
MALANG KOTA – Krisis guru di Kota Malang bakal bisa ditekan dengan kehadiran 288 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru PPPK itu langsung mendapatkan penempatan di Kota Malang sesuai Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang diterima akhir Agustus lalu.
Penambahan guru PPPK di Kota Malang bisa menambal kekosongan yang terus bertambah belakangan ini.
Rata-rata, ada 30 guru yang pensiun alias purna tugas setiap bulan.
Hal itu mengakibatkan jumlah guru sekolah negeri semakin berkurang.
Kekurangan tersebut tak bisa ditutup dengan perekrutan guru honorer.
Sebab, gaji guru honorer dibebankan kepada anggaran sekolah, sehingga tidak semua sekolah mampu menganggarkannya.
Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Tujuwarno membenarkan.
”Untuk itu, dalam perekrutannya sekolah harus koordinasi dengan disdikbud,” ujar Tujuwarno, kemarin.
Selama ini, dia mengatakan, gaji guru honorer diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Untuk itu, sekolah harus menghitung alokasi anggaran.
Pihaknya menambahkan, dari banyaknya guru yang pensiun, rata-rata sekolah kini memiliki kekurangan satu guru.
Dengan begitu, pengangkatan guru PPPK baru beberapa waktu lalu bisa langsung dilakukan penempatan.
Kendati begitu, Tuju mengaku ada beberapa sekolah yang juga memiliki kelebihan guru, meski jumlahnya tak banyak.
“Yang kelebihan ada. Paling hanya satu atau dua sekolah saja,” ungkapnya.
Jika dirata-rata jumlah kekurangannya mencapai 225 guru.
Namun pihaknya tak dapat menyebut secara pasti pembagian kekurangan untuk SD dan SMP-nya.
Tuju menerangkan, guru PPPK akan mengabdi sesuai dengan SK penempatannya.
Artinya dia tidak bisa dipindahkan.
Sehingga, guru PPPK akan mengajar di sekolah tertentu hingga akhir masa kontraknya.
Sedangkan yang bisa dipindahkan yakni guru-guru yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebab, gaji guru PNS tidak akan berpengaruh pada alokasi dana BOS maupun Bosda. (dre/dan)



