Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Minta Pemkot Malang Bahas Konsep Angkot Pelajar

M
Penulis: Mahmudan❯
Ilustrasi angkutan pelajar.
Ilustrasi angkutan pelajar.

MALANG KOTA – Wacana pengoperasian angkot pelajar diseriusi legislator. Para wakil rakyat akan mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mematangkan konsep, mulai skema pengadaan armada, rute, hingga biaya operasional.


Advertisement

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakmadi mengatakan, pemberlakuan angkutan pelajar mampu mengurangi kendaraan pribadi. Sebab yang sebelumnya diantar atau menggunakan kendaraan ke sekolah. Dampaknya diyakini akan mengurai kemacetan arus lalu lintas. Terkait armada, bisa menggunakan transportasi umum.

Dito mengatakan, pengoperasian angkutan pelajar akan melengkapi Bus Halokes. Ke depan akan diatur supaya tidak tumpang tindih. Bisa memperluas jangkauan transportasi gratis bagi siswa di Kota Malang. "Untuk membahas ini, kami akan mengagendakan rapat lintas komisi, antara komisi C dan D. Kemudian dengan dinas perhubungan, dinas pendidikan, dan tentunya paguyuban sopir," ujar Dito kemarin.

Politisi partai NasDem itu menerangkan, kondisi jalan-jalan kecil di Kota Malang mendukung operasional angkutan pelajar. Sebab, bus Halokes belum bisa menjangkau hingga gang-gang. "Kami akan mendorong Pemkot Malang bisa menerapkan kebijakan subsidi ini. Tinggal kemauan saja dari pemerintah,” terangnya.

Advertisement

Ketika angkutan pelajar terwujud, Dito menambahkan, selanjutnya direncanakan pembatasan kendaraan pribadi ke sekolah. Menurutnya hal ini juga bisa diterapkan pada perguruan tinggi. "Setelah angkutan pelajar terintegrasi, Pemkot Malang harus berani tegas untuk melarang kendaraan pribadi dibawa ke sekolah. Sementara untuk kampus, bisa dilakukan kebijakan pembatasan," tandas legislator daerah pemilihan Lowokwaru itu.

Di lain pihak, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyampaikan, pihaknya akan membahas angkutan pelajar bersama dewan. "Banyak skema yang akan diterapkan untuk angkot pelajar. Bisa sistem BTS (Buy The Service) dan feeder, nanti akan dibahas bersama dewan," tuturnya.(adk/dan)

Photo
Photo

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Dari Bangku SMA ke Kursi Parlemen, Mengapa Sarjana Bukan Syarat Menjadi Anggota Dewan?

Dari Bangku SMA ke Kursi Parlemen, Mengapa Sarjana Bukan Syarat Menjadi Anggota Dewan?

Ketentuan mengenai salah satu syarat menjadi anggota dewan, yaitu pendidikan terakhir SMA atau sederajat, memang benar adanya.

Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di Malang, 220 Personel Gabungan Disiagakan

Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di Malang, 220 Personel Gabungan Disiagakan

Sebanyak 220 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu bersama elemen mahasiswa di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (21/10/2026).

Insentif Guru SD dan MI Swasta Diusulkan Naik Empat Kali Lipat Jadi Rp 1 Juta

Insentif Guru SD dan MI Swasta Diusulkan Naik Empat Kali Lipat Jadi Rp 1 Juta

Insentif guru SD dan MI swasta di Kabupaten Malang diusulkan naik dari Rp250 ribu menjadi Rp1 juta per bulan pada 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer