
MALANG - Keluhan sejumlah mahasiswa atas mandeknya perkuliahan beberapa jurusan di Politeknik Kota Malang (Poltekom) sudah direspons Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).
Lembaga yang membawahi kampus swasta itu sudah berkomunikasi dengan Yayasan Poltekom.
Dalam surat yang sudah dikirim, sebenarnya mereka menjadwalkan bertemu untuk audiensi.
”Audiensi dijadwalkan Senin lalu, tapi diundur karena pihak kampus berhalangan. Nanti kami akan jadwalkan Minggu berikutnya,” terang Ketua APTISI Komisariat IV Wilayah Jawa Timur Prof Dyah Sawitri SE MM kemarin.
Dyah mengatakan, saat ini jurusan yang masih berjalan di Poltekom adalah D3 tehnik mekatronika, teknik informatika, dan telekomunikasi.
Sedangkan D4 destinasi pariwisata tidak terakreditasi.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa Poltekom menggelar aksi unjukrasa.
Mereka meminta kejelasan nasib lantaran sudah tidak mendapat perkuliahan sejak awal tahun ini.
Perkuliahan terakhir pada Desember 2022 lalu.
Selain itu, mahasiswa yang mengatasnamakan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekom itu juga menyebut beberapa dosen resign lantaran tidak menerima gaji dalam kurun waktu yang lama.
Namun hal itu dibantah seorang dosen Poltekom.
“Itu tidak benar,” ujar dosen yang enggan menyebutkan namanya itu.
Di sisi lain, dia mengatakan pencairan gaji kerap nunggak.
“Ini masih kurang dua bulan saja yang belum cair,” kata dia.
Dia mengatakan, pemberian gaji yang tidak penuh dan kerap menunggak itulah yang membuat banyak dosen resign.
Tapi beberapa masih bertahan.
Sedangkan salah seorang mahasiswa Prodi D4 Destinasi Pariwisata Poltekom Nurwahid Abdillah mengatakan, saat ini dirinya tengah menunggu sidang tugas akhir (TA).
Sebab, pasca TA-nya selesai, dia masih belum bisa melaksanakan sidang.
Itu lantaran prodinya masih dalam proses reakreditasi.
“Jadi ini masih menunggu sampai status akreditasinya turun,” ucapnya.
Wahid menyebut, hal itu juga menimpa lima teman seangkatannya.
Mereka juga belum bisa melaksanakan sidang, kendati TA mereka telah acc untuk melakukan sidang tersebut.
Wahid mengaku saat ini tengah menunggu kepastian itu sambil bekerja di sebuah restoran di Kota Malang.
Mahasiswa yang saat ini terhitung semester 13 itu was-was.
Pasalnya masa studinya tinggal tersisa dua semester saja.
“Batasnya kan sampai 7 tahun, 14 semester,” ungkapnya.
Namun, dari informasi yang diterima Wahid status akreditasi itu bakal turun satu sampai dua bulan lagi.
Selain persoalan gaji dosen dan kelanjutan studi para mahasiswa, pihak Poltekom juga memiliki tanggung jawab lain berupa pembayaran sewa.
Sebab, selama ini Poltekom berdiri di atas lahan seluas 2,3 hektar yang merupakan aset pemkot.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan mengatakan, nilai sewa sudah ditentukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Setiap tahun, nominal yang harus dibayarkan oleh Poltekom sebesar Rp 1,2 miliar.
”Kami akan memanggil pihak yayasan untuk memberi sosialisasi mengenai metode sewa. Mungkin dalam waktu dekat atau bulan ini,” kata dia.
Subkhan melanjutkan, pihaknya sudah mendengar berita terkait pihak yayasan yang diduga kesulitan membayar gaji dosen.
Jika benar ada persoalan-persoalan internal seperti kesulitan dalam pembayaran, Subkhan mengatakan, yayasan bisa mengajukan keringanan pada wali kota.
”Keringanan yang diajukan minimal 30 persen dan maksimal 50 persen. Karena mereka institusi pendidikan,” terang dia.
Keringanan yang sama juga diberi kepada kampus lain yang berdiri di atas aset pemkot seperti STIGMA, STIBA, dan Universitas Katolik Widya Karya.
Hal itu mengacu pada beberapa regulasi seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Nomor 1 Tahun 2020, dan Perwali Nomor 24 Tahun 2021.
Di tempat lain, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Titis Andayani menyebut, pemkot sudah pernah melakukan pembinaan.
Pembinaan yang dilakukan berupa wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, syarat kerja, dan jaminan sosial jika ada dosen yang diangkat menjadi karyawan tetap.
”Kalau ada dosen yang diangkat sebagai karyawan tetap, harus dituangkan dalam bentuk SK dan tidak perlu pencatatan karena statusnya bukan kontrak,” ucapnya.
Tahun depan, pembinaan secara intensif rencananya juga bakal dilakukan ke Poltekom.(dre/mel/dan)
