Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kudeta Myanmar, Militer Blokir Facebook

S
Penulis: Shuvia Rahma❯
Warga Myanmar melakukan aksi turun ke jalan untuk menentang kudeta militer (BBC/istimewa)
Warga Myanmar melakukan aksi turun ke jalan untuk menentang kudeta militer (BBC/istimewa)
RADAR MALANG – Dengan alasan stabilitas, pemegang kekuasaan tertinggi militer memblokir akses Facebook beberapa hari setelah mereka menggulingkan pemerintah demokratis. Menurut para pejabat, Facebok merupakan satu-satunya akses ke platform media sosial bagi banyak orang di Myanmar.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan akses ke Facebook akan diblokir hingga 7 Februari. Namun menurut laporan, Facebook masih bisa diakses secara sporadis. Facebook memang digunakan sebagai titik temu bagi masyarakat Myanmar untuk menentang kudeta pada Senin (1/2) lalu.

Setengah dari 54 juta penduduk Myanmar menggunakan platform tersebut dan para aktivis telah membuat sebuah halaman untuk mengoordinir penentangan terhadap kudeta militer. Bahkan Facebook ikut mengizinkan platformnya secara khusus digunakan penduduk Myanmar tanpa biaya data untuk menghindari biaya telekomunikasi yang mahal.

Melansir dari BBC, Jumat (5/2), merespon pemblokiran aplikasinya, Facebook mendesak pihak berwenang untuk kembali memulihkan konektivitas agar orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka, serta dapat mengakses informasi penting.

Sementara itu, terjadi beberapa demonstrasi kecil di Mandalay dan Yangon dengan membunyikan panci dan klakson mobil sebagai bentuk protes. “Saya berharap itu akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukanlah cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju,” ujar Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Myanmar dikenal dengan negara yang pernah dikuasai oleh pemerintahan militer dari tahun 1962 sampai 2011 yang menyebabkan kecaman dan sanksi internasional. Hingga Aung San Suu Kyi yang menghabiskan waktu bertahun-tahun berkampanye untuk reformasi demokrasi.

Penulis: Aulia Hamazunnisa

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer