MALANG KOTA - Setelah sempat molor sampai triwulan ketiga, dana dari program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA swasta di Kota Malang akhirnya cair.
Seperti diberitakan sebelumnya, keterlambatan BPOPP itu sempat menuai protes. Sebab, sebagian sekolah swasta masih mengandalkan dana itu untuk kebutuhan operasional. Salah satunya untuk menggaji guru.
Tak pelak, banyak guru yang akhirnya terpaksa tak menerima gaji beberapa bulan. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Malang Rosdiana Amini mengatakan, sejumlah SMA sebelumnya telah melakukan pemberkasan ulang terkait pengajuan dana BPOPP tersebut. Itu dilakukan pada pertengahan bulan lalu.
Pemberkasan ulang itu dilakukan untuk menyesuaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rosdiana menjelaskan, RKAS dibuat sekolah setiap satu tahun sekali.
Dalam RKAS itu terdapat rincian kebutuhan biaya operasional sekolah selama satu tahun. Dari kebutuhan itu, akan dimasukkan pula sumber pembiayaannya.
Salah satunya yang bersumber dari dana BPOPP. Selain itu, ada pula yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan iuran masyarakat.
Karena itu wajar bila keterlambatan pencairan dana itu berdampak pada kestabilan pembiayaan operasional sekolah.
”Untuk itu kemarin ada tambahan dana BPOPP satu bulan. Tapi sekolah harus melakukan penyesuaian dengan RKAS dan pemberkasan ulang,” ucapnya.
Hal itu dibenarkan Sekretaris MKKS SMA Swasta Kota Malang Yusmin Supriatiningsih. Dia menyebut setelah pemberkasan ulang selesai, SK pencairan langsung terbit.
”Intinya dengan terbitnya SK pencairan itu dana BPOPP sudah pasti cair,” ucapnya. Yusmin mengaku telah mendapat kabar pencairan dana BPOPP mulai Rabu lalu (23/8).
Meski begitu, dia masih belum mengecek penyaluran di sekolahnya. ”Tapi teman-teman sudah banyak yang laporan sudah menerima,” tambah dia.
Yusmin mengatakan, dana tersebut langsung disalurkan ke rekening sekolah masing-masing.
Pihaknya mengatakan, BPOPP yang sudah cair itu untuk alokasi bantuan selama 6 bulan. Yusmin menjelaskan, dana BPOPP memang tak selalu genap untuk 12 bulan dalam satu tahun.
Sebab, Pemprov Jawa Timur yang mengalokasikannya bakal menyesuaikan alokasinya dengan kemampuan anggaran.
”Tahun lalu dana itu cair untuk 7 bulan,” ungkapnya. Besaran dana BPOPP yang diterima bergantung jumlah siswa yang ada di masing-masing sekolah. Setiap siswa dijatah mendapatkan dana Rp 120 ribu setiap bulan.
Idealnya nominal itu dikalikan 12 bulan. Namun, sekali lagi itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov Jawa Timur. Untuk itu, beberapa tahun terakhir dana itu hanya cair untuk 7 bulan saja. (dre/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana