
MALANG – Ratusan kepala sekolah (kasek) dan guru TK-SLB di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita dikumpulkan di pendapa agung kabupaten malang kemarin (11/7). Mereka mendapat sosialisasi mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan.
Bupati Malang H M. Sanusi hadir dalam sosialisasi tersebut. Dia menyampaikan, AD-ART harus sepenuhnya dipahami oleh anggota dan pemangku kepentingan, sehingga dapat menjalankan program kerja yang terarah dan akuntabel. “Selain itu, pemahaman AD-ART juga mampu menjaga marwah organisasi supaya tetap konsisten terhadap tujuan utamanya," ucapnya kemarin.
Dalam sosialisasi tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu juga akan memperbaiki dan terus mengevaluasi tata kelola yayasan. Dengan demikian, diharapkan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.
“Ya termasuk pendataan anggota (lembaga pendidikan). Mulai pengeluaran seperti gaji dan pemasukan seperti SPP. Kami sesuaikan dengan aturan,” kata dia.
Terpisah, Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Malang Raden Roro Feny Aryanti menyampaikan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pendataan anggota.
“Kami baru memulai proses pendataan guru dan tenaga pendidik (tendik). Dari pendataan itu, ternyata masih ada tendik yang belum S1, sehingga tidak mendapatkan hak-hak seperti pegawai yang sudah terdata di dapodik,” ucapnya.
Sosialisasi AD-ART tersebut sebagai langkah awal dalam melakukan pendataan anggota, utamanya lembaga pendidikan. Dia juga menyampaikan, hingga saat ini pembayaran SPP yang sebagian dialokasikan untuk gaji guru dan tenaga pendidik juga hanya terdata di masing-masing lembaga pendidikan. “Ada
309 lembaga pendidikan serta sekitar 1.300 guru dan tendik dalam naungan Yayasan Dharma Wanita. Sehingga sangat berpotensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” lanjutnya.
Selain itu, dia mengatakan, juga masih ada beberapa lembaga pendidikan yang masih menumpang di aset milik pemda dan pemdes. Hal itu dikhawatirkan dapat tergusur jika ada pembangunan atau kepentingan lainnya. (yun/dan).



