Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peringati May Day, Buruh dan Mahasiswa Tetap Memprotes UU Cipta Kerja dan Sistem Outsourcing

AN
TUNTUTAN MASIH SAMA: Massa dari kalangan mahasiswa dan buruh menggelar aksi di Alun-Alun Tugu Malang, kemarin siang (1/5). Mereka memprotes UU Cipta Kerja dan sistem outsourcing. (DARMONO/RADAR MALANG) 
TUNTUTAN MASIH SAMA: Massa dari kalangan mahasiswa dan buruh menggelar aksi di Alun-Alun Tugu Malang, kemarin siang (1/5). Mereka memprotes UU Cipta Kerja dan sistem outsourcing. (DARMONO/RADAR MALANG)  

Advertisement

MALANG KOTA, RADAR MALANG - Protes terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terus menggema. Seperti disampaikan ratusan massa dari kalangan buruh dan mahasiswa, kemarin (1/5). Berkumpul di Alun-Alun Tugu Malang, mereka tidak hanya datang untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) saja.  

Mereka juga menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang percepatan penciptaan lapangan kerja. Singga saat ini, aturan itu dinilai tidak sah dan cacat hukum meski sudah dilakukan perbaikan. Banyak buruh dirugikan karena perubahan aturan mengenai upah minimum, kontrak kerja (PKWT), pesangon, hingga waktu lembur.

 

Advertisement

TAMPUNG ASPIRASI: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat (tiga dari kiri) menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua SPSI Kota Malang Suhirno (tiga dari kanan) pada peringatan May Day di Hotel Savana, kemarin. (ANDIKA SATRIA PERDANA/RADAR MALANG)
TAMPUNG ASPIRASI: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat (tiga dari kiri) menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua SPSI Kota Malang Suhirno (tiga dari kanan) pada peringatan May Day di Hotel Savana, kemarin. (ANDIKA SATRIA PERDANA/RADAR MALANG)

”Sampai hari ini kurang enam bulan dari tenggat waktu yang ditetapkan, pencabutan undang-undang itu belum masuk Prolegnas 2026,” ujar Misdi, Koordinator Massa dari Serikat Pekerja Buruh Indonesia (SPBI) Malang Raya. Dari kondisi itu, dia menilai negara sengaja mengulur waktu dan memperpanjang penindasan terhadap kaum buruh.

Karena itu, dia bersama buruh dan mahasiswa terus menggemakan penolakan. Keresahan utamanya terkait kepastian hukum hubungan kerja hingga besaran upah. Contohnya yakni durasi kontrak kerja.

Saat ini, dia menyebut banyak penyedia kerja yang mengontrak pegawai dengan durasi yang tidak jelas. Dulu, penyedia kerja bisa mengontrak karyawan selama dua tahun. Lalu bisa diperpanjang satu kali dengan durasi tidak lebih dari satu tahun.

Namun saat ini kontrak bisa berlangsung sampai 5 hingga 10 tahun. ”Apalagi ditambah dukungan dari Peraturan Menteri yang baru,” lanjut Misdi.

Pihaknya juga menyoroti aturan outsourcing yang sempat diperketat jadi enam jenis pekerjaan. Namun saat ini semua jenis pekerjaan bisa dialihkan ke outsourcing. Itu menjadi sumber kekhawatiran pekerja kontrak yang sewaktu-waktu bisa didepak.

Aksi demo kemarin juga diisi dengan berbagai pertunjukan. Mulai orasi dari buruh dan mahasiswa tentang upah pekerja yang belum maksimal. Ada juga pertunjukan teatrikal dan musik untuk merayakan hari buruh nasional.

Pemkot Gelar Peringatan May Day di Hotel

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Squishy Kembali Populer, Jadi Teman Anak Muda untuk Melepas Penat

Squishy Kembali Populer, Jadi Teman Anak Muda untuk Melepas Penat

Squishy kembali populer di kalangan anak muda. Selain dikoleksi, mainan kenyal ini menjadi teman bersantai dan mengalihkan pikiran saat penat.

Ajudan Gubernur Kaltim Minta Maaf Usai Senggol Mahasiswa saat Demo

Ajudan Gubernur Kaltim Minta Maaf Usai Senggol Mahasiswa saat Demo

Ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, Asky Rizal Toding, menyampaikan permohonan maaf setelah video dirinya menyenggol mahasiswa saat demonstrasi viral di media sosial.

Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di Malang, 220 Personel Gabungan Disiagakan

Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di Malang, 220 Personel Gabungan Disiagakan

Sebanyak 220 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu bersama elemen mahasiswa di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (21/10/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer