Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KEPANJEN – Belasan warga mengadu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang. Garagaranya, namanya dicatut menjadi anggota partai politik (parpol) calon peserta pemilu. Bahkan ada nama penyelanggara pemilu yang namanya ikut dicomot parpol.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi menyatakan, pihaknya masih akan menerima pengaduan warga yang keberatan namanya dicatut sebagai anggota atau pengurus parpol calon peserta Pemilu. Masa pengaduan tersebut juga tak dibatasi waktu, bahkan hingga pelaksanaan coblosan Pemilu. ”Yang sudah melapor, mereka merasa keberatan dan minta agar namanya dicoret dari keanggotaan partai,” terangnya.
Menurut Wahyudi, ada 17 warga yang mengaku tidak pernah mendaftar maupun dihubungi partai yang bersangkutan namun namanya masuk data parpol. "Tahu-tahu namanya sudah terdaftar. Ada juga yang kami temukan sendiri. Kemungkinan data ini akan terus bertambah,” terangnya. Karena itu, pihaknya masih membuka layanan pengaduan bagi warga yang komplain namanya dicatut parpol. Hanya saja, masih ada kecenderungan masyarakat enggan melapor meski namanya dicatut parpol.
Setelah adanya laporan tersebut, pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi laporan. Yakni dengan mempertemukan warga yang keberatan identitasnya dicatut dengan parpol yang dilaporkan. Setelah terbukti, pihaknya memberikan saran perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dilakukan koreksi.
Setelah dikoreksi, semua keputusan untuk di TMS (tidak memenuhi syarat) hingga pencabutan nama di partai diserahkan ke KPU RI. "Bukan KPU Kabupaten. Tetapi secara prosedur kita menyampaikan kepada KPU yang memiliki kewenangan untuk memproses itu," jelasnya. Adapun warga yang namanya dicatut menjadi anggota parpol tersebut tak hanya berasal dari masyarakat biasa (sipil). Bahkan ada juga penyelenggara Pemilu yang ketahuan namanya tercatut di partai politik. "Pada saat pendaftaran, Panwascam juga ada.
Makanya langsung kami TMS saat itu juga," kata dia. Sementara itu, Kordinator Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang Abdul Allam Amrullah menambahkan, KPU Kabupaten Malang sudah melakukan verifikasi faktual keanggoataan dan kepengurusan partai politik calon peserta pemilu 2024.
Lima partai non parlemen yang sudah diverifikasi faktual yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Umat. "Verifikasi kepengurusan sudah dilakukan 7-8 Desember lalu," kata dia. Sesuai tahapan pada 14 Desember nanti bakal diumumkan parpol yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu oleh KPU RI. (nif/nay)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
