
MALANG KOTA – Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Malang nyaris kalah jauh dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Saat penerapan kenaikan UKT dibatalkan, besaran biaya kuliah menjadi relatif imbang.
Bahkan, UKT golongan tinggi kampus PTN-BH sudah lebih mahal dibanding SPP kampus swasta.
Potongan tambahan juga diberikan sesuai dengan tanggal registrasi.
Besarannya mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.
“Artinya, cepat masuk potongannya semakin banyak,” tambah Jati.
Jalur prestasi juga bisa mendapat potongan DPP sebesar 40 persen.
Sementara jalur tes akan membayar secara penuh.
Ada pula potongan khusus untuk putra abdi negara, PNS, hingga warga Sukun sebanyak 50 persen.
“DPP juga bisa diangsur selama lima kali sepanjang tiga semester,” ucap Dosen mata kuliah arsitektur tersebut.
Jati menambahkan, semua opsi potongan tersebut sengaja ditawarkan untuk menarik minat mahasiswa baru pada kampus swasta.
“Saya kira besaran biaya pendidikan itu sudah lebih murah daripada kampus negeri. Sementara fasilitas yang diberikan tak jauh berbeda,” tandasnya.
Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Prof Dr H Maskuri MSi mengungkapkan, biaya pendidikan di Unisma masih tetap.
Mereka menerapkan SPP flat dengan besaran Rp 4 juta untuk hampir semua program studi.
Hanya prodi pada Fakultas Kedokteran saja yang lebih tinggi.
Misalnya prodi Pendidikan Dokter yang membebankan SPP Rp 22,1 juta per semester.
Kemudian prodi Farmasi Rp 10,1 juta per semester.
Sementara prodi Administrasi Rumah Sakit Rp 4 juta per semester.
Maskuri menilai perbedaan PTN dengan PTS terletak pada adanya biaya lain di luar SPP.
Seperti dana pembinaan dan pengembangan mahasiswa baru dengan nominal Rp 2,2 juta.
”Dana pembinaan hanya satu kali saja untuk jas almamater, KTM, atau layanan kampus lain yang dibayarkan di awal masuk,” terangnya.
Unisma juga membebankan biaya Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) yang dikelompokkan berdasar pada tiga gelombang pendaftaran mahasiswa baru.
DPP gelombang pertama Rp 3,6 juta hingga 265 juta.
Gelombang kedua mulai dari Rp 4,2 juta hingga 285 juta.
Sementara gelombang terakhir mulai Rp 4,8 juta hingga Rp 300 juta.
”Nominal ratusan juta itu hanya kami kenakan untuk prodi Pendidikan Dokter. Itu karena prodi tersebut melakukan banyak kegiatan, seperti penggunaan laboratorium atau praktikum,” terangnya.(ori/fat)



