Tersisa 20 Calon Kepsek SMP Non-Guru Penggerak di Malang

Lulusan Diklat, Dinilai Unggul secara Manajerial
MALANG KOTA – Sekolah negeri di Kota Malang memiliki banyak lulusan guru penggerak. Namun belum semuanya punya kesempatan menjadi kepala sekolah (kepsek) dalam waktu dekat. Khususnya di tingkat SMP, masih ada 20 guru lulusan diklat kepala sekolah yang juga layak dipilih.
Data yang diterima Jawa Pos Radar Malang, jumlah guru penggerak di Kota Malang lulusan angkatan pertama hingga angkatan ketujuh mencapai 254 orang. Jumlah itu dipastikan bakal terus bertambah. Sebab, saat ini calon guru penggerak angkatan 8 sudah hampir lulus. Sementara untuk angkatan 9 masih dalam proses pendidikan.
Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Malang Pipit Pudji Astutik mengatakan, setiap jenjang pendidikan di Kota Malang sudah memiliki guru penggerak. Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Hingga angkatan ketujuh terdapat 28 guru penggerak dari TK, 98 guru penggerak dari SD, 51 guru penggerak dari SMP, dan 77 guru penggerak dari SMA.
”Dalam waktu dekat jumlah itu akan bertambah menjadi 330 guru penggerak. Sebab, guru penggerak angkatan 8 yang tinggal pameran panen karya berjumlah 76 orang,” ujar perempuan yang merupakan alumni guru penggerak angkatan pertama itu.
Menurut Pipit, animo guru untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi. Apalagi setelah Kemendikbudristek RI menetapkan syarat pengangkatan kepala sekolah haru dari alumni guru penggerak. Sebelumnya memang sempat turun lantaran proses pendidikan guru penggerak membutuhkan waktu cukup lama. Terlebih tugas-tugasnya yang sangat banyak.
“Angkatan pertama itu banyak yang ikut. Tapi setelah tau proses pendidikannya lama dan berat, akhirnya ada yang mundur,” ungkapnya.
Pipit menyebut manajemen waktu menjadi kunci keberhasilan dalam mengikuti program guru penggerak. Sebab proses pendidikan dilakukan di luar jam kerja. Tidak boleh mengganggu jam mengajar dan tugas lainnya. “Biasanya kami mulai pelatihan berdasar n kesepakatan dengan fasilitator guru penggerak dan instruktur guru penggerak. Bisa pukul 13.00, 15.00, bahkan pukul 19.00 juga pernah,” ujarnya.
Setidaknya ada 3 pertemuan dalam seminggu. Bergantung jumlah capaian pembelajaran yang ada pada setiap modul. Ada empat modul yang disampaikan selama proses pendidikan calon guru penggerak. Di antaranya paradigma dan visi guru penggerak, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah, dan selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi.
”Nah, masing-masing modul itu memiliki jumlah capaian pembelajaran yang berbeda-beda,” tegas perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala SDN Pandanwangi 3 itu.
Setiap satu bulan sekali juga ada pertemuan offline untuk lokakarya. Itu pun dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu. Tujuannya agar tidak mengganggu jam tugas mengajar. ”Saat itu saya ada enam kali lokakarya dan satu kali yang terakhir adalah pameran panen karya,” jelasnya.
Namun, lanjut Pipit, saat ini lama waktu pembelajaran lebih singkat dari pada saat dirinya dulu. Jika dulu mencapai sembilan bulan, saat ini cukup enam bulan. Materinya sebenarnya sama. Hanya dimampatkan saja.
Sudah 100 Persen untuk Jenjang SD
Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) SD Kota Malang Drs Didik Siswanto MPd mengatakan saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang sudah mulai mengangkat guru penggerak sebagai kepala sekolah. Terutama untuk kepala sekolah jenjang SD. Pasalnya saat ini calon kepala sekolah yang telah mengantongi sertifikat diklat sudah habis.
Sementara, untuk pengangkatan kepala sekolah jenjang SMP masih memprioritaskan lulusan diklat calon kepala sekolah. Stoknya masih cukup banyak. “Kalau untuk SMP masih ada sekitar 20 guru yang telah mengantongi sertifikat calon kepala sekolah,” ungkapnya.
Kendati begitu Didik menyampaikan bahwa guru penggerak bukanlah syarat utama. Sebab, seorang guru penggerak bisa diangkat menjadi kepala sekolah bila memenuhi syarat lainnya. Misalnya, pangkat, jabatan, dan pengalaman managerial. “Yang pakem adalah syarat pangkat. Yang pasti, pengangkatan kepala sekolah selama ini berlangsung objektif,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Ketenagaan Disdikbud Kota Malang Tujuwarno. Pengalaman dan kematangan emosional merupakan faktor penting bagi calon kepala sekolah. Karena itu, dia mendorong para guru senior untuk mengikuti program guru penggerak.
Tuju juga membenarkan bahwa belum semua kepala sekolah negeri yang dikukuhkan merupakan guru penggerak. Misalnya, pada 21 September lalu ada empat kepala sekolah yang dikukuhkan. Terdiri dari 31 kepala SD negeri dan 3 kepala SMP negeri. Tiga kepala SMP negeri yang baru dikukuhkan itu bukan alumni guru penggerak. ”Mereka masih merupakan lulusan diklat calon kepala sekolah,” terangnya.
Begitu juga kepala SD negeri yang dikukuhkan. Dari 34 orang, 18 di antaranya memang lulusan guru penggerak. Sisanya lulusan diklat calon kepala sekolah.
Menurut Tuju, kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak tak selalu ada untuk setiap angkatan yang dibuka. Misalnya, dari 9 angkatan yang sudah berjalan, Kota Malang mendapat jatah kuota 6 kali saja. Yakni pada angkatan 1, 2, 4, 7, 8, dan 9.
Hal itu juga diakui Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal Bidang Ketenagaan Disdikbud Kota Malang Wiwik Indarti. Menurutnya, setiap angkatan ditentukan kuota masing-masing. Kuota itu yang diperebutkan oleh guru se-Kota Malang. Mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA atau SMK. ”Tidak ada pembagian kuota lagi untuk tiap jenjangnya,” ucapnya.
Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga tahapan seleksi guru penggerak. Mulai dari mengunggah berkas administrasi plus esai, wawancara, dan simulasi mengajar. “Bila lolos tiga tahap itu selanjutnya adalah proses pendidikan,” ujarnya.
Sebaliknya, ada beberapa faktor yang menyebabkan guru-guru tak lolos mengikuti program itu. Di antaranya penulisan esai yang tidak sesuai dengan pengalaman riil mengajar di lapangan. Itu membuat guru kesulitan dalam menjawab pertanyaan pada tahap tes wawancara. Sebab, saat wawancara, yang ditanyakan seputar esai yang ditulis itu. Peserta akan dikejar di sana. ”Jadi, lebih baik esai ditulis mandiri berdasar pengalaman apa adanya saat kegiatan belajar mengajar,” terangnya.
Wiwik juga mengakui, untuk menjadi kepala sekolah, kompetensi guru penggerak masih perlu penguatan. Pasalnya, bila dibandingkan dengan materi diklat kepala sekolah, muatan materi manajerial dalam pendidikan guru penggerak dirasa sangat minim. Untuk itu, sertifikat guru penggerak harus dibarengi dengan pengalaman manajerial di lapangan. (dre/fat)



