Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Optimistis 19 Ranperda Bisa Disahkan di 2022

M
Penulis: Mardi Sampurno❯
KHIDMAT: Tampak hadir pimpinan eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas Propemperda Kota Malang tahun 2022 di Ruang Sidang DPRD Kota Malang.
KHIDMAT: Tampak hadir pimpinan eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas Propemperda Kota Malang tahun 2022 di Ruang Sidang DPRD Kota Malang.
MALANG KOTA-Anggota Komisi A Harvard Kurniawan menargetkan minimal selama 2022, DPRD Kota Malang bisa merampungkan 19 ranperda. Jumlah itu dinilai bisa menyelesaikan sebagian dari total 44 ranperda yang telah disepakati. "Memang 44 ranperda yang telah disepakati cukup banyak. Itu karena efek dari UU Cipta Kerja, sehingga banyak aturan yang harus kita selaraskan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menambahkan dari 44 ranperda itu pihaknya mengharapkan semua usulan bisa masuk dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah). Pasalnya, ke-44 Ranperda itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi, dua perda inisiatif telah siap untuk dibahas. "Jadi ke-44 Ranperda itu tidak semuanya bisa diselesaikan dalam satu tahun. Kami tinggal menunggu, karena yang inisiatif, 2 perda sudah siap. Yakni, Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, itu sudah siap kita bahas," ujarnya.

Sedangkan untuk sisanya, bergantung pada Biro Hukum Pemkot Malang. Namun, Made optimis jika bisa segera dilempar untuk dibahas DPRD Kota Malang. Target pengesahan akan tercapai. Hanya saja, menurutnya, tetap harus ada yang masuk skala prioritas. Minimal, kata Made, sejumlah 8 Ranperda di tahun 2022 mendatang bisa tuntas. "Tetap kita pakai skala prioritas, ada 8 ranperda wajib. Seperti, Perda LKPI, Perda APBD, PAK, dan lainnya itu wajib dan harus," imbuh pria asli Pulau Dewata tersebut.

Oleh karenanya, Made meminta Pemkot Malang membuat skala prioritas ranperda mana saja yang harus dituntaskan di tahun 2022 mendatang. Yang pasti, hal itu harus masuk dalam Prolegda. "Kalau tidak masuk di Prolegda itu tidak bisa dibahas. Artinya Pemkot akan melihat mana yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Dewan tinggal menunggu untuk membahas," tandasnya. (bin/mas)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Susun Ranperda Ducting, Tahun Depan Kabel Semrawut Dipendam

Susun Ranperda Ducting, Tahun Depan Kabel Semrawut Dipendam

ertahun-tahun kabel semrawut merusak wajah, hingga mengancam keselamatan warga. Tahun depan, pemandangan itu ditargetkan berakhir melalui rencana penataan kabel bawah tanah (ducting).

Siapkan Sanksi untuk Produsen Sampah Plastik

Siapkan Sanksi untuk Produsen Sampah Plastik

Pemkab Malang bakal mengetati penggunaan plastik. Tujuannya untuk menekan volume sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan adalah menyiapkan sanksi bagi pembuang sampah plastik.

Perketat Akses untuk Kendaraan Berat, Pemkot dan DPRD Kota Malang Siapkan Ranperda LLAJ

Perketat Akses untuk Kendaraan Berat, Pemkot dan DPRD Kota Malang Siapkan Ranperda LLAJ

Pada 2024 lalu, sebagian jalan di Simpang Empat Ranugrati ambles. Disusul dengan kerusakan saluran air di dalamnya. Kepadatan lalu lintas pun sempat terjadi di sana.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer