Paket Seragam Gratis di Kota Malang Bakal Berupa Kain

MALANG KOTA – Realisasi wacana seragam gratis bakal dikerjakan dengan hati-hati. Pasalnya wacana itu menuai pro dan kontra ketika mencuat pada 28 Juli lalu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang memastikan seragam gratis tidak untuk semua siswa baru. Melainkan diberikan khusus untuk siswa tidak mampu saja.
Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, tiap tahun pihaknya telah menganggarkan paket seragam gratis. Tahun ini jumlahnya mencapai 3 ribu paket. Satu paket berisi seragam merah putih dan Pramuka untuk siswa SD. Sementara, seragam putih biru dan Pramuka untuk siswa SMP.
Suwarjana menyampaikan, jumlah paket seragam gratis yang telah dibagikan pada tahun ini sebenarnya meningkat 100 persen. Sebab, tahun lalu pemkot hanya menganggarkan 1.500 paket saja. “Ya tujuannya agar bantuan itu bisa menyasar masyarakat tidak mampu lebih banyak lagi,” ucapnya.
Terkait wacana seragam gratis bagi semua siswa baru SD dan SMP, Suwarjana mengaku butuh analisis lebih dalam lagi. Untuk sementara pihaknya sepakat dengan usulan DPRD Kota Malang sebelumnya. Yakni tahun depan kuota paket seragam gratis hanya perlu ditambah lagi. Alias bukan menggratiskan seragam bagi semua siswa baru.
Kemungkinan jumlahnya antara 4.000 hingga 5.000 paket seragam. Perubahan lainnya ada pada sasaran pemberian paket seragam gratis. Suwarjana mengatakan, saat ini penerima paket seragam gratis tidak hanya dari kalangan siswa baru saja. Melainkan dari kelas 1 hingga kelas 4 untuk jenjang SD. “Sementara untuk jenjang SMP bisa diterima oleh siswa baru dan siswa kelas 8,” imbuhnya.
Suwarjana juga berencana membagikan paket seragam dalam bentuk kain. Bukan lagi dalam bentuk seragam siap pakai. Alasannya, hal itu agar tetap memberikan ruang pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. ”Sebenarnya, selama ini siswa yang tidak mampu untuk membeli seragam itu tak banyak. Tidak lebih dari 10 persen,” tandasnya.
Sebelumnya, wacana seragam gratis itu dilempar oleh mantan Wali Kota Malang Sutiaji yang telah lengser pada 23 September lalu. Wacana itu dia sampaikan setelah kegiatan pendidikan anti-bullying di SMPN 20 Malang pada 28 Juli 2023. Wacana itu merespons kegaduhan akibat banderol harga seragam yang tak terstandar di tiap sekolah.
Tapi wacana itu malah ditolak sejumlah anggota DPRD Kota Malang. Banyak yang menilai kebijakan tersebut berpotensi buang-buang anggaran saja. Anggota Komisi D DRPD Kota Malang Suryadi mengatakan, seragam adalah kebutuhan personal. Sudah seharusnya itu menjadi tanggung jawab orang tua dalam pemenuhannya.
Suryadi menilai penyelenggaraan pendidikan adalah kolaborasi antara pemerintah dan peran serta masyarakat. Karena itu dia menyarankan agar masalah seragam bisa diatasi dengan penambahan kuota seragam gratis melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. (dre/fat)



