Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum 24 Jam, PKS Cabut Program Poligami Untuk Kader

S
Penulis: Shuvia Rahma❯
Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat menjelaskan dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola partai yang baik dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai masukan masyarakat, maka pihaknya mencabut Tazkira
Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat menjelaskan dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola partai yang baik dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai masukan masyarakat, maka pihaknya mencabut Tazkira
RADAR MALANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat program solidaritas tiga pihak. Program baru tersebut adalah saran bagi kader partai berlogo bulan sabit kembar untuk bisa melakukan poligami dengan janda atau aromil.

Saat dikonfirmasi, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat mengatakan, program dari solidaritas tiga pihak ini merujuk dari Rasullulah Muhammad SAW yang membolehkan umatnya untuk berpoligami.

“Terkait status hukum barang tersebut itu kan persoalan agama bukan semata-mata budaya dalam hal ini Allah dan Rasul-nya. Nah di dalam Alquran itu dibolehkan, diizinkan dan Rasul juga mencontohkan,” ujar Surahman saat dikonfirmasi, Kamis (30/9).

Surahman juga mengaku, program solidaritas tiga pihak ini telah disetujui oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan juga DPP PKS. Mereka juga telah memberikan berbagai masukan terkait program baru PKS ini.

“Saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, sudah melakukan kajian dan sudah kita komunikasikan dengan Presiden PKS, dan DPP juga sudah memberi masukan-masukan, dan kemarin saya sudah tanda tangan, bismillah,” katanya.

Namun tak berselang lama, program Solidaritas Tiga Pihak, yang salah satu poinnya adalah menganjurkan kader berlogo bulan sabit kembar untuk bisa melakukan poligami dengan janda atau aromil itu dicabut.

Surahman menjelaskan, dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola partai yang baik dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai masukan masyarakat, maka pihaknya mencabut Tazkirah nomor 12 terkait anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki.

“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,” ujar Surahman

“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut,” katanya.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat. Karena tidak mau ada polemik yang terjadi di publik.

“PKS mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik dan saran dari semua pihak dan ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai ini,” ungkapnya.




Sumber: Jawa Pos Group

Advertisement
Advertisement
Editor : Shuvia Rahma

Artikel Terkait

Respons Perpres soal LGBTQ, Puguh Wiji Pamungkas Anggota DPRD Jatim Dorong Pemprov Siapkan Regulasi Turunan

Respons Perpres soal LGBTQ, Puguh Wiji Pamungkas Anggota DPRD Jatim Dorong Pemprov Siapkan Regulasi Turunan

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan regulasi turunan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang menetapkan

BPJS Ketenagakerjaan dan UB Jalin Kerja Sama Strategis

BPJS Ketenagakerjaan dan UB Jalin Kerja Sama Strategis

Jalinan kerja sama BPJS Ketenaga kerjaan dengan instansi pendidikan terus diperluas. Salah satunya dengan Universitas Brawijaya (UB). Jumat lalu (29/5), BPJS Ketenagakerjaan dan UB melakukan penandatanganan kerja sama

PKS Kota Malang Kawal Penataan Pasar

PKS Kota Malang Kawal Penataan Pasar

DPD PKS Kota Malang mengawal terus program pemerintah dalam penataan pasar tradisional. Meski sukses dengan penataan Pasar Induk Gadang (PIG), Pemkot Malang dinilai masih punya beberapa pekerjaan rumah (PR). 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer