Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Guru Tagih Janji Bupati Terbitkan Perbup SPN  

I
Penulis: Indah Mei Yunita❯
PENGUATAN AGAMA: Para guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI bertemu anggota DPRD Kabupaten Malang, Kamis lalu (23/4).
PENGUATAN AGAMA: Para guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI bertemu anggota DPRD Kabupaten Malang, Kamis lalu (23/4).

Advertisement

KEPANJEN - Implementasi program Sekolah Plus Ngaji (SPN) yang diinisiasi sejak 2024 lalu terhambat. Utamanya dari guru yang bertugas mengajar ngaji di sekolah. Itu karena belum ada landasan hukum realisasi program tersebut.

Oleh karena itu, Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) menemui DPRD Kabupaten Malang. Mereka menagih janji pemerintah agar mengeluarkan payung hukum. “Sebelumnya sudah ada janji menerbitkan peraturan bupati (perbup) untuk muatan lokal (lokal). Namun, setelah dikaji, kami dijanjikan akan dijadikan ekstrakurikuler wajib," kata Ketua KKG PAI Kabupaten Malang Bahrodin setelah rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.

Advertisement

Namun hingga kini, dia mengatakan, kejelasan terkait regulasi tersebut belum terbit. Sehingga muncul gesekan antar guru. Misalnya guru enggan membantu menjalankan SPN karena merasa bukan menjadi tanggung jawabnya. “Kalau ada landasan hukum, penerapannya bukan hanya tanggung jawab guru agama, melainkan seluruh warga sekolah,” ucap koordinator SPN itu.

Meski ada gesekan, dia menyebut, program tetap berjalan. Sebab, program tersebut untuk meningkatkan citra sekolah negeri di hadapan masyarakat. Menurutnya, selama ini, masyarakat kurang minat menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah negeri karena pendidikan agamanya kurang. Dengan SPN, praktik pendidikan agama disampaikan dengan porsi lebih banyak dibanding pelajaran biasa.

Advertisement

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok mengatakan, pihaknya akan mendorong bupati menerbitkan perbup SPN menjadi muatan lokal. Perbup tersebut sebagai payung hukum yang mengatur teknis dan anggaran program SPN.

“Saat ini, guru yang mengajar SPN belum mendapat alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah. Sehingga seperti bekerja tidak formal,” kata politisi PDIP itu.

Karena belum ada regulasi, lanjutnya, pengajaran mengaji tersebut juga tidak bisa dihitung sebagai jam mengajar. Penganggaran untuk program SPN nantinya diusulkan masuk di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Malang. Sebab, alokasi untuk dinas pendidikan sudah terlalu banyak.(yun/dan)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Dua Siswa SMKN 2 Turen Borong Prestasi Esai Jatim dan Olimpiade Nasional

Dua Siswa SMKN 2 Turen Borong Prestasi Esai Jatim dan Olimpiade Nasional

Prestasi membanggakan kembali diraih siswa SMKN 2 Turen di tingkat regional dan nasional. Dua siswa berhasil mengharumkan nama sekolah melalui capaian di bidang literasi dan akademik.

Akses Tertutup Perumahan, Warga Wadul Dewan

Akses Tertutup Perumahan, Warga Wadul Dewan

Akses tertutup tembok perumahan, warga wadul ke legislator. Pengaduan warga direspons wakil rakyat dengan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kamis lalu (1/9).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer