Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PTS Tak Khawatir Hadapi Efisiensi Bantuan dari Pusat

F

RIO/RADAR MALANG
RIO/RADAR MALANG

Terbiasa Mandiri, Perkuat Lini Usaha dan Kerja Sama

MALANG KOTA – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat untuk perguruan tinggi sempat dikhawatirkan berdampak pada kampus swasta.


Advertisement

Mereka dituntut untuk menyiapkan strategi selain meningkatkan uang kuliah dari mahasiswa.

Utamanya menjalankan unit bisnis yang dapat membantu operasional kampus.

Informasi pemangkasan dana bantuan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) diungkapkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada 12 Februari.

Advertisement

Nilai pemangkasan mencapai 50 persen.

Yakni dari pagu awal Rp 365 miliar menjadi sekitar Rp 182 miliar.

Sempat muncul kabar bahwa anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun beasiswa lainnya terdampak pemangkasan.

Advertisement

Namun kabar itu dibantah Mendiktisaintek yang baru, Brian Yuliarto, dalam rapat koordinasi bersama para rektor Perguruan Tinggi Negeri dan kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia di Jakarta pada 21 Februari lalu.

Bagi sebagian PTS, rencana pemangkasan bantuan dana dari pemerintah pusat tidak akan berdampak signifikan.

Misalnya yang diungkapkan Wakil Direktur IV Institut Asia Dr Ir Teguh Widodo MM.

Menurutnya, sejak awal PTS sudah dituntut mandiri dalam menghimpun pendapatan.

Salah satunya dengan mempertahankan atau memperbanyak jumlah mahasiswa.

Untuk saat ini, jumlah mahasiswa di Institut Asia mencapai 4.000 orang.

”Kami bisa bertahan karena jumlah mahasiswa yang banyak dan jam kuliah yang terbuka sampai malam,” sebutnya.

Sejak mendengar sinyal efisiensi anggaran, pihak kampus sudah melakukan ancang-ancang.

Antara lain efisiensi penggunaan fasilitas kampus tanpa mengurangi kualitas.

”Kalau sebelumnya kami menggunakan monitor besar untuk mengajar, sekarang lebih mengoptimalkan TV jenis LED yang hemat beberapa watt,” terang alumnus S3 Ilmu Ekonomi tersebut.

Optimisme yang sama diungkapkan Wakil Rektor III Universitas Merdeka (Unmer) Malang Dr Ana Mariani SSos MSi.

Dia menjelaskan, selama ini stimulan yang diberikan pemerintah pusat terhadap PTS berupa dana hibah.

Seperti untuk penelitian dosen dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Jumlah dana hibah yang diterima berbeda-beda.

Bergantung pengajuan dari masing-masing PTS dan yang disetujui.

Misalnya untuk MBKM, pihaknya pernah mendapat dana sekitar Rp 3 miliar.

Sebagian besar dana itu diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan pertukaran pelajar ke luar pulau.

Dana MBKM bisa membantu mahasiswa membeli tiket pesawat dan biaya hidup selama pertukaran pelajar.

”Jika ke depan tidak ada dana MBKM, otomatis pertukaran pelajar hanya dilakukan di perguruan tinggi mitra yang lokasinya dekat saja,” jelas Ana.

Selain MBKM, ada juga bantuan untuk tunjangan sertifikasi dosen.

Besarannya bergantung golongan dosen.

Sementara untuk gaji dosen, seluruhnya di-cover Unmer.

Artinya, gaji dosen tidak terdampak pemangkasan bantuan dari pemerintah pusat karena ditanggung sepenuhnya oleh yayasan.

Menurut Ana, yayasan juga memiliki unit bisnis.

Tujuannya menambah pendapatan yang nantinya diputar untuk operasional pendidikan.

”Tapi jumlah unit bisnis dan mekanismenya yang tahu yayasan,” imbuh perempuan yang pernah menjabat sebagai kepala bagian humas tersebut.

Di samping dana hibah, Unmer juga mendapat stimulan lain dari pemerintah pusat berupa KIP.

Namun jumlahnya tidak banyak.

Tahun lalu kuota KIP di Unmer sekitar 30 mahasiswa.

Terpisah, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi menyebut selama ini pihaknya tidak menerima bantuan kelembagaan PTS.

Untuk operasional kampus, UMM mengandalkan sektor lain, seperti optimalisasi aset dan unit bisnis Menurut Nazaruddin, saat ini pihaknya memiliki 15 unit bisnis strategis.

Di antaranya rumah sakit, tiga hotel, SPBU, bengkel, dan bank.

Langkah ini menjadikan UMM tidak sepenuhnya bergantung pada biaya kuliah mahasiswa, sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri yang berkelanjutan.

Dana Riset Salah satu pos yang akan terdampak pemangkasan dana bantuan untuk perguruan tinggi adalah dana riset berbasis kompetisi.

Merespons kebijakan itu, Universitas Islam Malang (Unisma) mencari berbagai alternatif untuk tetap dapat meningkatkan target penelitian.

Rektor Unisma Prof Drs H Junaidi MPd PhD mengatakan, pihaknya menyiasati pengurangan anggaran tersebut dengan mengalokasikan dana internal.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, sekarang meningkat sampai 100 persen,” tuturnya.

Setiap tahun Unisma mengalokasikan dana hibah untuk beberapa program penelitian.

Yakni Hibah penelitian internal Unisma, collaborative international research, hingga insentif untuk luaran penelitian.

Setiap dosen yang memublikasikan penelitian di jurnal-jurnal bereputasi akan diberi insentif.

Unisma juga meningkatkan kerja sama penelitian dengan universitas luar negeri.

Seperti dengan Universitas Sains Malaysia hingga Yala Rajabhat University, Thailand.

Artinya, meskipun dana penelitian dari pemerintah di pangkas, program penelitian di Unisma tetap berjalan.

Meski demikian, Junaidi berharap pemangkasan tersebut dibatalkan, terutama dana hibah eligible yang bisa diikuti oleh PTS.

Karena hanya melalui program tersebut PTS bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

Sementara untuk beasiswa KIP, pemerintah sudah memastikan tidak dipangkas.

Menurut Junaidi, beasiswa tersebut penting untuk mahasiswa yang datang dari keluarga tidak mampu.

”Toh, di kampus swasta, seringnya kami yang menombok (KIP),” ungkapnya. (mel/dur/fat)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Dua Atlet ISSI Kota Malang Berlaga di Popda dengan Biaya Sendiri   

Dua Atlet ISSI Kota Malang Berlaga di Popda dengan Biaya Sendiri  

Efisiensi anggaran Disporapar Kota Malang turut berdampak pada persiapan sejumlah cabang olahraga (cabor) menjelang Popda Jatim 2026. Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Malang juga harus menyesuikan

Polemik Keterbatasan Anggaran Popda, Dewan Desak Dialog Pemkot dan Wali Atlet

Polemik Keterbatasan Anggaran Popda, Dewan Desak Dialog Pemkot dan Wali Atlet

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menanggapi polemik atlet pelajar yang harus mengeluarkan biaya mandiri. Dana itu untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026

Dampak Efisiensi Anggaran Mulai Terasa, Damkar Kota Malang Perketat Seleksi Laporan dan Prioritaskan Kondisi Darurat

Dampak Efisiensi Anggaran Mulai Terasa, Damkar Kota Malang Perketat Seleksi Laporan dan Prioritaskan Kondisi Darurat

Damkar Kota Malang memperketat penyaringan laporan masyarakat di tengah efisiensi anggaran. Prioritas diberikan pada kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan lingkungan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer