namun pihaknya tak dapat menyebut secara pasti pembagian kekurangan untuk SD dan SMP-nya.

Tuju menerangkan, guru PPPK akan mengabdi sesuai dengan SK penempatannya.

Artinya dia tidak bisa dipindahkan.

Sehingga, guru PPPK akan mengajar di sekolah tertentu hingga akhir masa kontraknya.

Sedangkan yang bisa dipindahkan yakni guru-guru yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebab, gaji guru PNS tidak akan berpengaruh pada alokasi dana BOS maupun Bosda. (dre/dan)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Capai Rp 200 M, DPRD Kota Malang Waswas Gaji PPPK Bakal Ditanggung Pemkot Malang Lagi

Capai Rp 200 M, DPRD Kota Malang Waswas Gaji PPPK Bakal Ditanggung Pemkot Malang Lagi

Jelang pembahasan APBD 2027, ada satu pos pengeluaran yang masih abu-abu. Yakni belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemkot Tunggu Kepastian Aturan Gaji untuk PPPK

Pemkot Tunggu Kepastian Aturan Gaji untuk PPPK

Skema pengalihan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat belum masuk dalam pembahasan APBD 2027. Pemkot Malang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) untuk

PPPK di Malang Mau Diangkat Jadi PNS, Ini Tanggapan Pemkab Malang

PPPK di Malang Mau Diangkat Jadi PNS, Ini Tanggapan Pemkab Malang

Pemkab Malang masih menunggu juknis mengenai pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS. Ada ribuan yang berpotensi diangkat. Ini aturannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer