
MALANG KOTA – Wacana pengoperasian angkot pelajar diseriusi legislator. Para wakil rakyat akan mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mematangkan konsep, mulai skema pengadaan armada, rute, hingga biaya operasional.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakmadi mengatakan, pemberlakuan angkutan pelajar mampu mengurangi kendaraan pribadi. Sebab yang sebelumnya diantar atau menggunakan kendaraan ke sekolah. Dampaknya diyakini akan mengurai kemacetan arus lalu lintas. Terkait armada, bisa menggunakan transportasi umum.
Dito mengatakan, pengoperasian angkutan pelajar akan melengkapi Bus Halokes. Ke depan akan diatur supaya tidak tumpang tindih. Bisa memperluas jangkauan transportasi gratis bagi siswa di Kota Malang. "Untuk membahas ini, kami akan mengagendakan rapat lintas komisi, antara komisi C dan D. Kemudian dengan dinas perhubungan, dinas pendidikan, dan tentunya paguyuban sopir," ujar Dito kemarin.
Politisi partai NasDem itu menerangkan, kondisi jalan-jalan kecil di Kota Malang mendukung operasional angkutan pelajar. Sebab, bus Halokes belum bisa menjangkau hingga gang-gang. "Kami akan mendorong Pemkot Malang bisa menerapkan kebijakan subsidi ini. Tinggal kemauan saja dari pemerintah,” terangnya.
Ketika angkutan pelajar terwujud, Dito menambahkan, selanjutnya direncanakan pembatasan kendaraan pribadi ke sekolah. Menurutnya hal ini juga bisa diterapkan pada perguruan tinggi. "Setelah angkutan pelajar terintegrasi, Pemkot Malang harus berani tegas untuk melarang kendaraan pribadi dibawa ke sekolah. Sementara untuk kampus, bisa dilakukan kebijakan pembatasan," tandas legislator daerah pemilihan Lowokwaru itu.
Di lain pihak, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyampaikan, pihaknya akan membahas angkutan pelajar bersama dewan. "Banyak skema yang akan diterapkan untuk angkot pelajar. Bisa sistem BTS (Buy The Service) dan feeder, nanti akan dibahas bersama dewan," tuturnya.(adk/dan)




