Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Partai Ummat Terpaksa Gigit Jari

M
Penulis: Mardi Sampurno❯
PENUH PERSIAPAN: Partai Ummat Kota Malang punya ambisi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Para pengurus kini mulai sibuk menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg). (Photo by Radar Malang)
PENUH PERSIAPAN: Partai Ummat Kota Malang punya ambisi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Para pengurus kini mulai sibuk menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg). (Photo by Radar Malang)
MALANG RAYA - Tiga KPU di Malang raya sama-sama menyebut Partai Ummat sebenarnya lolos verifikasi di tingkat daerah. Dimulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual. Namun setelah KPU pusat mengumumkan 17 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 Rabu malam (14/12), pengurus Partai Ummat di Malang raya terpaksa gigit jari

Tiga KPU tak meloloskan mereka ke Pemilu 2024. Penilaian dalam verifikasi faktual, yang di dalamnya ada keterangan jumlah anggota partai, memang cukup detail. Memenuhi syarat minimal keanggotaan di satu daerah saja tak cukup. Sebab keanggotaan di daerah lain juga akan dilihat. Contohnya di Kota Batu. Komisioner KPU Kota Batu Erfanuddin menerangkan, Partai Ummat sebenarnya sudah terancam di tahapan verifikasi faktual.

Sebab mereka tak bisa memenuhi syarat minimal 216 anggota partai di Kota Batu. ”Bersama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda, Partai Ummat termasuk yang harus melakukan perbaikan. Dan, akhirnya dinyatakan memenuhi syarat, khusus di Kota Batu,” terang Erfan. Setelah ada verifikasi di tingkat pusat, Partai Ummat akhirnya dinyatakan tak lolos.

Menanggapi keputusan itu, anggota Partai Ummat Kota Batu Ainun Rofiq enggan berkomentar banyak atas kegagalan partainya. Dia mengaku saat ini hanya bisa menunggu langkah dari DPP Partai Ummat, yang kabarnya akan menempuh jalur hukum. ”Jadi mohon maaf sementara ini belum bisa berkomentar banyak,” kata dia kepada wartawan koran ini.

Secara umum, di Kota Batu ada lima partai baru yang tak bisa berpartisipasi pada pemilu dua tahun mendatang. Selain Partai Ummat, ada empat lainnya gagal lolos pada tahapan verifikasi administrasi (selengkapnya baca grafis). Sementara itu, di Kota Malang tercatat ada tujuh parpol yang dipastikan absen dalam Pemilu 2024. Dari total itu, ada enam parpol yang diketahui sudah gugur sejak verifikasi administrasi, akhir Oktober lalu.

Salah satunya yakni Partai Republik. Pengurus Partai Republik Kota Malang dinyatakan belum memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya yakni jumlah anggota partai. ”Jadi kalau di Jatim saja, hanya kurang di Kabupaten Pasuruan dan Lumajang. Sementara (anggota partai) Malang Raya ini aman,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Republik Kota Malang David Evandi kemarin (15/12). Dia menyebut hingga proses verifikasi administrasi, sudah ada 1.200 anggota partai yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah itu mengalami peningkatan dalam setahun terakhir.

Sebab di tahun lalu, jumlah anggota di parpol itu masih berada di angka 920 orang. Meski begitu, David memprediksi ada satu syarat yang jadi batu sandungan bagi parpolnya. ”Sampai saat ini kami masih mencari kantor DPD yang pas. Tak salah jika mungkin itu jadi pertimbangan KPU daerah dan pusat,” kata dia. Ke depan, mereka akan melakukan evaluasi secara internal. David memastikan bila proses pengaderan tetap berjalan. Selain itu, pihaknya juga akan mendesak dewan pimpinan pusat (DPD) untuk melakukan terobosan.

”Kami sebenarnya juga ada rencana (mengajukan gugatan) ke PTUN (pengadilan tinggi usaha negara), tapi masih nanti,” imbuh David. Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) Kota Malang Nonot Setiadji. Mereka hanya bisa pasrah terhadap keputusan KPU pusat. Secara umum, dia memastikan bila partainya sudah cukup bergeliat. Sejak berdiri tahun 2013, jumlah anggota parpol terus bertambah.

”Kalau dihitung saat ini ada 1.300 lebih anggotanya, semuanya aktif,” beber Nonot. Sementara itu, Kasubag Teknis KPU Kota Malang Hendrian Bayu menjelaskan 17 parpol yang lolos itu sudah menjadi bagian dari keputusan yang mengikat dari KPU RI. Dari jumlah itu, dia menyebut ada satu parpol, yakni Partai Gelora, yang sebelumnya tidak mendapat verifikasi administrasi dan faktual, namun tetap masuk. ”Tapi kalau di sini (Kota Malang) memang tidak ikut peserta ya kosong, hanya 16 parpol saja,” kata dia. Hendrian memastikan bila beberapa parpol yang diverifikasi secara faktual sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Terutama jumlah minimal 1.000 anggota.

Syarat Seribu Anggota Di Kabupaten Sudah Dipenuhi Partai Ummat Sama seperti di Kota Batu, KPU Kabupaten Malang juga menyatakan bila Partai Ummat sebenarnya lolos verifikasi. ”Mereka (Partai Ummat) sempat tidak memenuhi syarat jumlah anggota. Begitu ada masa perbaikan, syarat minimal 1.000 anggota sudah terpenuhi. Hanya saja, penentunya bukan Kabupaten Malang saja. Melainkan, akumulasi dari seluruh daerah di Indonesia,” kata Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramoedya Mahardika, kemarin. Selain 1.000 anggota yang dibuktikan dengan e-KTP, ada syarat lainnya juga yang telah dipenuhi. Seperti kepengurusan di seluruh wilayah dalam satu provinsi. Juga kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/ kota di satu provinsi.

Selanjutnya yakni memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Lalu, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Serta, memperhatikan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Dika-sapaan akrabnya, Partai Ummat sudah memenuhi semua syarat itu di tingkat daerah. Mulai dari pengurus, anggota minimal dan syarat administratif lainnya. KPU Kabupaten Malang juga telah mengirimkan hasil verifikasi persyaratan itu ke KPU RI. Namun nasib berkata lain. Partai Ummat tetap tidak lolos secara nasional.

”Syarat lolos Pemilu harus memiliki kepengurusan minimal 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan,” tambahnya. Selain Partai Ummat, terdapat enam partai lain di Kabupaten Malang yang tidak lolos. Yaitu Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Republik Satu serta Partai Republiku Indonesia. Sebelum penetapan itu, KPU hanya bertugas melakukan sampling verifikasi administrasi. Target sampling telah ditentukan KPU RI.

Sehingga, semua data sampling dikirim ke server pusat. Dika menyebut, pihaknya tidak berwenang meloloskan atau menganulir keikutsertaan partai baru di Pemilu. ”Semua berada pada kewenangan KPU RI,” tegasnya. (adn/adk/fin/by)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkot Malang Kucurkan Rp7,9 Miliar Dana untuk Bantuan Politik

Pemkot Malang Kucurkan Rp7,9 Miliar Dana untuk Bantuan Politik

Dana bantuan politik (Banpol) kembali dikucurkan Pemkot Malang ke tujuh parpol yang mendapat kursi di lembaga legislatif. Tahun ini nominalnya hampir sama dengan tahun lalu. Jumlahnya, sekitar Rp 7,9 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer