Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Debat Pamungkas, Sandi dan Ladub Kompak Bangun Mal Pelayanan Publik
E
Penulis: Editor : Hendarmono Al S.❯

Sedangkan, paslon Malang Jejeg Heri Cahyono-Gunadi Handoko lebih mengkritisi kinerja pemerintah Kabupaten Malang yang dinilai kurang maksimal dalam debat yang mengangkat tema besar: ‘Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik’. Seperti lambatnya proses perizinan, bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, dan antrean pengurusan KTP yang tak kunjung selesai.
“Deretan perizinan yang hanya Tuhan dan dia yang tahu selesainya kapan. Jadi kabupaten yang besar membutuhkan manajemen yang besar,” kata Heri.
Tak hanya itu, Heri melanjutkan, jika terpilih, akan menggaji RT/RW masing-masing Rp 300 ribu dan Rp 500 ribu per bulan. Hal ini untuk memberi semangat dalam rangka menyiapkan manjemen besar Kabupaten Malang. “Kami akan gratiskan berobat untuk semua warga hanya dengan menunjukkan KTP,” terangnya.
Sementara itu, Sanusi, calon bupati Malang Makmur menyampaikan, pihaknya akan menggratiskan biaya berobat bagi masyarakat kurang mampu. Sedangkan, di bidang perizinan bakal membuat mal layanan publik. “Hari ini kami dapat juara tiga sebagai layanan terbaik Dispendukcapil di Jatim,” ungkap mantan Wakil Bupati Malang ini.
Tak hanya itu, paslon Sandi juga punya program layanan publik Jebolanduk, yaitu jemput bola layanan kependudukan. Selain itu, juga punya program Ketanireng, yaitu kependudukan dan kesehatan mari bareng. “Kami juga punya program layanan administrasi jalur khusus chating,” imbuh Didik Gatot Subroto, calon wakil Bupati dari Malang Makmur.
Sedangkan, paslon nomor urut dua, Malang Bangkit, lebih mengedepankan layanan publik yang responsif, berkualitas dan terjangkau. Dimana ada mal layanan publik dan satu desa satu mobil layanan. “Kami juga bakal membuat layanan publik berbasis digital,” jelas Lathifah Sohib, calon bupati dari Malang Bangkit.
Tak hanya itu, lanjut Lathifah, paslon Malang Bangkit ini juga ‘mengkritik’ kinerja Pemerintah Kabupaten Malang saat ini. Yaitu indeks reformasi birokrasi pemkab mengalami penurunan, yaitu dari 79,92 persen menjadi 68,83 persen. “Berdasarkan data Provinsi Jawa Timur, sistem layanan publik Kabupaten Malang ada 15 inovasi. Ini jauh dibandingkan Kabupaten Ngawi yang mencapai 46 inovasi layanan publik,” imbuh politikus PKB ini.
Terpisah, Ketua KPU Kabupayen Malang Anis Suhartini berharap agar semua paslon memanfaatkan sebaik mungkin debat pilkada pamungkas ini. Sehingga, program-programnya bisa tersampaikan kepada calon pemilih dengan baik. “Supaya masyarakat dapat referensi calon pemimpin yang jujur dan berintegritas,” tegas perempuan yang menjadi komisioner KPU dua periode ini.
Pewarta: Imam Nasrodin
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

