Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
KIPP Ingatkan Paslon Pilbup Malang Taat Aturan Berkampanye
S
Penulis: Shuvia Rahma❯

Ketua KIPP Malang Raya, Dedy Setiawan Hariadi mengatakan, potensi ketidaknetralan ASN dalam pilkada di kabupaten Malang ini cukup besar. Mengingat, ada 3 calon yang merupakan punggawa besar dalam tataran kepemerintahan. yang pertama mantan DPR RI Komisi X, Lathifah Shohib, yang saat ini diusung menjadi calon Bupati oleh PKB. Kedua, petahana, HM Sanusi, yang diusung menjadi cabup oleh PDIP. Dan yang ketiga adalah mantan ketua DPRD kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, yang sekarang menjadi calon wakil bupati mendampingi Sanusi.
"Kami bersama tim relawan yang sudah tersebar di seluruh Kecamatan, akan terus memantau perjalanan kampanye ini. apabila ditemukan ada pelanggaran dari ASN maka kami akan langsung melaporkannya kepada Bawaslu dan juga media dengan hasil bukti yang kami temukan," ungkapnya.
Lebih detail, ia menerangkan, ada beberapa hal yang dilarang oleh paslon saat berkampanye. "Tidak melakukan kampanye hitam menyerang pribadi pasangan calon tertentu ataupun menyebarkan informasi hoax yang dapat menimbulkan gesekan horisontal di antara para pendukung pasangan calon," ujar Dedy.
Selain itu. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah ataupun tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye juga dilarang. Terlebih, untuk pasangan calon yang telah melepaskan jabatannya sebagai bupati atau ketua DPRD, wajib berhenti dari segala bentuk kegiatanya sebagai pejabat daerah, karena haknya sebagai pemerintah otomatis hilang sejak ditetapkan sebagai calon Kepala daerah.
"Bawaslu dapat menindak tegas sanksi diskualifikasi terhadap calon tersebut, karena secara administratif patut diduga menyerahkan dokumen palsu terkait pernyataan pengunduran dirinya," imbuh Dedy.
Aturan dalam pandemi ini, Paslon wajib taat protokol kesehatan dalam berkampanye, serta tidak menciptakan kerumunan massa, untuk menghidari penyebaran covid-19. Tak hanya kepada paslon, KIPP juga memberikan himbauan untuk kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta pejabat penting lain di dalam birokrat, untuk memosisikan diri netral dengan tidak menyalahgunakan kewenangan program dengan tujuan memfasilitasi kegiatan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
"Termasuk penyalahgunaan anggaran APBD penanganan pandemi, penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu," ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan, agar OPD tak memobilisasi pejabat struktural pemerintah sampai di tingkat kepala kelurahan, untuk mendukung salah satu paslon. Termasuk tidak menggerakkan pengurus RT dan RW untuk mendukung pasangan calon tertentu.
"Tak ketinggalan, para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri untuk tidak terlibat politik praktis dukung mendukung kepada pasangan calon tertentu," katanya.
Sebagai penyelenggara pemilihan yang menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran, KIPP menghimbau Bawaslu dapat bertugas secara profesional, netral, dan tidak berpihak pada salah satu paslon. "KIPP tidak segan melaporkan segala bentuk pelanggaran etik profesi penyelenggara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," urainya.
Terakhir, dia berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mengawasi segala aktivitas politik pasangan calon. Terutama dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye salah satu paslon.
"KIPP mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan dan pelanggarannya. Kami membuka call center pengaduan masyarakat 24 jam nonstop, untuk menerima laporan pelanggaran dari masyarakat," pungkas Dedy.
Pewarta: Achmad Fikyansyah
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



