Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Kumpulkan LADK, Ini Sanksi yang Menunggu Paslon

E
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini saat launching Pilkada. (Imam Nasrodin/Radar Malang)
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini saat launching Pilkada. (Imam Nasrodin/Radar Malang)
KEPANJEN - Hingga pukul 15.00 hari ini (25/9) masih belum ada pasangan calon (paslon) yang menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang. Padahal, LADK ini menjadi syarat mutlak paslon untuk bisa melakukan rapat umum terbuka (kampanye terbuka) besok (26/9).

“Sampai sekarang (pukul 15.00 WIB) masih belum ada yang menyerahkan (LADK) ke kami,” kata Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini, Jumat (25/9).

Menurutnya, KPU akan menunggu maksimal pukul 00.00 hari ini (25/9). Karena sesuai PKU nomor 05 2017 dijelaskan bahwa LADK tersebut diserahkan maksimal H-1 dari pelaksanaan kampanye terbuka Pilkada 2020 Kabupaten Malang. “Sesuai aturan, hari ini penyerahan terakhir,” terangnya.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika menyampaikan, jika paslon tidak menyerahkan sesuai tahapan, maka paslon berpotensi untuk dibatalkan. Karena hal ini menjadi salah satu tahapan yang harus dijalankan oleh paslon.

“Kami juga sudah melakukan sosialisasi ke pihak paslon. Sanksinya bisa berpotensi pembatalan,” ungkap pria yang hobi fotografi ini.

Pewarta: Imam Nasrodin

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Malang Hibahkan Rp 100 Juta ke KPU, Khusus Biayai Program Non-Tahapan Pemilu 2026

Pemkab Malang Hibahkan Rp 100 Juta ke KPU, Khusus Biayai Program Non-Tahapan Pemilu 2026

Pemkab Malang mengalokasikan dana hibah Rp 100 juta kepada KPU Kabupaten Malang. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program kelembagaan di luar tahapan pemilu dan pilkada sepanjang 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer