Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPOPP SMA dan SMK Kota Malang Cair Sembilan Bulan

A
Penulis: Aditya Novrian❯
Photo
Photo

Dispendik Jatim Minta Sekolah Atur Keuangan


Advertisement

MALANG KOTA – Pencairan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk SMA dan SMK di Kota Malang tahun ini tidak penuh.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur (Jatim) hanya mencairkan dana untuk sembilan bulan saja.

Padahal, dana tersebut dibutuhkan sekolah untuk memenuhi operasional sekolah selama satu tahun.

Advertisement

Kepala Dispendik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, mulanya BPOPP pencairan tahap pertama dialokasikan untuk enam bulan lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Pemprov Jatim.

Kemudian, suntikan dana itu ditambah lewat P-APBD sebanyak tiga bulan.

”Totalnya yang diterima tahun ini untuk sembilan bulan,” jelasnya.

Advertisement

Dirinya mengatakan, besaran BPOPP tak menentu.

Hal itu lantaran besar kecilnya dana yang disalurkan bergantung pada pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima Pemprov Jatim.

Sehingga, meskipun perhitungannya per siswa dalam satu bulan, jumlah besarannya tidak sama.

Lebih lanjut, Kepala Seksi (Kasi) SMA dan PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Malang dan Kota Batu M. Asrofi mengungkapkan, alokasi dana BPOPP didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2019 tentang BPOPP pada satuan pendidikan menengah.

Komponen pembiayaan dana BPOPP hanya untuk memenuhi kebutuhan yang belum ter-cover lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

”Khususnya diprioritaskan untuk sarana penunjang pembelajaran,” ungkapnya.

Seperti pengadaan alat atau media pembelajaran, penunjang ekstrakurikuler dan tambahan penghasilan untuk tenaga honorer yang belum ter-cover oleh BOS.

Namun, dirinya menyebut jika alokasi untuk gaji guru tidak bisa mengandalkan BPOPP saja.

Itu karena besaran BPOPP cukup fluktuatif tiap tahunnya.

Beberapa kali cair hanya untuk enam bulan hingga tujuh bulan saja.

Maka, jika tidak cair secara penuh, tak heran gaji guru akan terancam turut terpangkas

Sehingga, Asrofi mengimbau sekolah harus lebih pintar untuk memetakan kebutuhan yang ter-cover oleh BOS dan BPOPP.

Dengan demikian, meski pencairannya tak sama, alokasi dana yang dibutuhkan bisa tetap ter-cover.

”Kalau sekolah swasta bisa cari sumber dana lain dari yayasan,” kata dia.

Terpisah, Kepala SMK Negeri 3 Malang Lilik Sulistyowati mengatakan, kebutuhan operasional sebenarnya sudah ter-cover mayoritas dari BOS.

Besaran pemenuhan anggaran mencapai 80 persen.

Sehingga hanya butuh tambahan sekitar 20 persen saja untuk memenuhi kebutuhan.

Dana yang belum ter-cover berupa alat tulis yang masih kurang dan kebutuhan alat praktik.

BPOPP juga dialokasikan untuk gaji guru tidak tetap (GTT).

”Kami masih punya tiga GTT yang digaji lewat BPOPP,” tandasnya. (ori/adn)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Dari Bangku SMA ke Kursi Parlemen, Mengapa Sarjana Bukan Syarat Menjadi Anggota Dewan?

Dari Bangku SMA ke Kursi Parlemen, Mengapa Sarjana Bukan Syarat Menjadi Anggota Dewan?

Ketentuan mengenai salah satu syarat menjadi anggota dewan, yaitu pendidikan terakhir SMA atau sederajat, memang benar adanya.

90 Persen Siswa di Kota Malang dan Batu Ikuti Tes Kemampuan Akademik

90 Persen Siswa di Kota Malang dan Batu Ikuti Tes Kemampuan Akademik

Siswa SMA dan SMK Kota Malang dan Batu antusias dalam mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA). Hal ini terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa 96 persen siswa di Batu dan Malang mengikuti TKA.

TKA 2026 Digelar Oktober, Ini Jadwal dan Materi Ujiannya

TKA 2026 Digelar Oktober, Ini Jadwal dan Materi Ujiannya

Pendaftaran TKA 2026 untuk jenjang SMA, MA, SMK, dan sederajat masih berlangsung hingga 27 September 2026. Simak jadwal, ketentuan, dan informasi pelaksanaannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer