Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lindungi Kerahasiaan Data NIK dan NPWP, Presiden Terbitkan Perpres

A
Penulis: Ahmad Yani❯
Presiden Jokowi (ist)
Presiden Jokowi (ist)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kewajiban penyelenggara negara yang melakukan pelayanan publik merahasiakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut termuat dalam Perpres Nomor 83/2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik tertanggal 9 September 2021.

“Penyelenggara wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 11 seperti dikutip Antara, Rabu (29/9).

Dalam pertimbangan Perpres, disebutkan bahwa penggunaan nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi berupa NIK dan/atau NPWP merupakan rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pencantuman NIK dan/atau NPWP dimaksudkan sebagai (1) penanda identitas untuk setiap pemberian pelayanan publik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas permohonan pelayanan publik yang disampaikan, atau (2) penanda identitas untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di NKRI.

Dalam penerapannya, NIK menjadi penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP; NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP; dan NPWP sebagai penanda identitas bagi badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK sebagaimana dikutip pada pasal 4.

Penyelenggara negara yang melakukan bertanggung jawab atas keakuratan dan validasi NIK adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk NPWP adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak merujuk pasal 6.

Selanjutnya untuk menjaga keakuratan dan validitas NIK maupun NPWP, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan dan basis data perpajakan secara berkelanjutan, hal itu tertuang dalam pasal 8.

Data penerima layanan yang telah dilengkapi NIK dan/atau NPWP dan telah tervalidasi dapat dipakai untuk:
1. Pencegahan tindak pidana korupsi
2. Pencegahan tindak pidana pencucian uang
3. Kepentingan perpajakan
4. Pemutakhiran data identitas dalam Data Kependudukan
5. Tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jokowi menetapkan jangka waktu dua tahun bagi penyelenggara negara untuk menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di Indonesia sejak berlakunya Perpres 83 tahun 2021.

Sumber: JawaPos.com

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Apa itu NIK, KK, dan KTP? Ini Penjelasan Lengkapnya

Apa itu NIK, KK, dan KTP? Ini Penjelasan Lengkapnya

Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan tiga dokumen penting dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

Respons Perpres soal LGBTQ, Puguh Wiji Pamungkas Anggota DPRD Jatim Dorong Pemprov Siapkan Regulasi Turunan

Respons Perpres soal LGBTQ, Puguh Wiji Pamungkas Anggota DPRD Jatim Dorong Pemprov Siapkan Regulasi Turunan

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan regulasi turunan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang menetapkan

Dispendukcapil Malang Kejar Target 30 Persen Warga Aktivasi KTP Digital

Dispendukcapil Malang Kejar Target 30 Persen Warga Aktivasi KTP Digital

Dispendukcapil Kota Malang kejar target nasional 30 persen aktivasi KTP digital pada 2026, sambil hadapi tantangan kesenjangan layanan adminduk konvensional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer