Ratusan SD Negeri di Malang Raya Kurang Murid, Kaji Opsi Merger

MALANG RAYA - Fakta banyaknya sekolah kekurangan murid setiap tahun menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Malang Raya.
Beberapa kali merger sudah pernah dilakukan, tapi penurunan jumlah murid masih terus terjadi.
Bahkan jumlah SD negeri yang kekurangan murid mencapai ratusan.
Misalnya di Kabupaten Malang.
Dari total 1.061 SD negeri, sekitar 100 di antaranya kekurangan murid.
Angka itu sudah jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2022/ 2023.
Saat itu terdapat 468 SD negeri yang kekurangan murid.
Tahun ini sebenarnya Pemkab Malang berencana melakukan merger terhadap 26 SD negeri.
Tapi karena belum ada kesepakatan, kemungkinan rencana itu belum bisa terlaksana hingga tahun depan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang Suwadji menjelaskan, ada beberapa syarat untuk melakukan merger sekolah.
Antara lain jumlah siswa kurang dari 60 anak.
Kemudian terdapat dua lembaga yang berada dalam satu halaman.
Usul merger juga bisa didasarkan pada kondisi penurunan jumlah siswa dari tahun sebelumnya, kekurangan guru, dan jarak antar sekolah yang tidak terlalu jauh.
Contohnya SDN Tumpuk renteng 1 yang diusulkan akan merger dengan SDN Tumpukrenteng 2.
”Jumlah siswa siswi di SDN Tumpuk renteng 1 itu cuma 42 anak dari enam kelas. Jadi, rata rata per kelas ada sekitar 8 sampai 9 anak,” kata Suwadji.
Idealnya, setiap rombongan belajar (rombel) untuk SD berjumlah 28 anak.
Jika jumlah siswa siswi di sebuah kelas kurang dari 28 anak, maka bisa dianggap kurang efektif.
Apalagi jika kurang dari 10 anak.
Tapi, rencana merger 26 SD negeri itu belum terealisasi hingga tahun depan 2025.
Sebab, proses merger sekolah juga harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak.
Seperti wali murid dan kepala desa.
”Tahun depan tidak ada merger sekolah lagi,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Di Kabupaten Malang, merger SD negeri terakhir kali dila kukan pada 2023.
Saat itu terjadi empat merger yang melibatkan sembilan sekolah.
Yakni SDN 3 Gadingkulon dengan SDN Sumbersekar 1 dan SDN Mulyoagung 1; SDN 5 Wonokerto dengan SDN 3 Rejosari; SDN 2 Jeru dengan SDN 1 Jeru; dan SDN 10 Tum pakrejo dengan SDN 2 Sri gonco.
Merger itu hanya memindahkan siswa dan guru.
Tidak ada penambahan bangunan. Kemudian, gedung sekolah yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk kegiatan lainnya.
Atau bisa juga diserahkan ke pemerintah desa setempat untuk dimanfaatkan. Asalkan pemanfaatan itu sudah mendapat izin dari bupati.
Berdasar data Dindik Kabupaten Malang, jumlah siswa SD negeri masih terus mengalami penurunan.
Pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat 169.568 siswa.
Sedangkan untuk tahun ajaran 2024/2025 menurun menjadi 167.146 siswa.
Kurangnya jumlah siswa itu disebabkan berbagai faktor.
Namun menurut Suwadji, secara umum merupakan dampak dari penurunan jumlah anak usia sekolah.
Faktor lainnya adalah peningkatan animo masyarakat untuk menyekolahkan anak nya ke lembaga pendidikan swasta.
Kota Malang Masih Mengkaji Jumlah SD negeri yang kekurangan murid di Kota Malang sebenarnya mencapai 101 sekolah.
Namun, merger belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Banyak pertimbangan yang harus dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Muflikh Adhim menjelaskan, merger harus mempertimbangkan lokasi bangunan sekolah.
Biasanya bisa dilakukan kalau bangunan bangunannya berada dalam satu area.
Misalnya yang terjadi di SD Ketawanggede.
Dulu, sekolah di Jalan Kerto Leksono Nomor 93 itu merupakan gabungan dari SD Ketawanggede 1 dan SD Ketawanggede 2.
“Karena bangunan sekolahnya berdempetan atau masih satu area, maka pada 2013 dimerger agar lebih efisien,” kata Adhim.
Sebelum itu juga dilakukan merger SDN Kesatrian 1 dan SDN Kesatrian 2.
Merger besar besaran bahkan pernah terjadi pada 2009.
Saat itu, Disdikbud Kota Malang melakukan merger terhadap lebih dari 60 SD menjadi 42 SD.
“Kebanyakan dua sekolah digabung menjadi satu. Tapi ada juga yang tiga sekolah dimerger menjadi satu,” terangnya.
Setelah 2013, Pemkot Malang belum pernah lagi melakukan merger SD negeri.
Salah satu alasannya adalah banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan.
Mulai dari penataan ulang kepala sekolah dan guru.
Para guru juga harus menyesuaikan treatment terhadap siswa maupun kebijakan kebijakan lain.
”Jangan sampai merger ini membuat salah satu pihak merasa dianakti rikan,” tegas pejabat eselon III B Pemkot Malang tersebut.
Kebijakan merger juga belum berlaku untuk SD di kawasan perbatasan.
Misalnya SDN Wonokoyo 2 yang setiap tahun tak mampu memenuhi pagu.
Sebenarnya ada peluang merger dengan sekolah lain di Wonokoyo.
Tapi hal itu akan menyulitkan para siswa karena jarak dua sekolah itu mencapai 3,4 kilometer.
Lebih Siap
Sedikit berbeda, Kota Batu telah melakukan merger SD negeri tahun ini.
Yakni SDN Sisir 2 dan SDN Sisir 5.
Tahun depan mereka juga berencana kembali menggabungkan tiga sekolah sekaligus.
Yaitu SDN Sisir 3, SDN Sisir 4, dan SDN Sisir 5.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Chori menjelaskan, merger SDN Sisir 2 didasarkan pertimbangan kekurangan siswa yang cukup ekstrem.
Saat itu hanya terdapat 22 siswa dalam satu sekolah.
Sementara, idealnya sekolah paling tidak memiliki pagu 28 siswa tiap rombongan belajar.
Setelah dimerger dengan SDN Sisir 5, bangunan SDN Sisir 2 akan digunakan untuk fasilitas penunjang pendidikan.
“Sedang kami kaji untuk rencana pembangunan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) center,” tuturnya.
Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Kota Batu Daud Andoko menambahkan, opsi merger dibuka apabila sekolah tersebut mengalami penurunan siswa dari tahun ke tahun.
Apalagi jika terdapat sekolah yang berdekatan.
”Kalau terdapat SD negeri yang berdekatan, kesannya memang berebut siswa,” terangnya.
Contohnya wacana yang akan dilakukan pada 2025 mendatang. Dinas Pendidikan Kota Batu berencana menggabungkan tiga sekolah sekaligus. Yakni SDN Sisir 3, SDN Sisir 4, dan SDN Sisir 5.
“Ketiga sekolah itu jumlah siswanya nanggung, tidak banyak dan tidak sedikit,” papar Daud.
Sehingga, opsi merger mulai dikaji untuk menggabungkan ketiga sekolah itu.
Daud mengatakan, menggabungkan sekolah akan lebih efisien dalam pengelolaan.
Baca Juga: Raih Skil Internasional, Ini Rekomendasi Tempat Kursus Bahasa Inggris di Malang yang Terjangakau
Termasuk menekan anggaran pendidikan karena operasional yang di perlukan juga akan berkurang.
Kendati begitu, opsi merger juga harus memperhatikan beberapa hal.
Misalnya, persiapan yang dilakukan memakan waktu cukup lama.
Sebab, menutup satu sekolah harus meluluskan seluruh siswanya terlebih dahulu.
”Belum lagi untuk memindah data pendidikan, juga butuh waktu,” tandasnya. (yun/mel/ori/fat)



